BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau memperkuat strategi pelayanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Advokasi Pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Posyandu dalam penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Zenith Premiere Baubau, Rabu (06/05/2026), itu menjadi langkah konsolidasi lintas sektor guna memastikan layanan dasar masyarakat berjalan lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. “Pemkot Baubau Dorong Posyandu Responsif dan Mandiri Lewat Bimtek SPM,”
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau, Hj Aryati Yusran, yang juga menjabat Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Baubau, menilai penguatan kapasitas pendamping Posyandu menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kegiatan ini adalah langkah strategis. Kita ingin tim pendamping mampu mengimplementasikan enam SPM secara efektif, sehingga Posyandu benar-benar menjadi solusi layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar Hj Aryati Yusran.
Menurut Aryati, Posyandu saat ini tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, melainkan telah berkembang menjadi pusat layanan sosial dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Pelaksanaan advokasi dan bimtek tersebut dihadiri sekitar 60 peserta yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta kader Posyandu se-Kota Baubau. Kehadiran lintas sektor itu menunjukkan bahwa penguatan layanan dasar membutuhkan kolaborasi antarlembaga.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Djainudin Ishak, menjelaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program pelayanan dasar agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Urusan kesehatan dan pelayanan dasar bukan hanya tanggung jawab satu instansi. Semua sektor harus bergerak bersama agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal,” kata Djainudin Ishak.
Ia menjelaskan, materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut mencakup transformasi Posyandu dalam regulasi terbaru, integrasi layanan antar-OPD, hingga strategi pendampingan kader di lapangan secara berkelanjutan.
Untuk memperkuat substansi kegiatan, panitia menghadirkan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Kesehatan Kota Baubau. Para peserta dibekali pemahaman mengenai sinkronisasi program pelayanan dasar dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal.
Enam SPM tersebut meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Pemerintah daerah diwajibkan memastikan seluruh pelayanan minimal itu dapat diakses masyarakat secara merata.
Djainudin Ishak menambahkan, pemerintah menargetkan terciptanya tata kelola Posyandu yang lebih mandiri, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.
“Melalui kegiatan ini kami berharap koordinasi antar-lembaga semakin kuat sehingga pelayanan dasar masyarakat dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Secara historis, Posyandu mulai dikembangkan pemerintah Indonesia sejak awal 1980-an sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kesehatan ibu dan anak berbasis pemberdayaan masyarakat. Program itu kemudian menjadi salah satu model pelayanan kesehatan komunitas terbesar di Asia Tenggara karena melibatkan kader masyarakat secara langsung.
Kementerian Kesehatan RI dalam beberapa tahun terakhir juga terus mendorong transformasi Posyandu melalui integrasi layanan primer. Kebijakan tersebut diperkuat dengan upaya percepatan penurunan angka stunting yang menjadi program prioritas nasional sejak 2020.
baca juga:
Tampil Perkasa di FLS3N Kota Baubau Tahun 2026, SMAN 2 Baubau Raih Juara Umum, Unggul…
Lapas Kelas IIA Baubau Gelar Ikrar Bersih Narkoba dan Handphone Ilegal
Berdasarkan data nasional, Indonesia berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi sekitar 21 persen pada 2024. Penurunan itu salah satunya ditopang oleh penguatan layanan kesehatan dasar di tingkat Posyandu dan Puskesmas.
Di tingkat internasional, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas sebagai strategi penting dalam memperluas akses kesehatan masyarakat. Sejumlah negara berkembang seperti Thailand dan Vietnam juga mengembangkan model pelayanan komunitas serupa untuk memperkuat layanan primer dan menekan angka kematian ibu serta anak.
Bagi Pemerintah Kota Baubau, penguatan Posyandu dinilai menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan pelayanan dasar di masa depan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang cepat serta terintegrasi.(*)
baca berita lainnya:
Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Terima Penghargaan Terbaik ke 3 Penurunan Stunting Tingkat Sultra di Kolaka
ByPrasetio Miliyardi
Mei 8, 2026
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kota Baubau kembali menorehkan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah meraih penghargaan Terbaik III Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kolaka, Selasa (05/05/2026). “Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Terima Penghargaan Terbaik ke 3 Penurunan Stunting Tingkat Sultra di Kolaka,”
Penghargaan itu diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Baubau dalam menjalankan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting secara terukur dan berkelanjutan.
Capaian tersebut menjadi perhatian karena penanganan stunting masih menjadi salah satu agenda prioritas nasional. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus mendorong percepatan penurunan prevalensi stunting melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional sempat berada di angka 24,4 persen pada 2021 dan kemudian menurun menjadi 21,5 persen pada 2023. Pemerintah menargetkan angka tersebut terus ditekan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju bonus demografi 2045.
Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menempatkan stunting sebagai salah satu masalah kesehatan serius di berbagai negara berkembang. WHO menilai stunting berdampak terhadap kualitas kesehatan, kemampuan belajar anak, hingga produktivitas ekonomi pada masa depan.
Kepala Baperida Kota Baubau melalui Sekretaris Dinas Baperida, Dian Purnamasari, S.Si., M.Si., menjelaskan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Baubau merupakan hasil evaluasi kinerja seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara yang dilakukan Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara pada Oktober 2025.
“Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan seluruh daerah di Sulawesi Tenggara,” ujar Dian Purnamasari dalam siaran persnya, Rabu (06/05/2026).
Ia menjelaskan, penilaian dilakukan melalui pemaparan kinerja pemerintah daerah terkait implementasi program penurunan stunting di masing-masing wilayah. Dalam sesi tersebut, Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, tampil memberikan pemaparan mengenai komitmen dan capaian Kota Baubau.
“Wakil Wali Kota menyampaikan langsung berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Baubau dalam menurunkan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor,” katanya.
Menurut Dian, delapan aksi konvergensi yang menjadi indikator penilaian meliputi analisis situasi, perencanaan kegiatan, rembuk stunting, penyusunan regulasi dan kebijakan, pembinaan stakeholder, manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi stunting, hingga review kinerja tahunan.
Pemerintah Kota Baubau dinilai mampu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjalankan program intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Pendekatan tersebut dilakukan mulai dari tingkat pemerintah daerah hingga pelayanan kesehatan dan masyarakat.
Selain itu, sistem pengelolaan data stunting yang terintegrasi turut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Kota Baubau dalam penilaian tingkat provinsi tersebut. Data yang akurat dinilai penting untuk memastikan intervensi program berjalan tepat sasaran.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan generasi Baubau yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujar Dian.
baca juga:
- Dari Usia Dini hingga Remaja, Atlet Pelajar Baubau Borong 18 Medali di Kejurnas Pencak Silat, 10…
- SMAN 2 Baubau Raih Juara Umum FLS3N Tingkat Kota, Borong 9 Medali Emas,Ini Dia Nama-namanya
Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Kolaka juga menjadi momentum penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan, termasuk percepatan penurunan stunting yang kini menjadi indikator penting pembangunan manusia.
Keberhasilan Kota Baubau meraih penghargaan tingkat provinsi tersebut diharapkan dapat memperkuat optimisme daerah dalam mendukung target nasional penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di masa mendatang.(*)
