BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam memperkuat kesiapsiagaan bencana. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengumpulkan unsur lintas lembaga dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Penanggulangan Bencana di Aula Kantor Bupati Buton Selatan, Jumat (25/9/2026). “Hadapi Gempa hingga Cuaca Ekstrem, Sekda Buton Selatan La Ode Harwanto Dorong Sinergi Lintas Sektor dan Tekankan Kesiapsiagaan Bencana,”

Kepala BMKG Kota Baubau, Adi Istiono, mengatakan karakter geologi Pulau Buton dengan keberadaan struktur sesar aktif membuat potensi gempa dan tsunami harus diantisipasi secara terus-menerus. Menurut dia, kesiapsiagaan masyarakat menjadi penting karena waktu terjadinya gempa tidak dapat diketahui secara pasti.
“Gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan tepatnya datang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan serta pemahaman tanda-tanda dan cara menyelamatkan diri adalah hal yang paling penting kita miliki,” kata Adi Istiono dalam rakor tersebut.
Kewaspadaan tidak hanya diarahkan pada gempa dan tsunami. Peralihan musim berpotensi memicu angin kencang, puting beliung, petir, dan gelombang laut tinggi. Saat memasuki musim hujan, risiko banjir, tanah longsor, dan banjir bandang ikut meningkat, sedangkan kondisi iklim 2026 juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Penguatan mitigasi tersebut berlangsung dalam forum bertema “Memperkuat Sinergi, Membangun Kolaborasi, dan Mewujudkan Buton Selatan yang Tangguh Bencana”. Forum melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Kepala BPBD, kepala organisasi perangkat daerah, jajaran TNI/Polri, serta perwakilan Basarnas Kota Baubau untuk menyatukan langkah penanganan sebelum, saat, dan setelah bencana.
Secara historis, ancaman gempa dan tsunami di Indonesia telah berulang kali menimbulkan korban serta kerusakan besar. Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, yang dipicu gempa berkekuatan sekitar M9,1–9,3 di lepas pantai Sumatra, menjadi salah satu bencana tsunami paling mematikan dalam sejarah modern. Pengalaman tersebut kemudian memperkuat perhatian nasional terhadap sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, dan kesiapan masyarakat di wilayah pesisir.
Karena risiko bencana bersifat lintas sektor, rakor menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga teknis, aparat keamanan, Basarnas, dan masyarakat. Pemkab Buton Selatan juga mendorong warga memantau informasi resmi BMKG melalui kanal dan aplikasi Info BMKG yang menyediakan prakiraan cuaca, informasi iklim, gempa bumi, serta peringatan dini maritim.
baca juga:
- Cegah Suap dan Gratifikasi, Pemkab Buton Selatan Gandeng Kejari Buton …
- Wakili Sultra, BKMT Buton Selatan Sabet Juara 1 Paduan Suara Nasional di Jakarta
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Buton Selatan berupaya membangun budaya kesiapsiagaan sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Pendekatan itu menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima informasi saat bencana terjadi, tetapi juga sebagai unsur penting dalam mengenali risiko, memahami jalur penyelamatan, dan mengambil tindakan cepat ketika peringatan dini dikeluarkan.(*)
baca berita lainnya:

Pelaksanaan Aksi Bergizi di SMA Negeri 1 Lapandewa ditandai dengan konsumsi TTD secara serentak oleh lima siswi bersama para siswa lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat sekaligus meningkatkan kesadaran remaja putri terhadap pentingnya pencegahan anemia sejak usia sekolah.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sijatiku, SKM., M.Kes., mengatakan perhatian terhadap siswa SMA menjadi bagian penting dalam pencegahan masalah gizi jangka panjang. Berdasarkan data Sigizikesga/e-PPGBM dan data riil puskesmas hingga Juli 2026, angka stunting Kabupaten Buton Selatan mencapai 18,2 persen dan berada pada urutan ketiga tertinggi. Sementara itu, wilayah Puskesmas Lapandewa mencatat 28,7 persen atau tertinggi kedua setelah Puskesmas Batu Atas Barat.
“Remaja putri hari ini adalah calon ibu masa depan. Mencegah anemia sejak dini berarti menjaga kesehatan reproduksi sekaligus menekan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting,” kata Sijatiku.
Menurut Sijatiku, data stunting harus dibaca berdasarkan metode pengukurannya. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting sebesar 38,9 persen, tetapi angka tersebut tidak dapat dibandingkan langsung dengan data Sigizikesga/e-PPGBM karena terdapat perbedaan sumber, metode, dan waktu pengukuran.
Di SMA Negeri 1 Lapandewa, intervensi tidak hanya menyasar siswa. Pada rangkaian kegiatan yang sama, bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diberikan kepada dua ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta tiga balita penderita stunting dan kurang gizi. Bantuan dari Pemerintah Pusat itu akan diantar langsung ke rumah penerima oleh petugas puskesmas.
Mewakili Bupati Buton Selatan, Asisten II Setda, Drs. La Safilin, M.Si., menegaskan sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku sehat generasi muda. “Kesehatan adalah modal utama. Semoga ini bukan seremonial belaka, melainkan awal perubahan pola hidup sehat,” ujarnya. Ia mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan pemerintah desa berkolaborasi menurunkan angka stunting.
baca juga:
Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan Hasrul Saadi Harap Firman Hamza Lanjutkan Sinergi DPRD dan Pemda …
Bupati Buton Selatan H Muh Adios Letakkan Batu Pertama KNMP di Tiga Desa Buton Selatan, Rantai Ekonomi Nelayan Diperkuat
Penempatan Aksi Bergizi di SMA Negeri 1 Lapandewa juga memperkuat pendekatan pencegahan yang dimulai sebelum seseorang memasuki fase kehamilan. Secara nasional dan global, pencegahan anemia pada remaja putri menjadi bagian dari upaya memperbaiki kesehatan ibu dan anak pada masa mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, Kepala Kemenag Buton Selatan, Camat Lapandewa, Kapolsek, Kepala SMA Negeri 1 Lapandewa, para kepala desa, serta para siswa.(*)



