BUTON TENGAH, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyiapkan anggaran awal Rp250 juta untuk menata kawasan Masjid Nurhasanah di Desa Teluk Lasongko menjadi kawasan terpadu yang berpotensi menjadi ikon daerah. Program tersebut mencakup perbaikan fisik masjid dan rencana pembangunan alun-alun sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas Buton Tengah sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan. “Bupati Azhari Siapkan Rp250 Juta untuk Pengembangan Kawasan Masjid Nurhasanah Sebagai Ikon Buton Tengah,”
Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyampaikan rencana itu seusai salat Jumat berjamaah di Masjid Nurhasanah, Jumat (9/10/2026). Pemerintah daerah memandang penataan kawasan tersebut perlu dilakukan secara terencana agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keagamaan dan ruang berkumpul masyarakat.
Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah daerah berencana mengambil alih sementara pengelolaan masjid. Kebijakan itu diarahkan untuk mempermudah koordinasi penataan kawasan, termasuk perbaikan bangunan dan pengembangan fasilitas pendukung. Meski demikian, Azhari menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan aset dari desa dan masyarakat.
“Masyarakat Desa Teluk Lasongko tidak perlu khawatir, aset ini tidak akan dialihkan. Kami mengambil alih sementara agar pembangunannya lebih cepat dan tertata bagus,” kata Azhari.
Ia meminta Kepala Desa Teluk Lasongko menyiapkan surat keputusan (SK) pengelolaan kepada pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Setelah pembangunan rampung, pengelolaan masjid akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah desa dan masyarakat.
Selain pembenahan infrastruktur, Pemkab Buton Tengah merencanakan pemberian insentif atau gaji resmi bagi imam dan pengurus masjid. Rencana ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan keagamaan. Namun, rincian mekanisme pemberian insentif dan tahapan pembangunan belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Rencana pengembangan kawasan itu disampaikan di hadapan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Desa Teluk Lasongko, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penataan kawasan masjid turut berkaitan dengan kebutuhan ruang publik dan pengelolaan fasilitas bersama.
baca juga:
- Mubes Perdana, H Basri Umar Terpilih Pimpin Kerukunan Keluarga Buton Tengah Kota Baubau Periode …
- Wakili Wali Kota Baubau, Sekda La Ode Darussalam Buka Mubes Pertama KKBT Kota Baubau, H Yusran Fahim Dorong KKBT Lahirkan Program untuk Kemajuan Kota Baubau
Secara historis, masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan kegiatan sosial. Di tingkat internasional, masjid juga berkembang sebagai bagian dari kehidupan komunitas Muslim. Dalam konteks Buton Tengah, rencana penataan Masjid Nurhasanah diharapkan dapat memperkuat fungsi sosial dan keagamaan tersebut. Realisasi anggaran, kejelasan tata kelola, serta pelibatan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kawasan itu sebagai ikon daerah.(*)
baca berita lainnya:
Dalam kegiatan bertema Pencegahan, Perbaikan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tersebut, Sugeng mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen administrasi. Setiap kebijakan dan program harus memiliki sasaran yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kata kuncinya adalah kepemimpinan yang tegas, tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, mitigasi risiko sejak perencanaan, dan integritas dalam setiap pelaksanaan,” tegas Sugeng di hadapan jajaran pemerintah daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan kepala desa se-Kabupaten Buton Tengah.
Ia menjelaskan, pengendalian risiko perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga pertanggungjawaban. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat juga dinilai penting, disertai koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai kewenangan, termasuk pemanfaatan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara.
Sugeng turut mengingatkan pejabat agar menghindari konflik kepentingan, intervensi yang menyimpang, rekayasa administrasi, pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, serta pembiaran terhadap pelanggaran. Ia juga menegaskan bahwa program pemerintah tidak boleh dijadikan sarana memperoleh keuntungan pribadi. Langkah pencegahan tersebut sejalan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang menempatkan transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Bupati Buton Tengah Azhari memaparkan agenda pembangunan daerah yang bertumpu pada potensi kelautan dan perikanan, antara lain lobster, ikan teri, dan kepiting rajungan. Ia juga menyampaikan gagasan Transmarine, yakni pengembangan kawasan transmigrasi berbasis potensi kelautan, serta program di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan bedah rumah.
Azhari juga menyampaikan harapan agar akses masyarakat terhadap pelayanan hukum semakin dekat melalui kehadiran fasilitas kejaksaan dan peradilan yang lebih mudah dijangkau. Pembekalan tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Tariala, Kepala Kejaksaan Negeri Buton Sterry Fendy Andih, Kapolres Buton Tengah AKBP Wahyu Adi Waluyo, serta penjabat sekretaris daerah, asisten, staf ahli, dan jajaran pemerintah daerah lainnya. Kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan simbolis sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu.
baca juga:
- MUBES Perdana Kerukunan Keluarga Buton Tengah Kota Baubau Jadi Momentum Satukan
- Wakili Wali Kota Baubau, Sekda La Ode Darussalam Buka Mubes Pertama KKBT Kota Baubau, H Yusran Fahim Dorong KKBT Lahirkan Program untuk Kemajuan Kota Baubau
Penguatan tata kelola tersebut memiliki relevansi dengan agenda pemberantasan korupsi di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, reformasi kelembagaan setelah 1998 menjadi salah satu tonggak penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2002. Secara internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC), yang diadopsi pada 2003, menekankan pentingnya pencegahan korupsi, integritas sektor publik, dan pertanggungjawaban. Dalam konteks Buton Tengah, Pemkab berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan, efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(*)
Helpful write-up. Link for short summary: https://best-deals-demo.com/3529 🙂 [TKhtLbA3E4rNVW]
I have been looking for a reliable spot to play my evening games and this place really delivers. The payment options are super flexible and withdrawals show up quickly in my account. It is refreshing to find a platform that keeps things simple and transparent. clvbet
The withdrawal process is incredibly quick which is all I care about. No stress and no long waiting times. Just perfect. bdng88withd