BUTENG, BAUBAUPOST.COM-Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah untuk memperkuat pesan persatuan di tengah masyarakat. Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP., M.Si., mengajak warga menjadikan Idulfitri sebagai titik balik mempererat kebersamaan dan mendukung pembangunan daerah. “Dari Mawasangka, Bupati Buteng Dr Azhari Serukan Persatuan di Hari Raya Idulfitri 1447 H,”
Ajakan tersebut disampaikan dalam sambutan sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri yang dipusatkan di Lapangan Lembah Hijau, Mawasangka, Sabtu (21/03/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kebersamaan dan dukungan seluruh warga,” ujar Dr. Azhari.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan program sosial pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah di masa depan.
Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan ruas jalan di wilayah Mawasangka serta jalur strategis Labungkari–Lakudo.
Program tersebut diharapkan mampu membuka akses ekonomi masyarakat serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Buton Tengah.
Di sisi lain, Bupati turut menyinggung pentingnya pembinaan generasi muda sebagai bagian dari investasi sosial jangka panjang.
“Ini bagian dari ikhtiar kita menjaga generasi agar tetap berada pada jalur yang positif,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pembatasan terhadap aktivitas tertentu bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan langkah preventif untuk menjaga nilai sosial dan moral di tengah masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, Bupati mengingatkan bahwa Idulfitri memiliki makna historis sebagai momentum rekonsiliasi dan penguatan solidaritas. Secara nasional, tradisi mudik dan Salat Id berjamaah telah menjadi simbol kuat persatuan bangsa Indonesia sejak masa awal kemerdekaan.
Bahkan, dalam catatan sejarah, perayaan Idulfitri di Indonesia kerap menjadi ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat, memperkuat identitas kebangsaan yang majemuk.
Secara global, Idulfitri juga dikenal sebagai momen persatuan umat Islam di seluruh dunia, yang dirayakan secara serentak setelah berakhirnya Ramadan, memperlihatkan nilai universal tentang perdamaian dan solidaritas lintas negara.
Dalam sambutannya, Dr. Azhari juga menekankan makna simbolik pelaksanaan Salat Id di satu lokasi terbuka yang diikuti masyarakat secara bersama-sama.
“Lapangan ini adalah milik bersama. Di sinilah kita bersatu tanpa sekat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tradisi berkumpul di ruang publik saat Idulfitri harus terus dijaga sebagai warisan sosial yang memperkuat kohesi masyarakat.
Pelaksanaan Salat Id di Lapangan Lembah Hijau Mawasangka sendiri diikuti ratusan warga yang datang dari berbagai wilayah, mencerminkan antusiasme dan semangat kebersamaan masyarakat Buton Tengah.
baca juga:
- Bupati Buton Tengah Azhari Terbitkan Edaran Pembatasan Aktivitas di Bulan Ramadhan 1447 H
- Bupati Buton Tengah Azhari Tegaskan Tak Ada Dana Siluman di Dapur Sekolah Rakyat
Di akhir sambutannya, Bupati kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Idulfitri sebagai momentum memperbaiki hubungan sosial sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.
“Idulfitri adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan kembali bersatu,” tuturnya.
Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap masyarakat dapat terus menjaga persatuan, mempererat solidaritas, serta berperan aktif dalam mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Pemkab Buton Tengah Percepat Realisasi Anggaran 2026 dan Kinerja OPD
BUTON TENGAH, BP-Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat evaluasi serta percepatan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di Aula Pancana, Kantor Bupati Buton Tengah, Kamis (12/2/2026). Agenda ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja penyerapan anggaran yang pada tahun sebelumnya dinilai belum optimal. “Pemkab Buton Tengah Percepat Realisasi Anggaran 2026 dan Kinerja OPD,”
Rapat dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Buton Tengah, Armin, S.Pd., M.Si., yang turut dihadiri jajaran staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, dan kepala bagian lingkup Pemkab Buton Tengah. Kehadiran unsur pimpinan perangkat daerah ini menandai komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Armin menekankan bahwa hasil evaluasi APBD 2025 menjadi alarm penting bagi seluruh OPD. “Kita tidak boleh mengulangi tingkat penyerapan anggaran yang rendah seperti tahun lalu. Tahun 2026 harus kita jalankan lebih cepat, lebih tertib, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa percepatan realisasi anggaran tidak dapat dipisahkan dari ketertiban administrasi keuangan. Sistem aliran kas yang dikelola BPKAD wajib menjadi acuan dalam setiap proses pencairan dana. Menurut Armin, penerapan sistem yang disiplin merupakan kunci transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Selain mengevaluasi kondisi penyerapan tahun sebelumnya, rapat juga membahas strategi percepatan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2026 melalui aplikasi SIRUP UKPBJ. Armin menyebut bahwa keterlambatan penginputan RUP menjadi salah satu faktor yang sering menghambat pembangunan. “RUP harus segera diinput. Jangan menunggu mendekati batas waktu,” ujarnya.
Dari sisi perencanaan jangka panjang, pemerintah daerah mulai mendorong persiapan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027. Para kepala OPD dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta segera menyusun usulan program melalui mekanisme Musrenbang serta memperkuat koordinasi dengan Bappeda agar perencanaan berjalan komprehensif.
Bagian Pemerintahan Setda diberi instruksi khusus untuk mempercepat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati. Kedua laporan ini merupakan dokumen penting yang menjadi indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) diwajibkan fokus menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam konteks nasional, SAKIP menjadi standar kinerja yang telah digunakan sejak 1999 untuk memperkuat budaya kerja berbasis hasil. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura bahkan lebih dulu menerapkan sistem pengukuran kinerja yang ketat, menjadi rujukan internasional dalam tata kelola efektif.
Secara historis, Pemerintah Indonesia sejak reformasi fiskal awal 2000-an mendorong manajemen anggaran berbasis kinerja untuk memastikan efisiensi penggunaan APBD dan APBN. Penguatan mekanisme akuntabilitas di tingkat daerah menjadi bagian dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada praktik global.
Dalam kesempatan rapat evaluasi itu, Armin kembali mengingatkan pentingnya sinergi antarlembaga. “Tidak akan ada OPD yang berhasil bekerja sendiri. Koordinasi adalah kunci agar pelayanan publik meningkat dan pembangunan berjalan sesuai target,” katanya.
baca juga:
- BKMT Buton Tengah Kukuhkan Pengurus Baru Masa Bakti 2026–2031, Tegaskan Komitmen Program
- Pertemuan Strategis Azhari–Andi Sumangerukka Bahas Masa Depan Buteng
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap rapat evaluasi ini menjadi momentum mempercepat kinerja pemerintahan, khususnya dalam tata kelola anggaran, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan daerah. Komitmen perbaikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
Melalui penguatan koordinasi dan disiplin pelaksanaan anggaran, Pemkab Buton Tengah menegaskan visi pembangunan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak bagi masyarakat.(*)
