Peliput: Amirul
BATAUGA,BP-Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan akan memanggil eksekutif untuk memaparkan laporan persemester realisasi penggunaan anggaran masing-masing SKPDnya. Anggota DPRD dari partai PKS`La Muhadi mengatakan jika SKPD yang tidak menyelesaikan laporannya realiasasi penggunaan anggarannya sehingga menunda-nunda jadwal pembahasan APBD-P 2017 di DPRD maka DPRD akan memangkas anggarannya di anggaran perubahan.
“Jangan seperti yang lalu-lau, hal ini disampaikan lebih awal karena yang membuat anggaran perubahan itu kita, semestinya pembahasan perubahan itu diselesiakan di bulan Juli 2016, tetapi karena laporan satu semester realisasi anggaran belum selesai maka pembahasan itu diulur hingga bulan November,” kata La Muhadi saat mengemukakan pendapatnya di rapat kerja antara Pemkab Busen dan DPRD Busel, beberapa waktu lalu.
Dikatakannya,
Dikatakannya, kekacauan tahun lalu untuk tidak diulangi lagi oleh eksekutif karena tidak bisa dipertanggungjawabkan di tahun 2017. Semestinya laporan realisasi anggaran itu dibahas di bulan Juli sehingga pembahasan ABPD-P bisa sesuai jadwal.
“Saya berharap Pj Bupati Busel Dr Ir H OMN Ilah Ladamay, bisa mensterilkan ditahun 2017, mungkin awal April ini sudah bisa dibahas,” ujarnya.
Memang eksekutif di Busel harus diwanti-wanti dari awal, bagi SKPD yang laporan realisasi anggaran cepat dilakukan dan bagus maka akan diberikan reward (penghargaan) atas kinerjanya tetapi yang tidak tidak bagus maka akan dipotong anggarannya di perubahan
“Dulu kalau bicara dengan eksekutif, mereka bilang uang kita sudah habis, nah setelah ditinjau diakhir-akhir ternyata ada silpa kurang lebih Rp 32 miliar. Itu artinya kemampuan mereka didalam mengelola anggaran tidak cermat,” tuturnya.
Jika uang sebesar Rp 32 miliar itu diberikan negara kepada pemerintah daerah untuk kelola, tetapi hanya menjadi silpa. Kata La Muhadi, mengatakan jika uang sebesar itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur misalnya membuat jalan poros Lapandewa atau lainnya mungkin sudah kelar.
“Kalau kita bikin jalan, poros lapandewa itu pasti sudah kelar, skrg itu masih satu kilometer- dua kilometer bikin jalan. Lebih cepat itu di bulan Juni KUA-PPAS sudah kita bahas, dan di bulan Juli sudah harus evaluasi kemudian dibulan Agustus sudah bisa jalan, nanti kalau ada SKPD yang kapatuli, nanti di DPRD yang akan palu-palu sedikit,” tegasnya.(*)