BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Sebanyak 16 perusahaan menawarkan 737 lowongan kerja dalam Job Fair 2026 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, yang berlangsung pada 12–15 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan pencari kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja lokal, regional, hingga luar negeri. “Sukses Dilaksanakan, Job Fair Baubau Catat 528 Pengunjung, Sebanyak 737 Lowongan Kerja Tersedia, Juga Hadirkan Layanan Publik Terpadu,”
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau, Dra. Hj. Siti Amalia Abibu, M.Si., melalui Kepala Bidang Ketenagakerjaan Masful Zidi Ibrahim, S.Pd., M.M., mengatakan jumlah perusahaan peserta bertambah dari 15 menjadi 16 setelah satu perusahaan lokal bergabung. Perusahaan yang berpartisipasi berasal dari Baubau, Kendari, Makassar, hingga skala nasional, termasuk perusahaan penempatan tenaga kerja ke Jepang melalui jalur resmi.
“Pada pertengahan pembukaan pendaftaran lowongan pekerjaan, ada satu tambahan perusahaan lokal yang ikut bergabung membuka lowongan pekerjaan. Dengan demikian, total perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan pada Job Fair 2026 ini berjumlah 16 perusahaan,” kata Masful.
Berdasarkan hasil verifikasi panitia, 737 posisi pekerjaan tersedia dengan beragam jabatan sesuai kebutuhan perusahaan. Selama empat hari pelaksanaan, sebanyak 528 pengunjung tercatat melakukan registrasi. Dari jumlah tersebut, 431 orang mengisi kuesioner untuk memberikan informasi dan masukan mengenai pelaksanaan kegiatan serta kondisi ketenagakerjaan di Kota Baubau. Namun, jumlah pengunjung terdaftar itu tidak dapat disamakan dengan jumlah pelamar yang telah menyerahkan berkas lamaran kepada perusahaan.
Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-485 Kota Baubau dan 25 tahun sebagai daerah otonom itu juga menghadirkan layanan publik lintas organisasi perangkat daerah. Dinas Kesehatan mencatat 249 orang memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melayani 20 orang untuk pengurusan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Layanan pembuatan kartu pencari kerja dimanfaatkan sekitar 15 orang.
Pelayanan lain mencakup penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, yang diakses dua orang. Sementara itu, layanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) mencatat 551 pengguna sejak pembukaan hingga penutupan kegiatan. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi bantuan sosial, memperbarui data, serta memeriksa desil kesejahteraan.
Penyelenggaraan bursa kerja ini sejalan dengan tantangan ketenagakerjaan yang tidak hanya dihadapi Baubau, tetapi juga Indonesia dan berbagai negara. Secara historis, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) didirikan pada 1919 untuk mendorong keadilan sosial dan perlindungan hak-hak pekerja. Di Indonesia, pembangunan sistem ketenagakerjaan terus berkembang, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam konteks tersebut, bursa kerja menjadi salah satu sarana mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, meskipun keberhasilannya tetap perlu dinilai dari jumlah penempatan kerja yang terealisasi.
baca juga:
- Baubau Job Fair 2026 Berakhir, Himpun 596 Lamaran, 551 Akses Bansos dan 249 Pemeriksaan …
- 46 Pendayung dan 25 Perahu Hias Sukses Meriahkan HUT Baubau ke-485, Tradisi Bahari Jadi Kebanggan dan Curi Daya Tarik Warga
Masful berharap Job Fair dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dan membantu perusahaan menemukan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Evaluasi terhadap jumlah pelamar, proses seleksi, dan penempatan kerja setelah kegiatan diperlukan untuk mengukur dampak nyata program tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Baubau.(*)
baca berita lainnya:
Kendalikan Inflasi Pangan, Buton Tengah dan Baubau Perkuat Sinergi Antar Daerah
BUTON TENGAH, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menjajaki kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Kota Baubau untuk memperkuat pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di kawasan Kepulauan Buton. Pembahasan tersebut dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buton Tengah di Ruang Rapat Kyjula Lantai V Kantor Bupati Buton Tengah, Rabu (14/10/2026). “Kendalikan Inflasi Pangan, Buton Tengah dan Baubau Perkuat Sinergi Antar Daerah,”
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan pasokan dan distribusi komoditas pangan antardaerah. Upaya tersebut dinilai penting karena perubahan ketersediaan barang, biaya distribusi, dan permintaan pasar dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.
