SULTRA, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadikan Baubau sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang konsisten meraih opini tertinggi audit keuangan selama 12 kali berturut-turut. “Raih WTP ke-12, Baubau Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah,”
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Senin (26/5/2026), dan dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara. Dari jajaran Pemerintah Kota Baubau hadir Wali Kota Baubau H Yusran Fahim, Ketua DPRD Kota Baubau Ardin Jufri, Plt Kepala BPKAD Sri Salmiaty, serta Plt Inspektur Kota Baubau La Ode Aswad.
Wali Kota Baubau H Yusran Fahim mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut dia, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator penting atas kualitas tata kelola pemerintahan.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi acuan penting bagi kami untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Yusran Fahim dalam sambutannya di Kendari.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Dr Dadek Nademar beserta seluruh jajaran auditor yang selama ini memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Baubau. “Kami berterima kasih atas pendampingan dan evaluasi yang terus diberikan BPK sehingga tata kelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai regulasi,” katanya.
Secara nasional, opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah berdasarkan empat indikator utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat terus mendorong reformasi birokrasi dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah guna memperkuat transparansi fiskal di seluruh Indonesia.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan tren peningkatan jumlah pemerintah daerah yang meraih opini WTP sejak era reformasi pengelolaan keuangan negara dimulai pasca-terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003. Pada awal penerapan sistem audit modern, hanya sebagian kecil daerah yang mampu memperoleh opini WTP. Namun kini, mayoritas pemerintah daerah berhasil mencapainya meski tantangan pengawasan dan kualitas belanja publik tetap menjadi perhatian utama.
baca juga:
- Wawali Baubau Wa Ode Hamsina Lepas 135 Jemaah Haji dengan Khidmat dan Titip Doa untuk …
- Suasana Haru Warnai Pelepasan 135 Calon Jemaah Haji Asal Kota Baubau, Wawali Baubau Minta Jemaah Utamakan Kesehatan dan jaga Nama Baik Daerah Selama di Tana Suci
Di tingkat internasional, transparansi anggaran dan akuntabilitas fiskal menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian tata kelola pemerintahan modern. Organisasi internasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menempatkan penguatan sistem audit serta pengawasan keuangan publik sebagai bagian penting dalam mendorong kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi daerah.
Dengan raihan WTP ke-12 secara beruntun, Pemerintah Kota Baubau dinilai berhasil menjaga konsistensi tata kelola keuangan di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yusran Fahim.(*)
baca berita lainnya:
Perluasan program itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si dalam kegiatan Fasilitasi Pengelolaan DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kota Baubau yang berlangsung di Aula Palagimata Kantor Wali Kota Baubau, Senin (25/05/2026).
Menurut Abdul Rahman, pelaksanaan DASHAT tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya menjangkau 10 kelurahan. “Tahun 2026 program DASHAT telah menjangkau 40 kelurahan di Kota Baubau. Diharapkan program ini mampu membantu menyelesaikan persoalan stunting yang masih menjadi tantangan bersama,” ujarnya.
Wali Kota Baubau yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Baubau, La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa dipandang sebagai masalah kesehatan semata, melainkan ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan daerah.
“Anak-anak merupakan benih unggul yang dititipkan Tuhan dan menjadi penentu masa depan Kota Baubau. Namun itu tidak akan terwujud jika kita semua abai terhadap tumbuh kembang mereka,” kata La Ode Darus Salam dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Menurut dia, dapur keluarga memiliki posisi penting dalam membangun pola makan sehat dan pemenuhan gizi anak sejak dini. “Kegiatan ini sesungguhnya adalah ikhtiar menyalakan harapan dari jantung keluarga, yakni dari dapur di rumah-rumah keluarga,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, pengelola DASHAT diminta mengedepankan pendekatan humanis kepada keluarga sasaran. Edukasi mengenai pola konsumsi sehat, pengolahan makanan bergizi, serta pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak diharapkan dapat menekan potensi stunting secara bertahap.
baca juga:
- Ny Siti Norma Adios Pastikan Posyandu 6 SPM Berjalan Rutin di Desa
- Fasilitas Lengkap, Laboratorium Kesehatan Baubau Layani Pemeriksaan Klinik hingga Lingkungan untuk Wilayah Kepulauan Buton
Secara nasional, pemerintah Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen sebagaimana tercantum dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting nasional pada 2021 berada di kisaran 24,4 persen dan terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir melalui intervensi lintas sektor.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri sejak lama menempatkan stunting sebagai persoalan global yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, hingga tingkat kesehatan masyarakat suatu negara. UNICEF mencatat, jutaan anak di dunia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan pola asuh yang belum optimal, terutama di negara berkembang.(*)
