Peliput:Alyakin
PASARWAJO, BP – Dalam reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Buton, pada 16 hingga 21 Mei lalu, dimana memaparkan kepada masyrakat program fisik dan non fisik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton yang menggunakan APBD tahun 2017.
Anggota DPRD Buton, Hasniar, saat dikonfirmasi Baubau Post beberapa waktu lalu mengatakan, kegiatan tersebut merupakan materi sidang yang di kembalikan di masing masing dapil tempat mereka dipilih untuk mendengar keluhan masyarakat serta menyampaikan program pemkab.
“Ini tupoksi anggota DPRD untuk mengontrol anggaran. Jadi dewan hanya memberikan masukan kepada rakyat bawah ada beberapa aitem kegiatan yang masuk desa masing masing,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan telah dilaksankan, namun karena masih dalam proses administrasi, sehingga hingga saat ini belum dapat terlaksana dengan menggunakan APBD induk, seperti pembangunan jembatan di Desa Kalimanta, Kecamatan Kapuntori. “Masih sementara dalam tahap proses lelang, sehingga belum ada eksis pembangunan dilapangan,” tuturnya.
Lanjutnya, banyak usulan pemerintah kepada masyarakat dan perlu disikapi, salah satunya terkait tapal batas. “Kenapa karena memang bermasalah, dan sangat krusial sehingga bisa menimbulkan kontorfersi dan ini tidak bisa hanya di diamkan,” katanya.
Untuk daerah pesisir, masyarakat yang berprofesi nelayan segera mengurus asuransi karena wajib mengingkuti program ansuransi nelayan. “Sejak tahun kemarin program sudah ada tetapi belum diterapkan pada nelayan dan itu program kementrian perikanan,” jelasnya
Pada kegiatan reses yang dilakukan ada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Lasalimu dan Lasalimu Selatan, yang terdiri dari beberapa desa seperti Desa Barangka, Desa Kamilanta, Desa wondowolio Desa Todanga , Desa Talaga Baru dan Desa Mega Bahari. (*)