Peliput : Amirul
BATAUGA, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir H OMN Ilah menerima kartu BPJS Kesehatan sebanyak 1.862 jiwa secara simbolis dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Baubau Tutut Novita Dewi M Kes Apt AAK.
Tutut Novita Dewi mengatakan JKN KIS merupakan program pusat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan prinsip gotong royong. Para penerima kartu BPJS Kesehatan yang termasuk dalam program JKN KIS ini akan menerima pelayanan kesehatan perawatan rawat inap bagi penduduk yang didaftar oleh Pemkab Busel sebanyak 1.862 jiwa.
“Kami berterimah kasih dan mengapresiasi Pemkab Busel bahwa dengan adanya kartu BPJS Kesehatan atau program JKN KIS diharapkan dapat membantu pelajar dan mahasiswa diluar daerah yang mengkhatirkan tentang pembiayaan kesehatannya,” ucap Tutut, dalam sambutannya di Gedung Lamaindo, Senin (17/4).
Dikatakannya, Kartu BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 20 April 2017 hingga akhir Desember 2017. Pihaknya berharap agar bentuk kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Pemkab Busel dalam program JKN KIS tersebut yang dianggarkan melalui APBD dapat berkelanjutan ditahun-tahun mendatang.
“Kami berharap bentuk kerjasama dalam program JKN KIS dengan Pemkab Busel dapat berkelanjutan. Saya juga berharap, peserta BPJS Kesehatan Buton Selatan bukan hanya dari segmen masyarakat kurang mampu dengan menggunakan APBD, namun dari segmen kalangan mereka yang mampu, atau dibiayai sendiri,” pungkasnya.
Sementara PJ Bupati Buton Selatan Dr IR H OMN Ilah Ladamay MS mengatakan, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi setiap keluarga di Busel yang kurang mampu yang iurannya dibayarkan melalui APBD.
“Ini diperioritaskan pada keluarga-keluarga kita di Buton Selatan yang kurang mampu, yang anaknya pelajar atau mahasiswa sedang sekolah diluar desanya, atau diluar daerahnya,” ucap Ilah Ladamay.
Menurutnya, program BPJS Kesehatan tersebut penting mengingat banyak kasus terjadi dimasyarakat atau keluarga kurang mampu yang anaknya terkena musibah saat sedang sekolah atau kuliah diluar daerah, atau tiba-tiba sakit dan membutuhkan banyak biaya.
“Artinya dengan program ini masyarakat kita, keluarga kita yang kurang mampu, saat anaknya mengalami sakit diluar daerah, langsung ditangani oleh rumah sakit yang telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan tidak lagi merepotkan biaya pengobatannya,” katanya.
Selepas menjadi Pj Bupati Buton Selatan, Ilah Ladamay menambahkan, program ini agar terus dilanjutkan bahkan bisa dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa, pasalnya dari ADD itu ada 10 persen penggunaan yang diatur oleh pemerintah daerah.
“Saya berharap penggunaan anggaran 10 persen dari ADD itu bisa dikelola untuk, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat karena sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. sehingga kesehatan masyarakat kita sebagai aset sumber daya manusia masa depan bisa memberikan kontribusi positif bagi daerah, bangsa dan negaranya,” pungkasnya. (*)