Penjajakan itu merupakan tindak lanjut surat Pemerintah Kota Baubau Nomor 500/5307/Setda tertanggal 8 Oktober 2026 tentang penawaran kerja sama pengembangan perekonomian dan peningkatan daya saing daerah. Melalui pembahasan tersebut, kedua pemerintah daerah berupaya mengidentifikasi peluang kolaborasi yang dapat mendukung kebutuhan pangan dan perekonomian wilayah.
Buton Tengah memiliki potensi sumber daya dan komoditas pangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Kota Baubau. Sementara itu, Baubau merupakan salah satu pusat perdagangan dan distribusi di kawasan Kepulauan Buton yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah-daerah di sekitarnya.
Keterkaitan tersebut membuat koordinasi antardaerah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Ketika pasokan dari daerah produsen terganggu atau distribusi mengalami hambatan, ketersediaan komoditas di pasar tujuan dapat ikut terpengaruh dan berpotensi mendorong kenaikan harga.
Pembahasan TPID Buton Tengah juga berlangsung dalam konteks tantangan pengendalian inflasi yang telah lama menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Pengalaman nasional menunjukkan bahwa gejolak harga pangan dapat memengaruhi inflasi dan kesejahteraan rumah tangga, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mengalokasikan bagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan pokok.
Pada tingkat global, krisis pangan dan energi pada 2007–2008 serta gangguan rantai pasok dan lonjakan harga komoditas setelah pandemi Covid-19 pada 2020–2022 memperlihatkan bahwa perubahan pasokan dan biaya distribusi dapat menekan stabilitas harga di berbagai negara. Pengalaman tersebut memperkuat pentingnya ketahanan pasokan, diversifikasi sumber pangan, dan koordinasi kebijakan untuk menghadapi gejolak harga.
Di Indonesia, pengendalian inflasi daerah diperkuat melalui koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, antara lain dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Koordinasi tersebut mendorong penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi kebijakan, serta kerja sama antardaerah sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga.
Pertemuan di Buton Tengah dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Wujuddin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Buton Tengah Jufri, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Pemerintah Kota Baubau sepakat memperkuat sinergi serta menjajaki kerja sama antardaerah. Langkah berikutnya perlu diarahkan pada identifikasi komoditas potensial, pemetaan kebutuhan dan kapasitas pasokan, serta penyusunan mekanisme distribusi yang sesuai dengan kebutuhan kedua wilayah.
Kerja sama yang terencana diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan komoditas pangan strategis, mengurangi risiko gangguan distribusi, dan mendukung kestabilan harga di pasar. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada tindak lanjut konkret, kesesuaian pasokan dengan kebutuhan, serta koordinasi pelaksanaan antara perangkat daerah dan pelaku usaha.
baca juga:
- Cegah Korupsi, Kajati Sultra Dr Sugeng Riyanta Tekankan Integritas dan Pengawasan Pembangunan di …
- Bupati Azhari Dorong Penataan Masjid Nurhasanah sebagai Ikon Buton Tengah, Siapkan Anggaran Rp 250 Juta
Dengan memperkuat hubungan ekonomi regional, Buton Tengah dan Baubau berpeluang membangun pola kerja sama yang tidak hanya mendukung pengendalian inflasi, tetapi juga memperluas pemasaran komoditas lokal dan meningkatkan daya saing ekonomi kawasan Kepulauan Buton.(*)
