BUTON SELATAN – Kawasan Teluk Lande di Kabupaten Buton Selatan dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi pesisir terpadu berbasis perikanan dan pariwisata. Penilaian itu mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, ke Desa Lande, Kecamatan Sampolawa, Sabtu (28/3/2026). “Bersama Bupati Busel H Muh Adios, Wagub Sultra Hugua Genjot KNMP Buton Selatan, Perkuat Ekonomi Pesisir Melaui Sektor Perikanan dan Pariwisata,
Potensi tersebut terlihat dari karakter perairan yang relatif tenang, panorama tebing yang eksotis, serta keberadaan destinasi wisata seperti Waburi Park yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Hugua didampingi Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, bersama jajaran pejabat provinsi dan kabupaten. Kehadiran mereka menandai keseriusan pemerintah dalam mendorong pengembangan kawasan pesisir berbasis ekonomi terpadu.
Fokus utama kunjungan adalah peninjauan Koperasi Merah Putih yang menjadi bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Gerak Makmur. Program ini dirancang sebagai penggerak ekonomi baru bagi masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan dan akses pasar.
Hugua menegaskan bahwa keberhasilan KNMP sangat bergantung pada optimalisasi infrastruktur pendukung, khususnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Menurutnya, fasilitas tersebut harus mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan secara efektif.
“Tidak perlu pengadaan mesin baru, cukup dilakukan penyempurnaan agar operasionalnya lebih optimal,” ujar Hugua dalam keterangannya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan ikan di kawasan Teluk Lande mencapai sekitar 15 ton per hari, sementara produksi yang tersedia baru sekitar 3 ton. Kesenjangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan kapasitas produksi perikanan.
“Kita melihat ada gap yang cukup besar antara kebutuhan dan produksi. Ini harus segera diatasi melalui penguatan sistem produksi dan distribusi,” katanya.
Upaya tersebut, lanjutnya, juga harus didukung dengan pembangunan pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur strategis. Pelabuhan dinilai penting untuk menunjang aktivitas nelayan, termasuk distribusi hasil tangkapan ke pasar yang lebih luas.
Rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang sebelumnya telah disetujui pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar diharapkan dapat kembali dilanjutkan. Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan langkah koordinasi lanjutan.
“Program ini sudah pernah disetujui, tinggal kita dorong kembali agar bisa direalisasikan,” ujarnya.
Secara historis, sektor kelautan dan perikanan Indonesia telah menjadi tulang punggung ekonomi pesisir sejak masa awal kemerdekaan. Program modernisasi perikanan mulai digencarkan pada era 1970-an melalui pembangunan pelabuhan perikanan dan penguatan armada tangkap.
Dalam konteks global, konsep pengembangan kampung nelayan terpadu seperti KNMP sejalan dengan praktik di sejumlah negara maritim, seperti Jepang dan Norwegia, yang mengintegrasikan sektor perikanan dengan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir.
Di Indonesia sendiri, pengembangan kawasan berbasis ekonomi biru (blue economy) semakin diperkuat dalam satu dekade terakhir sebagai strategi nasional dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hugua menilai, Teluk Lande memiliki peluang besar untuk menjadi model pengembangan kawasan pesisir di tingkat regional bahkan nasional, jika didukung dengan perencanaan yang matang dan sinergi lintas sektor.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Rombak Kabinet, Ratusan Pejabat Dilantik, Ini Dia Nama-nama dan…
- Pemkab Buton Selatan Tegaskan Rekaman Viral Bupati Soal Mobil Dinas Diduga Telah Diedit, Berikut Penjelasan Resmi
“Integrasi antara perikanan dan pariwisata adalah kunci. Jika ini berjalan baik, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh secara berkelanjutan,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan KNMP, termasuk mendorong investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Dengan langkah tersebut, kawasan Teluk Lande diharapkan mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Ketua PKK Buton Selatan Ny Sitti Norma Adios Gelar Gerakan Cegah dan Lawan Stunting di Batuatas, Sasar 1.000 Hari Kehidupan
ByArdi Toris
Mar 27, 2026
Kegiatan ini menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dalam mencegah stunting. Program tersebut juga selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Dalam pelaksanaannya, gerakan ini melibatkan kader PKK, tenaga kesehatan, serta masyarakat Batuatas. Sasaran utama kegiatan adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak usia di bawah dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh menjadi kunci agar anak tumbuh sehat dan optimal,” ujar Sitti Norma Adios dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, melainkan berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan belajar. Kondisi ini, menurutnya, dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Secara historis, isu stunting telah menjadi perhatian global. Organisasi World Health Organization mencatat bahwa stunting merupakan salah satu indikator utama kekurangan gizi kronis pada anak. Secara global, jutaan anak di berbagai negara berkembang masih mengalami kondisi ini akibat keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan.
Di Indonesia, perhatian terhadap stunting mulai diperkuat sejak satu dekade terakhir. Pemerintah melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk strategi percepatan penurunan stunting sejak 2018, terus menargetkan penurunan prevalensi secara signifikan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti di Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan Data E PPGM Buton Selatan, angka prevalensi stanting di Kecamatan Batuatas pada tahun 2025 sebesar 24,5 %.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Batuatas mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, meskipun berada di wilayah kepulauan,” tambahnya.
Program yang dilaksanakan di Batuatas mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian suplemen gizi, imunisasi anak, serta pemantauan tumbuh kembang melalui Posyandu. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.
Gerakan ini juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat, seperti kebiasaan mencuci tangan, penggunaan air bersih, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Hal tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kekurangan gizi kronis pada anak.
“Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan anak. Ini yang terus kami dorong kepada masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan secara bertahap. Pemerintah daerah bersama PKK berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program hingga ke wilayah terpencil.
baca juga:
- Kabid Kesmas Buton Selatan Wa Ode Mahazura Tinjau Faskes Batuatas, Medan Ekstrem Menuju…
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lakukan Penyegaran Birokrasi, 104 Pejabat Resmi Dilantik Berdasarkan Rekomendasi BKN, Berikut Nama-Namanya
“Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dalam pertumbuhan hanya karena kurangnya pengetahuan atau akses layanan kesehatan,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, kader PKK, dan masyarakat, gerakan ini diyakini dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia khususnya di Buton Selatan pada masa mendatang.(*)
