BAUBAUPOST.COM – Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang kini mulai menunjukkan progres di sejumlah wilayah. “Sinergi Daerah dan KKP, HMNI Sultra Targetkan Seluruh Wilayah Terlibat Program KNMP Termasuk Nelayan Buton Selatan,”
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam menjawab tantangan ekonomi nelayan yang selama ini bergantung pada hasil tangkap yang fluktuatif.
Sekretaris HMNI Sulawesi Tenggara Laisi mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan implementasi program di daerah, termasuk memastikan keberlanjutan fasilitas pendukung seperti koperasi nelayan.
“Seperti di Kabupaten Buton Selatan, sudah ada satu lokasi KNMP yang terbangun lengkap dengan koperasi Merah Putih. Ini menjadi model awal penguatan ekonomi nelayan berbasis komunitas,” ujar Laisi.
Menurut dia, program KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan.
Secara kelembagaan, HMNI Sultra juga tengah melakukan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota. Dari total 17 daerah, sebanyak 15 telah memiliki kepengurusan aktif, sementara Kolaka Timur dan Kolaka Utara masih dalam tahap pembentukan.
“Secara umum, tugas kami di provinsi adalah memastikan seluruh daerah memiliki struktur organisasi yang kuat agar program bisa berjalan optimal,” katanya.
Ia menambahkan, HMNI yang berdiri secara resmi sejak 2014 memiliki mandat utama dalam pembinaan dan pemberdayaan nelayan, terutama untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat pesisir.
Dalam pelaksanaannya, HMNI menjalin kerja sama dengan KKP melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mencakup pengawasan dan pendampingan program KNMP di lapangan.
“Peran kami lebih pada penguatan, motivasi, serta memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan,” jelas Laisi.
Di Kabupaten Buton Selatan, meskipun struktur kepengurusan masih dalam tahap penataan ulang, HMNI tetap melibatkan perwakilan daerah dalam berbagai kegiatan organisasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Adapun lima daerah yang menjadi lokasi awal pengembangan KNMP di Sulawesi Tenggara meliputi Buton Selatan, Kendari, Konawe, Muna, dan Kolaka. Beberapa di antaranya telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembangunan kawasan nelayan terpadu.
Laisi menegaskan bahwa sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. “Kami berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Secara historis, sektor perikanan di Indonesia telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi pesisir sejak masa awal kemerdekaan. Data KKP menunjukkan bahwa jumlah nelayan Indonesia mencapai lebih dari 2,7 juta orang, namun sebagian besar masih berada dalam kategori rentan secara ekonomi.
Program berbasis kampung nelayan sendiri mulai digencarkan pemerintah sejak dekade 2010-an sebagai bagian dari transformasi pembangunan maritim nasional, sejalan dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
baca juga:
- Buton Selatan Fokus Angkat Potensi Lokal di Harmoni Sultra 2026, Kadispar Ekraf Maderuddin:…
- Buton Selatan Siap ‘Unjuk Gigi’ di Harmoni Sultra 2026, Persiapan Capai 90 Persen
Di tingkat global, konsep pengembangan komunitas nelayan berbasis kawasan juga telah diterapkan di berbagai negara, seperti Jepang dan Norwegia, yang menekankan integrasi antara infrastruktur, koperasi, dan teknologi perikanan modern untuk meningkatkan daya saing nelayan lokal.
Model tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui pendekatan berbasis komunitas.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
PPKB Buton Selatan Siapkan Roadmap Kependudukan Berbasis Data SIGA, Susun Strategi Tekan Stunting, dan Kendalikan Penduduk
ByFirman
Apr 21, 2026
Langkah tersebut diwujudkan melalui penyusunan peta jalan (roadmap) pengendalian penduduk yang kini masih dalam proses perencanaan dan pengumpulan data-data dukung yang akan segera di realisaikan dalam waktu dekat dan akan digunakan sebagai acuan kebijakan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan.
Kepala Dinas PPKB Buton Selatan La Ode Karman SE MM mengatakan bahwa arah kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda strategis nasional yang menempatkan isu kependudukan dan stunting sebagai prioritas pembangunan.
“Fokus kami ada dua, yakni pengendalian angka kelahiran melalui program KB serta percepatan penurunan stunting di masyarakat,” ujar Karman.
Dalam implementasinya, PPKB Buton Selatan mengintegrasikan sistem digital Sistem Informasi Keluarga (SIGA) untuk memantau kondisi keluarga, distribusi alat kontrasepsi, serta capaian layanan kesehatan secara real time.
Pemanfaatan teknologi ini dinilai penting, mengingat secara historis pemerintah Indonesia telah lama mendorong pengendalian penduduk sejak era Orde Baru melalui program Keluarga Berencana yang dikenal luas hingga tingkat global sebagai salah satu model sukses.
Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, angka fertilitas total (TFR) Indonesia berhasil ditekan dari sekitar 5,6 pada 1970-an menjadi sekitar 2,2 dalam satu dekade terakhir. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk kualitas sumber daya manusia, terutama stunting.
Secara global, World Health Organization mencatat sekitar 22 persen anak balita di dunia mengalami stunting pada 2022, yang berdampak pada perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang.
Di tingkat lokal, PPKB Buton Selatan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas melalui edukasi langsung oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menjangkau hingga desa dan kecamatan.
“Untuk program KB, kami rutin melakukan penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi dengan melibatkan PLKB di seluruh wilayah,” Lanjut Karman.
Selain itu, intervensi gizi dilakukan melalui program dapur sehat yang mengedukasi masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi berbasis bahan lokal. Program ini menyasar ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko stunting.
“Kami berikan pemahaman bagaimana mengolah makanan bergizi agar kebutuhan nutrisi keluarga terpenuhi,” tambahnya.
Tidak hanya berhenti pada edukasi, PPKB juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan guna memastikan efektivitas program. “Hasilnya kami laporkan secara harian, lalu direkap bulanan untuk evaluasi apakah terjadi perubahan pola hidup dan penurunan stunting,” jelasnya
PPKB juga turut mengawal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari intervensi nasional untuk memperbaiki status gizi masyarakat.
Menurut Karman, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga partisipasi aktif masyarakat.
baca juga:
- Bupati Busel H Muh Adios Ungkap Nilai Utang Budi Pada Yayasan Sahabat Muadz Indonesia dalam…
- Bupati Busel H Muh Adios Ingatkan Warga Tetap Tenang Saat Hadapi Bencana, BPBD Busel Perkuat Kesiapsiagaan Warga Lewat Sosialisasi Bencana
“Peta jalan yang kami susun akan menjadi pegangan kepala daerah dalam menentukan kebijakan berbasis kondisi riil masyarakat,” ujarnya.
Dengan strategi tersebut, PPKB Buton Selatan optimistis mampu berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.
Upaya ini juga sejalan dengan target pembangunan berkelanjutan atau United Nations dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya penghapusan kelaparan dan peningkatan kesehatan masyarakat global.(*)
