SULTRA, BAUBAUPOST.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) memperkuat integritas, disiplin, dan semangat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Rabu (17/6/2026). “Upacara HKN 2026 Jadi Momentum Penguatan Integritas dan Kesadaran ASN Provinsi Sultra,”
Upacara yang diikuti ratusan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu turut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat administrator, pengawas, pelaksana, hingga pejabat fungsional.
Dalam amanatnya, Hugua menekankan bahwa tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks, mulai dari pengendalian inflasi, peningkatan daya saing daerah, reformasi birokrasi, hingga penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya aparatur yang menjalankan roda pemerintahan.
“Di tengah berbagai tantangan, yang harus kita bangun adalah kebersamaan, kolaborasi, dan saling menjaga. Dengan itu, kita dapat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara lebih efektif,” kata Hugua.
Ia juga mengingatkan pentingnya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memetakan kondisi ekonomi nasional dan daerah. Data yang akurat, menurutnya, menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Secara historis, Indonesia telah melaksanakan Sensus Ekonomi sebanyak empat kali, yakni pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda nasional untuk memperbarui basis data usaha dan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Di tingkat internasional, sensus ekonomi telah lama menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Statistics Division secara berkala mendorong negara-negara anggota melakukan sensus ekonomi guna menghasilkan data statistik yang terstandar dan dapat dibandingkan secara global.
Hugua menegaskan bahwa ASN juga harus memahami kedudukan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Peran tersebut mencakup fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.
“Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab memperkuat, mendorong, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mendukung pembangunan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh aparatur untuk tidak memandang tugas hanya sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.
Menurut Hugua, kesadaran sejati berbeda dengan sekadar pengetahuan. Kesadaran harus tertanam dalam diri setiap ASN sehingga menjadi fondasi dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
“Kesadaran harus hidup dalam diri setiap aparatur negara agar setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia pun mengajak ASN untuk menghayati nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Panca Prasetya KORPRI sebagai pedoman moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Secara historis, Hari Kesadaran Nasional diperingati setiap tanggal 17 sebagai momentum memperkuat nasionalisme dan disiplin aparatur negara. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun sebagai sarana evaluasi sekaligus penguatan semangat pengabdian aparatur kepada bangsa dan negara.
Penguatan birokrasi yang profesional juga menjadi agenda global. Berbagai negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menempatkan integritas aparatur, transparansi, dan pelayanan publik sebagai indikator utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Mengakhiri amanatnya, Hugua mengajak seluruh ASN menjadikan diri sebagai teladan bagi masyarakat melalui etos kerja yang tinggi dan pelayanan yang berkualitas.
“ASN harus mampu menunjukkan integritas, disiplin, dan dedikasi sehingga menjadi contoh bagi lingkungan kerja maupun masyarakat luas,” tutur Hugua.
baca juga:
- Harmoni Sultra 2026 Resmi Dibuka Gubernur ASR, Momentum Bangkitkan Ekonomi Daerah
- Konsultasi ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Gubernur Sultra ASR Pastikan Proyek Strategis Sesuai Aturan
Upacara Hari Kesadaran Nasional tahun ini tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintahan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen ASN Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik di tengah dinamika pembangunan nasional dan global.(*)
baca berita lainnya:
Sultra Jadi Titik Awal SE2026, BPS RI Kerahkan 2.600 Petugas, Pastikan Data Akurat
ByMashuri
Jun 18, 2026
Pencanangan SE2026 dilakukan melalui Apel Gabungan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Senin (15/6/2026), yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan apel gabungan Pemerintah Provinsi Sultra.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sultra Hugua menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BPS RI yang menetapkan Sulawesi Tenggara sebagai lokasi pencanangan nasional. Menurut dia, hasil sensus akan menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ekonomi daerah.
“Dengan sensus ini tentu akan lahir data yang akurat. Potensi daerah akan semakin terpetakan dan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Hugua.
Pemerintah Provinsi Sultra juga mendeklarasikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Deklarasi tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Gubernur dan disaksikan Wakil Kepala BPS RI serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra.
Sebagai penanda dimulainya pendataan lapangan, Wakil Kepala BPS RI bersama Wakil Gubernur Sultra memasangkan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Sebanyak lebih dari 2.600 petugas akan diterjunkan untuk mendata usaha dan aktivitas ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan fondasi penting dalam pembangunan. Menurut dia, kebijakan yang efektif hanya dapat dibangun di atas data yang berkualitas.
“Hari ini merupakan momentum penting karena menandai dimulainya pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Sonny.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali. Indonesia sebelumnya telah melaksanakan sensus ekonomi pada 1986, 1996, 2006, dan 2016. Data dari sensus-sensus tersebut menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, dan pengembangan usaha.
Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, SE2026 memiliki cakupan yang lebih luas. Untuk pertama kalinya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dimasukkan ke dalam pendataan. Selain itu, aktivitas ekonomi keluarga juga akan didata melalui metode kunjungan langsung dari rumah ke rumah.
“Setiap usaha yang didata akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan,” ujar Sonny.
BPS mencatat, Sulawesi Tenggara saat ini memiliki sekitar 280 ribu unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah. Jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan meningkatnya semangat kewirausahaan masyarakat. Data hasil sensus nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dan peluang ekonomi baru di daerah.
Secara historis, sensus ekonomi telah menjadi praktik umum di berbagai negara. Amerika Serikat, misalnya, melaksanakan Economic Census setiap lima tahun sejak abad ke-19, sementara sejumlah negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menggunakan sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal dan industri. Di tingkat global, data ekonomi yang akurat dinilai menjadi instrumen penting untuk mengukur daya tahan ekonomi pascapandemi dan menghadapi transformasi digital.
Sonny juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 melalui gerakan “TIR”, yakni menerima kedatangan petugas sensus, mengisi data dengan benar, dan memastikan kerahasiaan data tetap terjaga.
baca juga:
- Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan …
- Polres Baubau Tahan Dua Tersangka Kasus Pencurian Emas, Kerugian Ditaksir Miliaran Rupiah
“Keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya keberhasilan BPS, tetapi keberhasilan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.
Usai pembacaan deklarasi, pencanangan resmi pelaksanaan SE2026 dilakukan melalui penekanan tombol sirene bersama. Pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media massa, hingga masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif agar sensus menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia.(*)
