Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan ASN Harus Disiplin dan Responsif Melayani Masyarakat

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, menegaskan komitmennya untuk membuka akses pelayanan publik tanpa batas serta mendorong kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tegaskan ASN Harus Disiplin dan Responsif Melayani Masyarakat,”

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan penyerahan bantuan sosial bersama yayasan Muaz Indonesia yang melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Bupati Adios menekankan bahwa jabatan yang diemban oleh setiap ASN merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.

“Kesempatan ini tidak datang dua kali. Selagi diberi amanah, manfaatkan untuk berbuat baik kepada masyarakat,” ujar Adios dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak membatasi akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Bahkan, rumah jabatan Bupati disebutnya terbuka bagi seluruh warga yang membutuhkan pelayanan.

“Saya tidak pernah membatasi. Masyarakat bisa datang kapan saja untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka di Rujab Bupati,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati turut mengapresiasi kehadiran dan komitmen para pejabat daerah, mulai dari staf ahli, asisten sekretaris daerah, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai aktif dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Amanah ini harus dijaga. Saya memilih orang-orang terbaik yang tidak hanya mampu, tetapi juga beriman, Pak Ustad,” katanya.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada jajaran TNI-Polri, termasuk unsur Batalyon TP 871 Lamaindo dan Brimob, serta aparat kecamatan seperti Camat Batauga dan Camat Siompu Barat yang dinilai menunjukkan kinerja positif dalam pelayanan masyarakat.

Bupati menilai, perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Buton Selatan saat ini mulai menunjukkan hasil, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan yang sebelumnya menghadapi berbagai keterbatasan pelayanan.

“Pelan-pelan kita benahi. Sekarang sudah terlihat perubahan, terutama dalam pelayanan,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang konsisten dengan dukungan seluruh elemen pemerintahan.

Secara historis, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia telah menjadi agenda penting sejak era reformasi, khususnya pascareformasi 1998 yang mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Hal tersebut diperkuat melalui kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Di tingkat global, reformasi birokrasi dan pelayanan publik juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh United Nations melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16 yang menekankan pentingnya institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

Dalam konteks tersebut, langkah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dinilai sejalan dengan upaya nasional dan global dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bupati H Muh Adios pun optimistis bahwa dengan komitmen, integritas, serta kedisiplinan ASN, pembangunan di Buton Selatan akan terus mengalami kemajuan yang signifikan.

baca juga:

1. PPKB Buton Selatan Siapkan Roadmap Kependudukan Berbasis Data SIGA, Susun Strategi Tekan…
2. Buton Selatan Siap ‘Unjuk Gigi’ di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah, khususnya camat dan pimpinan OPD, untuk terus menjaga kedekatan dengan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan tanpa sekat.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang tidak hanya profesional, tetapi juga humanis dalam melayani masyarakat di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.(*)

baca berita lainnya:

BAUBAUPOST.COM – Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang kini mulai menunjukkan progres di sejumlah wilayah. “Sinergi Daerah dan KKP, HMNI Sultra Targetkan Seluruh Wilayah Terlibat Program KNMP Termasuk Nelayan Buton Selatan,”

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam menjawab tantangan ekonomi nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkap yang fluktuatif.

Sekretaris HMNI Sulawesi Tenggara Laisi mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan implementasi program di daerah, termasuk memastikan keberlanjutan fasilitas pendukung seperti koperasi nelayan.

“Seperti di Kabupaten Buton Selatan, sudah ada satu lokasi KNMP yang terbangun lengkap dengan koperasi Merah Putih. Ini menjadi model awal penguatan ekonomi nelayan berbasis komunitas,” ujar Laisi.

Menurut dia, program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan.

Secara kelembagaan, HMNI Sultra juga tengah melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota. Dari total 17 daerah, sebanyak 15 telah memiliki kepengurusan aktif, sementara Kolaka Timur dan Kolaka Utara masih dalam tahap pembentukan.

“Secara umum, tugas kami di provinsi adalah memastikan seluruh daerah memiliki struktur organisasi yang kuat agar program bisa berjalan optimal,” katanya.

Ia menambahkan, HMNI yang berdiri secara resmi sejak 2014 memiliki mandat utama dalam pembinaan dan pemberdayaan nelayan, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat pesisir.

Dalam pelaksanaannya, HMNI menjalin kerja sama dengan KKP melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pengawasan dan pendampingan program KNMP di lapangan.

“Peran kami lebih pada penguatan, motivasi, serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan,” jelas Laisi.

Di Kabupaten Buton Selatan, meskipun struktur kepengurusan masih dalam tahap penataan ulang, HMNI tetap melibatkan perwakilan daerah dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun lima daerah yang menjadi lokasi awal pengembangan KNMP di Sulawesi Tenggara meliputi Buton Selatan, Kendari, Konawe, Muna, dan Kolaka. Beberapa di antaranya telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembangunan kawasan nelayan terpadu.

Laisi menegaskan bahwa sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. “Kami berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Secara historis, sektor perikanan di Indonesia telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi pesisir sejak masa awal kemerdekaan. Data KKP menunjukkan bahwa jumlah nelayan Indonesia mencapai lebih dari 2,7 juta orang, namun sebagian besar masih berada dalam kategori rentan secara ekonomi.

Program berbasis kampung nelayan sendiri mulai digencarkan pemerintah sejak dekade 2010-an sebagai bagian dari transformasi pembangunan maritim nasional, sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

baca juga: 

1. Buton Selatan Fokus Angkat Potensi Lokal di Harmoni Sultra 2026, Kadispar Ekraf Maderuddin:…
2. Buton Selatan Siap ‘Unjuk Gigi’ di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen

Di tingkat global, konsep pengembangan komunitas nelayan berbasis kawasan juga telah diterapkan di berbagai negara, seperti Jepang dan Norwegia, yang menekankan integrasi antara infrastruktur, koperasi, dan teknologi perikanan modern untuk meningkatkan daya saing nelayan lokal.

Model tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pendekatan berbasis komunitas.(*)