Bupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda Berprestasi Lewat Turnamen Futsal DesaBupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda Berprestasi Lewat Turnamen Futsal Desa

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM– Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, secara resmi membuka Turnamen Futsal Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, sebagai upaya mendorong pembinaan generasi muda melalui olahraga sekaligus memperkuat nilai sportivitas dan kebersamaan di tingkat desa. “Bupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda Berprestasi Lewat Turnamen Futsal Desa,”

Bupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda Berprestasi Lewat Turnamen Futsal Desa
Bupati Busel H Muh Adios Resmikan Turnamen Futsal Lampanairi, Dorong Pemuda Berprestasi Lewat Turnamen Futsal Desa

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa turnamen tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan sarana strategis untuk membangun karakter, kedisiplinan, dan mental juang pemuda di daerah.

“Turnamen ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana kalian membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab sebagai generasi penerus,” ujar Muhammad Adios.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga perilaku dan menjauhi hal-hal negatif, termasuk minuman keras (miras), yang dinilai dapat merusak masa depan generasi muda.

“Kalau ingin menjadi polisi atau tentara, jauhi miras. Itu bisa merusak masa depan kalian,” tegasnya.

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut dihadiri Camat Batauga, unsur TNI dari Koramil Batauga, Kepala Desa Lampanairi, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang antusias menyaksikan pembukaan turnamen.

Suasana semakin semarak ketika yel-yel penyemangat dipimpin oleh Sitti Norma Adios, yang mengajak peserta meneriakkan “Petarung! Petarung! Petarung!” sebagai simbol semangat bertanding.

“Kalau saya bilang Turnamen Futsal Desa Lampanairi, jawabannya Petarung! Petarung! Petarung! Itu tanda kalian siap bertanding,” ucapnya dalam orasi singkat yang disambut riuh peserta.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa peran pemuda sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa.

Menurutnya, stabilitas sosial di Desa Lampanairi sangat bergantung pada kesadaran kolektif generasi muda dalam menjaga diri dan lingkungannya.

“Keamanan desa ada di tangan kalian. Kalian harus mampu menjaga diri dan lingkungan,” katanya.

Ia juga menyampaikan optimisme bahwa dari ajang seperti ini akan lahir generasi yang mampu berkontribusi lebih besar, bahkan menjadi pemimpin daerah di masa depan.

“Tidak menutup kemungkinan dari sini akan lahir anggota DPR atau bahkan Bupati Buton Selatan,” ujarnya.

Secara historis, olahraga futsal sendiri telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan di Uruguay pada 1930-an, sebelum kemudian diakui secara global oleh FIFA sebagai salah satu cabang olahraga resmi. Di Indonesia, futsal mulai populer pada awal 2000-an dan menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet usia muda.

Turnamen di tingkat desa seperti yang digelar di Lampanairi dinilai sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui olahraga, sebagaimana tertuang dalam berbagai program pembinaan pemuda dan olahraga oleh pemerintah.

baca juga:

  1. BKPSDM Busel Ahmad Jamaluddin Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan dalam Pelantikan 105 ASN,
  2. Bupati Buton Selatan H Muh Adios dan Wali Kota Baubau H Yusran Fahim Temui BPJN Sultra Bahas Integrasi Jalan Nasional untuk Dorong Ekonomi, Konektivitas Jadi Kunci

Selain aspek kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antarwarga serta memperkuat nilai gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Di akhir acara, Bupati menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kegiatan kepemudaan yang bersifat positif dan konstruktif.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Turnamen Futsal Desa Lampanairi secara resmi saya buka,” pungkasnya.

Turnamen ini diharapkan mampu menjadi agenda rutin yang tidak hanya melahirkan atlet berbakat, tetapi juga membentuk generasi muda yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat lokal maupun nasional.(*)

Galeri Foto

baca berita lainnya:

 

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM– Ketimpangan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton Selatan mendorong sejumlah sekolah dasar menerapkan kebijakan sistem pembelajaran yang berbeda, mulai dari lima hingga enam hari sekolah, sebagai bentuk penyesuaian kondisi di lapangan. “Ruang Kelas Terbatas, SDN 1 Masiri Buton Selatan Tetap Bertahan Enam Hari Sekolah,”

Ruang Kelas Terbatas, SDN 1 Masiri Buton Selatan Bertahan Enam Hari Sekolah
Ruang Kelas Terbatas, SDN 1 Masiri Buton Selatan Tetap Bertahan Enam Hari Sekolah

Kondisi ini terlihat di SDN 1 Masiri yang masih mempertahankan sistem enam hari sekolah. Sekolah yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga tersebut memilih tidak mengubah jadwal belajar lantaran adanya penolakan dari orang tua siswa.

