BATAUGA—Dinamika pencopotan Sekda La Ode Budiman dan sejumlah pejabat di Buton Selatan oleh Pj Bupati Ridwan Badallah (RB) dua hari menjelang akhir masa jabatanya kembali memanas. Saling klaim jabatan terlihat pada apel pagi Senin (24/2/2025).“DPRD Busel Duga Pelantikan Birokrasi Yang Dilakukan Ridwan Badallah Tak Prosedural, Pj Sekda Ada Dua.”
Mantan Sekda La Ode Budiman yang dicopot RB tetap memimpin apel pagi senin. Awalnya Plh Sekda Jaudin pada awalnya memimpin apel Senin tiba-tiba diakhir apel itu kehadiran La Ode Budiman yang mengambil alih apel pagi.
Begitupun posisi kursi ruang kerja. Dua pejabat itu juga bersitegang. Mantan dua tahun Pj Busel yang juga Sekda Busel La Ode Budiman tetap bertahan di kursi jendral ASN Busel. Sedangkan Pj Sekda Busel Jaudin masih tetap di ruang kerja Asisten 3 Setda Busel.

Ketegangan pun muncul. Dua birokrasi itu saling klaim. Mempertontonkan dualisme Sekda birokrasi di pemerintah era baru pemerintahan Bupati H Muhammad Adios- Wabub La Ode Risawal.
Ketua DPRD Busel Dodi Hasri menyatakan sudah bersikap secara lembaga akan menindaklanjuti penyelesaian kisruh konflik birokrasi di Busel. Pihaknya akan menyarankan Bupati-Wabub untuk melakukan evaluasi kembali pelantikan sebelumnya.
“Kita sangat sayangkan terjadi seperti ini. Kami tidak ingin Busel ini ada kegaduhan seperti ini terus. Kami akan rekomendasikan kepada Bapak Bupati (baru) agar mengevaluasi kembali pelantikan sebelumnya,” ujarnya saat menerima aspirasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa (Gema) Busel.
Dikatakan, pihaknya juga mendapatkan informasi persetujuan teknis (Pertek) dan izin yang diterbitkan Kemendagri terkait pelantikan pejabat di Busel hanya 13 orang. Tapi yang dilantik justru lebih dari jumlah itu.
“Ini jelas ada yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Hingga berita ini dirilis belum ada jawaban resmi atau keterangan dari Bupati Busel H Muhammad Adios maupun Wabub Busel La Ode Risawal untuk konflik birokrasi yang diciptakan Pj Bupati Ridwan Badallah. Bupati Adios masih mengikuti Retret di Akademi Militer di Magelang sejak 21 hingga 28 Februari ini.
baca juga:
- Gempar Sultra Unjukrasa Desak Pj Bupati Busel Mundur Atas Dugaan Intimidasi dan Kekerasan Pada
- Ridwan Badalah Siap Wujudkan Makan Siang Gratis Untuk Anak Sekolah, Lansia dan Ibu Hamil di Busel Tiap Jumat
Ini juga menjadi Pekerjaan Rumah (PR) 100 hari kerja Bupati-Wabub Busel periode 2025-2030 diawal pemerintahanya. Konflik birokrasi di Busel tak ada ujungnya. Era sebelumnya juga pernah terjadi pelantikan birokrasi yang diduga juga tak prosedural.
Kini publik menanti solusi tegas Bupati dan Wabub Busel yang baru. Pun juga menanti program gebrakan solutif berkaitan dengan sejumlah persoalan krusial dan membudaya di Busel.(*)
Baca Berita Lainnya:

Pj Bupati Busel Ridwan Badallah menyampaikan, rapat koordinasi ini dikandung maksud agar menyamakan persepsi terkait rencana pelaksanaan kegiatan itu. Ia mengaku juga melibatkan seluruh kepala dinas di lingkup pemerintah daerah.
Ditegaskan, para kepala dinas dalam rapat ini diharapkam wajib hadir. Karena program ini merupakan bagian pelaksanaanya. Ia berjanji jika ada yang tak mendukung dan merealisasikan program ini maka kadis tersebut wajib dievaluasi kinerjanya.
“Kalau ada kadis yang tidak hadir dan tidak merealisasikan program ini maka kita akan evaluasi,” ujarnya.
baca juga:
- Wisuda Balita Posyandu Desa Bangun di Buton Selatan Jadi Percontohan
- Bahas Blue Ekonomi Dengan Bappenas, Kota Baubau Persiapkan Dokumen Pendukung Sektor Unggulan di Wilayah Sultra Kepulauan
Ia menjelaskan, pelaksanaaanya nanti akan melibatkan pelaku usaha kecil lokal. Merekalah yang diberdayakan dan bekerja sama dengan Pemkab untuk menyiapkan bahan pokok hingga menjadi makanan bergizi sehat siap konsumsi.
Program Makan Siang Gratis di Sekolah menjadi salah satu fokus utama calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Pada setiap kesempatan bertemu rakyat, keduanya kerap menyampaikan, program dijalankan demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional. Harapannya, pengaruh baik didapatkan mampu mendongkrak kualitas SDM di Indonesia menuju generasi emas 2045.(*)
Baca Berita Lainnya:
BUSEL, BP-Pj Bupati Bupati Buton Selatan Ridwan Badallah menunjuk La Ode Aldin Oba menjadi Pelaksana Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Lamaindo. “Dirut PDAM Busel La Ode Aldin Oba Janji Target Tuntaskan Masalah Air,”
Ia menjanjikan sejumlah persoalan akan segera dituntaskan. Diantaranya persoalan internal PDAM Busel. Selanjutnya persoalan external terutama perbaikan infrastruktur pengairan baik itu pipa atau reservoir yang tidak berfungsi secara maksimal.

Pihaknya akan fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di lapangan. Ia juga sudah menggelar pertemuan internal PDAM. Mencari solusi dan menargetkan sejumlah persoalan bisa di tuntaskan penyelesainya.
Penunjukan Aldo sapaan akrab La Ode Aldin Oba bukan tanpa alasan. Ia cukup mumpuni dan berpengalaman. Aldin Oba pernah menjadi penyelenggara pemilu. Di KPU Busel pernah menduduki jabatan Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Busel 2023 lalu.
Didunia organisasi kemahasiswaan ia pernah aktif di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di kepulauan Buton.
“Alhamdulillah saya diberi amanah untuk menjadi PLT Dirut PDAM ini adalah kepercayaan yang sangat luar biasa oleh bapak Pj Bupati terhadap saya untuk menjalankan lebih amanah dan penuh tanggung jawab,” kata Aldo yang juga advokat Peradi kepada media ini.
baca juga:
- PARADIGMA BARU MENUJU PEMEKARAN PROVINSI KEPULAUAN BUTON
- Bahas Blue Ekonomi Dengan Bappenas, Kota Baubau Persiapkan Dokumen Pendukung Sektor Unggulan di Wilayah Sultra Kepulauan
Ia juga berjanji menargetkan berbagai persoalan internal PDAM Busel dituntaskan. Ia juga berkomitmen lebih amanah dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya.
Aldo juga memastikan persoalan terutama perbaikan infrastruktur pengairan baik untuk pipa atau reservoir yang tidak berfungsi secara maksimal. Akan dimaksimalkan di tahun 2025 ini.
“Insha Allah target kita benahi dulu problem internal. Selanjutnya ke external terutama perbaikan infrastruktur pengairan baik itu pipa atau reservoir yang tidak berfungsi secara maksimal dan yang lainnya,” tutupnya.(*)