BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, mendorong perluasan areal tanam cabai melalui program pertanian Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 871/Lamaindo untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kestabilan pasokan dan harga di pasar. Dorongan itu disampaikan saat meninjau pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan satuan tersebut, Jumat (9/10/2026). “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Optimalkan Program Yon TP 871 untuk Tingkatkan Produksi Cabai Daerah,”
Cabai menjadi perhatian karena perubahan pasokannya dapat memengaruhi harga pangan yang dibayar masyarakat. Adios menilai peningkatan produksi lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ketersediaan komoditas tersebut lebih terjaga. Perluasan lahan tanam diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap pasokan, meski stabilitas harga juga dipengaruhi distribusi, biaya produksi, dan kondisi pasar.
Dalam peninjauan itu, Komandan Yon TP 871/Lamaindo, Letkol Inf. Wahyu Dwi Kriswanto, menjelaskan perkembangan budidaya berbagai komoditas, mulai dari sayuran dan buah-buahan hingga peternakan dan perikanan. Program tersebut dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Buton Selatan sekaligus membuka peluang peningkatan produksi pangan segar bagi masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Yon TP 871/Lamaindo. Semoga kegiatan ini terus berkembang, terutama melalui perluasan area tanam cabai, sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan pangan kita dan menjamin ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Buton Selatan,” ujar Adios.
Pengembangan tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan bahan pangan segar dan berkualitas bagi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi pemerintah daerah dan TNI dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga pemanfaatannya dalam program pemenuhan gizi masyarakat.
Meski memiliki peluang pengembangan, kegiatan pertanian dan perikanan itu masih menghadapi kendala ketersediaan air. Pasokan air diperlukan untuk mengairi kebun sayuran yang masih dalam tahap pertumbuhan serta menunjang budidaya ikan menggunakan sistem bioflok. Pemerintah daerah dan pihak batalyon berupaya mengoptimalkan sumber mata air di sekitar lokasi agar kebutuhan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Secara historis, ketahanan pangan telah menjadi perhatian nasional sejak Indonesia mengembangkan kebijakan intensifikasi pertanian pada masa Revolusi Hijau pada 1970-an. Di tingkat internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sejak 1945 mendorong upaya peningkatan gizi dan standar hidup melalui perbaikan produksi serta distribusi pangan. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa ketersediaan pangan membutuhkan dukungan produksi, pengelolaan sumber daya, dan distribusi yang memadai. Perluasan tanam cabai di Buton Selatan menjadi salah satu langkah lokal yang relevan dengan agenda tersebut.
baca juga:
- Kunjungi Buton Selatan, Kajati Sultra Dr Sugeng Riyanta Tekankan Tata Kelola Anggaran yang …
- Buton selatan, Baubau, dan Buton Bersinergi Stabilkan Harga Komoditas Pangan untuk Kendalikan Inflasi
Dalam kunjungan itu, Adios didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, Sadidi, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Nurdin Mardan, serta Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Mas Udin. Pendampingan jajaran teknis diharapkan memperkuat koordinasi untuk mengatasi kendala air dan mendukung pengembangan pertanian, peternakan, serta perikanan Yon TP 871/Lamaindo secara berkelanjutan. (*)
baca berita lainnya:
Pembangunan Tiga Gedung Baru di RSUD Buton Selatan Dikebut Selesai Desember 2026, Layanan Jantung dan Kanker Disiapkan, Alat Medis Datang Tahun 2027
ByFirman
Kepala RSUD Buton Selatan, dr. Dendri Bramanti, mengatakan fasilitas yang dibangun meliputi gedung CT Scan untuk pelayanan radiologi, gedung CAT Lab untuk penanganan penyakit jantung dan saraf, termasuk stroke, serta gedung Sitotoksik untuk pengelolaan obat penanganan kanker. Kehadiran fasilitas tersebut ditujukan untuk memperluas kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien di daerah sendiri.
Pembangunan ketiga gedung dimulai setelah kontrak ditandatangani pada akhir Juli 2026 dan pekerjaan fisik berjalan sejak awal Agustus. Gedung CT Scan dan Sitotoksik dijadwalkan selesai pada 20–30 November 2026, sedangkan gedung CAT Lab ditargetkan rampung pada 18 Desember 2026. Peralatan medis untuk ketiga fasilitas itu direncanakan dikirim langsung dari pemerintah pusat pada 2027, dengan jaminan pemeliharaan selama tujuh tahun.
“Harapan kami dalam dua tahun ke depan, gedung, alat, dan tenaga medis sudah siap semua. Saat itu tiba, kita tidak perlu lagi mengirim pasien ke luar daerah. Semua bisa ditangani di sini,” ujar Dendri kepada Baubau Post, Selasa (6/10/2026).
Namun, kesiapan infrastruktur belum sepenuhnya diikuti ketersediaan dokter spesialis. Sejumlah dokter berstatus pegawai negeri sipil masih menempuh pendidikan spesialis, sebagian berada di semester lima dan enam, dengan perkiraan kelulusan paling cepat pada akhir 2027 hingga awal 2028. Untuk menjaga pelayanan, RSUD telah bekerja sama dengan dokter spesialis saraf berstatus kontrak, sedangkan dokter spesialis jantung masih dalam proses pencarian. “Dokter spesialis saraf sudah ada yang berkontrak. Untuk dokter jantung sedang kami cari,” kata Dendri.
Selama ini, keterbatasan gedung, peralatan, dan tenaga ahli membuat pasien dengan kebutuhan penanganan tertentu harus dirujuk ke Baubau. Jarak perjalanan tersebut dapat menambah beban pasien dan keluarga, terutama ketika membutuhkan layanan lanjutan. Karena itu, pembangunan fasilitas baru perlu diikuti kesiapan tenaga medis, operasional peralatan, serta sistem pelayanan yang memadai agar target pengurangan rujukan dapat tercapai.
Upaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan kesehatan dunia. Pada 1978, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Pelayanan Kesehatan Primer di Alma-Ata, yang menegaskan pentingnya akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Komitmen itu diperbarui melalui Deklarasi Astana pada 2018. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Kesehatan juga menerbitkan pedoman penetapan rumah sakit rujukan nasional pada 2014. Sejarah kebijakan tersebut menunjukkan pentingnya keterhubungan layanan kesehatan, mulai dari fasilitas dasar hingga rumah sakit dengan kemampuan penanganan yang lebih kompleks.
baca juga:
- Kepala Kantah Asnani Ungkap 5.000 Berkas PTSL Buton Selatan Tuntas, 3.326 Bidang Tanah Sudah …
- Dukungan Diusulkan Hampir Rp600 Juta, Buton Selatan Bersiap Hadapi Porprov Sultra ke XV di Kendari, Andalkan Silat Untuk Raih Pretasi
Selain menyelesaikan tiga gedung tersebut, RSUD Buton Selatan merencanakan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) yang diharapkan terealisasi pada 2028. Rencana ini menjadi bagian dari pengembangan fasilitas kesehatan daerah, sementara keberhasilan peningkatan layanan tetap bergantung pada penyelesaian pembangunan, ketersediaan alat, pemenuhan dokter spesialis, dan kesiapan operasional rumah sakit.(*)