Kepala SDN 1 Masiri, Jalaluddin, S.Pd, mengatakan bahwa rencana penerapan lima hari sekolah sempat dipertimbangkan sebelumnya. Namun, aspirasi orang tua menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

“Awalnya kami ingin menerapkan lima hari sekolah menyesuaikan program MBG, tetapi karena adanya komplain dari orang tua, akhirnya tetap enam hari,” ujar Jalaluddin, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, pembelajaran tatap muka penuh masih menjadi pilihan utama karena dinilai lebih efektif dibandingkan sistem daring. Menurutnya, keterbatasan perangkat teknologi menjadi kendala utama dalam penerapan belajar dari rumah.

“Belajar dari rumah kurang efektif karena tidak semua orang tua memiliki ponsel pintar, dan siswa cenderung kurang fokus,” katanya.

Di sisi lain, beberapa sekolah seperti SDN 1 Bangun dan SDN 1 Pogalampa telah lebih dahulu menerapkan sistem lima hari sekolah. Kebijakan tersebut diambil melalui kesepakatan antara pihak sekolah, orang tua murid, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan Buton Selatan.

Dalam sistem lima hari sekolah, kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih panjang, dimulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA, yang kemudian diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler pada siang hingga sore hari.

Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh program MBG. Hingga kini, distribusi makanan bergizi gratis masih terbatas pada wilayah tertentu.

Dapur umum MBG di Batauga baru menjangkau Desa Masiri untuk dapur pertama, serta wilayah Desa Lawela hingga Laompo untuk dapur kedua. Sementara daerah lain seperti Majapahit hingga Pogalampa belum tersentuh program tersebut.

Ketimpangan ini menyebabkan tidak semua sekolah dapat menerapkan sistem yang sama, terutama karena MBG menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengaturan waktu belajar siswa di sekolah.

Selain kendala distribusi, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi persoalan. SDN 1 Masiri saat ini memiliki 10 ruang kelas dengan total 12 rombongan belajar, sehingga membutuhkan tambahan ruang untuk menunjang proses pembelajaran.

“Kami berharap ada penambahan bangunan karena jumlah rombel tidak sebanding dengan ruang kelas yang tersedia,” ujar Jalaluddin.

Pihak sekolah juga mulai menyiapkan fasilitas pendukung MBG, termasuk rencana pemanfaatan kantin sebagai tempat distribusi makanan, mengingat belum adanya dapur khusus di lingkungan sekolah.

Secara historis, kebijakan lima hari sekolah di Indonesia bukan hal baru. Wacana ini telah mengemuka sejak 2017 melalui program penguatan pendidikan karakter oleh pemerintah pusat, yang mendorong sekolah menerapkan pembelajaran lebih intensif dalam lima hari kerja.

Di tingkat global, sistem lima hari sekolah juga telah lama diterapkan di berbagai negara seperti Finlandia dan Jepang, yang menekankan keseimbangan antara akademik dan pengembangan karakter siswa melalui kegiatan nonformal.

baca juga:

  1. Pesantren Kilat hingga Bagi Sedekah, SDN 3 Baubau Hidupkan Ramadhan 1447 H
  2. Pemerintah Batalkan Sekolah Daring April 2026, Tatap Muka Tetap Jalan

Namun, implementasi kebijakan tersebut di Indonesia, khususnya di daerah, seringkali menghadapi tantangan berupa kesenjangan fasilitas, akses, dan dukungan program pendukung seperti penyediaan gizi siswa.

Di Buton Selatan, program MBG yang diharapkan menjadi solusi peningkatan kualitas gizi dan konsentrasi belajar siswa, masih dalam tahap distribusi terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh sekolah secara merata.

Jalaluddin menegaskan, jika kebijakan belajar dari rumah atau Work From Home (WFH) diberlakukan, maka program MBG sebaiknya dihentikan sementara.

“Kalau siswa tidak berada di sekolah, tentu penyaluran MBG tidak bisa berjalan efektif,” ujarnya.

Ke depan, pihak sekolah berharap adanya pemerataan program MBG serta peningkatan infrastruktur pendidikan agar kebijakan sistem pembelajaran dapat diterapkan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Buton Selatan.(*)

Visited 58 times, 2 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *