SULTRA, BAUBAUPOST.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi yang digelar sebagai tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang. “Rakor Kementerian ATR/BPN Bersama KPK dan Pemerintah Daerah se-Sultra, Hasilkan Komitmen Pencegahan Korupsi, Peningkatan Ekonomi Daerah dan Fokus Benahi Tata Kelola Pertanahan di Sultra,”
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menetapkan transformasi layanan pertanahan sebagai salah satu program strategis kementerian.
“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri, beliau juga berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng pada Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan dan Aset BMD Wilayah Sultra yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Kamis, (07/05/2026).
Ia menuturkan, Sultra dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK sehingga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi program yang berhasil di daerah. Menurutnya, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KPK yang diluncurkan sejak Oktober 2025 bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik di bidang pertanahan.
Disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto dan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, para pihak menyepakati komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, menindaklanjuti deklarasi dalam bentuk aksi nyata, serta menjalankan tugas sesuai peran dan fungsi masing-masing.
“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu setelah kita bagikan ini bisa menjaga komitmen bersama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.
Sebagai informasi, sembilan program kerja sama untuk mendukung komitmen tersebut, di antaranya, integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS), serta sensus pertanahan berbasis geospasial.
Fokus berikutnya ditekankan terkait integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.
Sementara itu, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menilai sektor pertanahan dan pengelolaan barang milik daerah merupakan bidang yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, menurutnya, kedua sektor tersebut masih menghadapi berbagai persoalan kompleks.
baca juga:
- Harmoni Sultra 2026 Resmi Dibuka Gubernur ASR, Momentum Bangkitkan Ekonomi Daerah
- Ribuan Warga Kendari Padati Pawai Budaya HUT ke-62 Sultra, Gubernur Sultra ASR Saksikan Semarak Pawai Budaya di Kawasan MTQ
Karena itu, Gubernur Sultra mengapresiasi pelaksanaan rakor yang dinilai dapat mendorong peningkatan kualitas layanan pertanahan sekaligus memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. “Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Serta dapat menghadirkan pelayanan publik yang terbaik pada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Adapun Rakor kali ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sultra, Budi Hartanto; Bupati dan Wali Kota se-Sultra; serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Sultra. (*)
Galeri Foto
baca berita lainnya:
Bupati Adios Pimpin Kontingen Buton Selatan di Pawai Budaya HUT Sultra ke 62, 80 Peserta Busel Tampilkan Identitas Daerah
ByArdi Toris
Apr 25, 2026
SULTRA, BAUBAUPOST.COM— Pawai budaya dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat identitas budaya sekaligus mempromosikan potensi wilayah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menjadi salah satu peserta yang tampil menonjol dalam kegiatan tersebut di kawasan Tugu Persatuan MTQ, Kota Kendari, Kamis (23/4/2026). “Bupati Adios Pimpin Kontingen Buton Selatan di Pawai Budaya HUT Sultra ke 62, 80 Peserta Busel Tampilkan Identitas Daerah,”
Partisipasi ini dinilai strategis karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antardaerah di Sulawesi Tenggara, sekaligus memperkuat kolaborasi pembangunan yang berkelanjutan.
Bupati Buton Selatan, H Muhammad Adios yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya momentum peringatan hari jadi provinsi sebagai wahana memperkuat sinergi lintas daerah. “Momentum ini bukan sekadar perayaan, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi pembangunan yang merata di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Dalam pawai tersebut, rombongan Pemkab Buton Selatan yang berjumlah sekitar 80 orang tampil dengan balutan busana adat dan ornamen khas daerah. Penampilan itu mencerminkan kekayaan budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Buton Selatan.
Keikutsertaan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Buton Selatan dalam melestarikan nilai-nilai budaya di tengah arus modernisasi yang semakin kuat. Bupati Adios menegaskan bahwa budaya merupakan aset penting yang harus dijaga. “Budaya adalah jati diri daerah yang harus terus kita rawat dan perkenalkan kepada generasi muda,” katanya.
Selain pelestarian budaya, pawai tersebut dimanfaatkan sebagai ajang promosi potensi daerah, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah berharap, melalui kegiatan ini, Buton Selatan semakin dikenal luas oleh masyarakat.
“Pawai budaya ini juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan potensi daerah, baik wisata maupun ekonomi kreatif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Adios.
Secara historis, peringatan HUT Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari pembentukan provinsi tersebut pada 27 April 1964, yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Momentum ini setiap tahun diperingati untuk merefleksikan perjalanan pembangunan daerah.
Tradisi pawai budaya sendiri memiliki akar panjang dalam sejarah Indonesia sebagai media ekspresi identitas lokal dan simbol persatuan dalam keberagaman. Bahkan, secara global, kegiatan serupa juga ditemukan dalam berbagai festival budaya dunia seperti Carnival in Rio de Janeiro yang menjadi ajang promosi budaya dan pariwisata internasional.
Di Indonesia, kegiatan pawai budaya juga sejalan dengan semangat persatuan dalam keberagaman yang tercermin dalam semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan pentingnya menjaga harmoni di tengah perbedaan budaya.
Dengan mengusung nuansa budaya khas daerah, kontingen Buton Selatan berhasil menarik perhatian masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Antusiasme warga menunjukkan bahwa budaya tetap menjadi daya tarik utama dalam peringatan hari besar daerah.
Pawai budaya ini sekaligus menjadi ruang interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat, serta antar daerah yang berpartisipasi. Hal tersebut memperkuat rasa kebersamaan dalam membangun Sulawesi Tenggara ke depan.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan ASN Harus Disiplin dan Responsif Melayani Masyarakat
- Hadapi Era Media, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Serukan Dukungan Publik dan Sikap Bijak Kritik Pemerintah
Melalui keikutsertaan ini, Pemkab Buton Selatan berharap dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, tidak hanya melalui sektor pemerintahan, tetapi juga melalui penguatan budaya sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Kegiatan pawai budaya HUT ke-62 Sulawesi Tenggara tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, budaya, dan promosi potensi daerah dapat berjalan beriringan dalam mendorong kemajuan wilayah.(*)
