BATAUGA, BAUBAUPOST.COM – Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Buton Selatan yang digelar di Batauga, Selasa (7/4/2026). “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Sampaikan LKPJ 2025, Realisasi PAD Lampaui Target,”
Penyampaian LKPJ tersebut menjadi bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah dalam melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif selama ini.
Ia menilai kemitraan yang harmonis tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program dan agenda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Menurutnya, LKPJ merupakan instrumen evaluasi yang memuat capaian kinerja pemerintah daerah, baik dari aspek keuangan maupun pelaksanaan program pembangunan.
Dalam pemaparannya, Bupati mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Dari target sebesar Rp33,44 miliar, realisasi PAD mencapai Rp34,56 miliar atau setara 103,36 persen, yang menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang cukup optimal.
Sementara itu, pendapatan transfer yang direncanakan sebesar Rp613,31 miliar terealisasi Rp589,91 miliar atau 96,18 persen dari target yang ditetapkan.
Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp8,39 miliar, dengan realisasi mencapai Rp8,19 miliar atau 97,55 persen.
Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menganggarkan belanja daerah sebesar Rp683,22 miliar, dengan realisasi mencapai Rp617,21 miliar atau 90,33 persen.
Bupati menjelaskan bahwa kebijakan belanja daerah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan wajib serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Selain itu, belanja daerah juga difokuskan pada pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, serta upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Pemerintah daerah turut mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk melalui pemberian tunjangan kinerja.
baca juga:
- Bupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda…
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Fokus Benahi ASN Sesuai Pertek BKN dan Fokus Konektivitas Wilayah Buton Selatan
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 telah melalui proses audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan saat ini masih dalam tahap audit lanjutan.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan LKPJ dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di akhir penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat sinergi dalam membangun Kabupaten Buton Selatan ke arah yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga berharap DPRD dapat menindaklanjuti LKPJ tersebut melalui pembahasan yang konstruktif guna meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
Selain Fokus Wujudkan Konektivitas Daerah, Bupati Buton Selatan Adios Juga Tegaskan Penataan ASN Harus Sesuai Pertek BKN Pusat
ByArdi Toris
Apr 5, 2026
Selain Fokus Wujudkan Konektivitas Daerah, Bupati Buton Selatan Adios Tegaskan Penataan ASN Harus Sesuai Pertek BKN Pusat
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus mendorong reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur secara bertahap pada 2026, ditandai dengan pelantikan 105 aparatur sipil negara (ASN) oleh Bupati H. Muhammad Adios. “Selain Fokus Wujudkan Konektivitas Daerah, Bupati Buton Selatan Adios Tegaskan Penataan ASN Harus Sesuai Pertek BKN Pusat,”
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan sistem pemerintahan daerah agar lebih profesional, efektif, dan sesuai dengan arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.
Di saat yang sama, pemerintah daerah juga tengah menggenjot pembangunan konektivitas wilayah, termasuk rencana pembangunan pelabuhan ferry di Pulau Batu Atas yang diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bupati Adios mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembenahan sumber daya manusia aparatur sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan.
“Untuk membangun daerah ini, yang pertama kami benahi adalah pemerintahan, khususnya ASN. Semua harus mengikuti petunjuk teknis dari BKN,” kata Adios, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, dalam proses penataan tersebut, pemerintah daerah mengambil langkah tegas dengan mencabut sejumlah surat keputusan (SK) lama dan meminta arahan langsung dari BKN pusat.
Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan kepegawaian berjalan sesuai regulasi nasional, sekaligus menghindari persoalan administratif di kemudian hari.
“Kalau tidak mengikuti arahan BKN, dampaknya bisa menghambat kenaikan pangkat dan golongan ASN,” ujarnya.
Selain itu, para pejabat yang dilantik diwajibkan mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari sistem merit dalam birokrasi modern.
Adios menegaskan, proses pembenahan aparatur tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan tahapan yang terukur dan kesabaran.
“Pembenahan ASN ini tidak mudah, tidak seperti membalik telapak tangan,” katanya.
Di sektor pembangunan wilayah, pemerintah daerah juga mulai merealisasikan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang telah dibangun di Teluk Lande dan akan diperluas ke Pulau Siompu, kawasan Bahari, hingga Pulau Batu Atas.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi tulang punggung kehidupan warga Buton Selatan.
Sementara itu, rencana pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan juga tengah dipersiapkan, dengan agenda peletakan batu pertama dalam waktu dekat.
Adios menyebutkan, kegiatan tersebut akan melibatkan Gubernur serta tokoh adat Parabela sebagai simbol kebersamaan dan identitas daerah.
“Kantor bupati ini adalah kebanggaan masyarakat Buton Selatan, sehingga kita ingin semua pihak hadir,” ujarnya.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh program tidak lagi terkendala oleh rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sebelumnya menjadi hambatan.
Pendekatan berbasis data juga menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam mengakses dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kalau ke Jakarta, kita tidak hanya membawa cerita, tapi harus membawa data agar mereka yakin,” kata Adios.
Secara historis, reformasi birokrasi di Indonesia telah menjadi agenda nasional sejak era reformasi 1998, yang kemudian diperkuat melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Di tingkat global, reformasi birokrasi juga menjadi tren di berbagai negara berkembang, seperti Korea Selatan dan Singapura, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui profesionalisasi aparatur dan sistem rekrutmen berbasis kompetensi.
baca juga:
- Ruang Kelas Terbatas, SDN 1 Masiri Buton Selatan Tetap Bertahan Enam Hari Sekolah
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci
Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, terutama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain pembenahan birokrasi, pembangunan infrastruktur konektivitas seperti pelabuhan ferry juga menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi antarwilayah kepulauan.
Adios berharap, upaya yang dilakukan secara bertahap tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, meskipun perubahan tidak terjadi secara instan.
“Mudah-mudahan tahun 2026 ini sudah mulai terlihat perubahan, walaupun sedikit,” ujarnya.
Dengan kombinasi reformasi ASN dan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(*)
