Rakernas JKPI XII di Ternate, Buton Selatan Dorong Kolaborasi Pelestarian Budaya

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memanfaatkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) 2026 di Ternate, Maluku Utara, untuk memperkuat jejaring kerja sama antardaerah dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah. Forum yang berlangsung 26–30 Agustus 2026 itu mempertemukan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah Indonesia. “Rakernas JKPI XII di Ternate, Buton Selatan Dorong Kolaborasi Pelestarian Budaya,”

Keikutsertaan Buton Selatan ditandai dengan keterlibatan dalam rangkaian agenda Rakernas, termasuk Gala Dinner di Pendopo Wali Kota Ternate, Rabu (26/8/2026). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Pemerintah Kota Ternate melakukan pertukaran cenderamata sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah.

Bupati Buton Selatan diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, Amir Sarlito Womal, S.Pd., M.Eng., dalam agenda tersebut. Amir menyerahkan cenderamata kepada Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si. “Pertukaran cenderamata ini menjadi bagian dari silaturahmi dan penguatan hubungan antarpemerintah daerah,” demikian konteks kegiatan tersebut.

Rakernas XII JKPI 2026 mengusung tema “Ternate Episentrum Rempah Dunia”. Tema itu menempatkan sejarah Ternate sebagai salah satu simpul penting perdagangan rempah sekaligus membuka ruang bagi daerah peserta untuk melihat warisan sejarah sebagai bagian dari pembangunan dan identitas daerah. “Jejaring JKPI menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam pelestarian warisan budaya dan sejarah,” demikian tujuan yang melekat pada keikutsertaan Buton Selatan.

Secara historis, Ternate memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia, terutama karena komoditas cengkih dari Kepulauan Maluku menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional selama berabad-abad. Daya tarik rempah tersebut turut membawa bangsa-bangsa Eropa ke kawasan Maluku sejak akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Jejak sejarah itu kini menjadi bagian penting dari upaya pelestarian pusaka dan penguatan identitas kawasan.

Dalam konteks Indonesia, perhatian terhadap kota dan kawasan pusaka berkembang seiring kebutuhan menjaga warisan sejarah di tengah perubahan perkotaan. JKPI kemudian menjadi wadah jejaring antardaerah untuk memperkuat komitmen tersebut melalui pertukaran pengalaman, gagasan, dan kerja sama pengelolaan pusaka. “Pelestarian warisan budaya membutuhkan kolaborasi, bukan hanya kerja satu daerah,” menjadi prinsip yang relevan dengan agenda Rakernas tersebut.

Bagi Buton Selatan, forum nasional itu sekaligus menjadi kesempatan memperluas hubungan dengan daerah-daerah lain yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya. Pemerintah daerah memandang jejaring tersebut penting untuk mendukung pelestarian warisan budaya sekaligus mengembangkan potensi kota pusaka secara berkelanjutan.

baca berita lainnya:

Kemarau Mengancam, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Perkuat Mitigasi Kebakaran, Ingatkan Bahaya Api dan Krisis Air

ByFirman

Agu 20, 2026 ##Batauga, ##ButonSelatan, ##ClimateChange, ##Drought, ##GlobalClimate, ##Indonesia, ##KebakaranHutan, ##KebakaranLahan, ##Kekeringan, ##KesiapsiagaanBencana, ##Lingkungan, ##MitigasiBencana, ##MusimKemarau, ##PolsekBatauga, ##Wildfire, #BPBD

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Ancaman kebakaran dan kekeringan di tengah musim kemarau mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buton Selatan bersama Polsek Batauga memperkuat langkah pencegahan di tingkat masyarakat. Edukasi digencarkan untuk menekan risiko kebakaran hutan, lahan, permukiman, sekaligus menjaga ketersediaan air bersih. “Kemarau Mengancam, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Perkuat Mitigasi Kebakaran, Ingatkan Bahaya Api dan Krisis Air,”

Kemarau Mengancam, BPBD Buton Selatan dan Polsek Batauga Perkuat Mitigasi Kebakaran, Ingatkan Bahaya Api dan Krisis Air

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung pada Kamis (20/8/2026) di Desa Lawela, Desa Lawela Selatan, Lingkungan Kelurahan Bandar Batauga, dan Kelurahan Bosoa. Wilayah-wilayah itu menjadi sasaran karena dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran selama kondisi cuaca kering.

Kepala BPBD Buton Selatan Saharuddin Singka mengatakan pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan petugas setelah kebakaran terjadi. Menurut dia, keterlibatan masyarakat diperlukan sejak tahap awal dengan menghindari aktivitas yang dapat menjadi sumber api, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan.

“Kalau memang diperlukan untuk membuka lahan, harus dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, memperhatikan ketentuan serta berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata Saharuddin.

Saharuddin juga meminta warga memeriksa sumber api di lingkungan rumah, memastikan kompor dan tungku telah padam sebelum tidur atau meninggalkan rumah, serta mengecek instalasi listrik secara berkala. Puntung rokok pun diminta tidak dibuang sembarangan karena dapat memicu kebakaran ketika mengenai material yang mudah terbakar.

Kewaspadaan itu, kata dia, penting karena kebakaran sebelumnya pernah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Lawela, Siompu, dan Kadatua. “Kami tidak melarang masyarakat berkebun atau membuka lahan. Tetapi mari dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab, karena apa yang kita lakukan bisa berdampak pada hidup dan kehidupan orang lain,” ujarnya.

Selain api, BPBD mengingatkan ancaman berkurangnya ketersediaan air selama kemarau. Masyarakat diminta menghemat air bersih, menggunakannya secara efisien, serta mulai menyiapkan sumber air cadangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Memasuki musim kemarau, kita perlu menghemat penggunaan air bersih agar ketersediaannya tetap terjaga,” kata Saharuddin.

Ancaman tersebut sejalan dengan kecenderungan global. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat panas ekstrem dan kekeringan dapat memperbesar risiko kebakaran, sementara laporan WMO dan UNEP memproyeksikan kejadian kebakaran ekstrem secara global dapat meningkat hingga 50 persen pada akhir abad ini jika tren perubahan iklim dan perubahan penggunaan lahan berlanjut. Indonesia juga memiliki pengalaman berat: kebakaran hutan dan lahan pada 2015 membakar sekitar 2,6 juta hektare.