Peliput: Amirul Editor : Hasrin Ilmi
BATAUGA, BP-Bawaslu Sultra mewanti-wanti Panwas agar tetap fokus mendekteksi potensi kecurangan dalam Pilkada. Paling rawan adalah indikasi adanya keterlibatan ASN dan money politik.
Ketua Bawaslu Sultra Amirudin Udu menjelaskan data potensi kecurangan Pilkada sudah masuk ke Panwas. Kasus yang mengemuka di Buton Selatan itu dugaan keterlibatan aparat desa, ASN dan money politik
Diakui, sudah ada beberapa kasus terjadi dan ditindaklanjuti Panwas Buton Selatan hingga tingkat pusat. Sementara untuk mencegah dan memantau kecurangan dalam penyelenggaran Pilkada di Buton Selatan, pihaknya telah memberikan instruksi kepada Panwas Busel hingga tingkat Panwascam, PPL dan pengawasan TPS agar melakukan pengawasan secara profesional disejumlah titik yang sudah diidentifikasi dan dipetakan.
Di Buton Selatan indikasi aparat desa melakukan intimidasi terhadap warganya untuk memilih calon yang diusungnya, dengan pola permainan bantuan dana desa. Siapa yang tidak memilih sesuai keinginan aparat desa maka bantuan itu tidak akan diberi.
“Pola intimidasinya menggunakan dana bantuan desa. Permainan ini khusus dimainkan oleh para kepala desa dan perangkatnya. Dengan kewenangannya, mereka menyampaikan kepada masyarakat kalau tidak memilih si A atau si B maka kami tidak akan berikan bantuan. Itukan fenomenan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa. Kalau potensi money politik berpotensi hampir di semua wilayah Buton Selatan, khsusnya diwilayah tidak ada mempunyai akses signal, misalnya dibagian pelosok. Potensi money politik kencang,” jelasn Amirudin Udu saat ditemui di Gedung Lamaindo, beberapa waktu lalu.
Berbeda dengan kondisi di Ibu Kota Kabupaten. Kata Amirudin, pola permainan kecurangan didalam penyelenggaran Pilkada lebih cantik dan terbungkus rapi. Polanya menggunakan istri-istri orang berpengaruh. Misalnya istri kepala dinas, tokoh masyarakat, kepala desa dan sebagainya. Mereka lebih familiar disebut tim Ledis.
“Untuk diwilayah ibukota Kabupaten, Kecamatan itu mainya sudah cantik kalau. Potensi diwilayah ibukota itu lebih cangih lagi ada namanya tim ledis biasanya ini istrinya para orang berpengaruh yang bergerak,” tambahnya.
Ditambahkannya, pihaknya sudah menegaskan kepada Panwas agar petugas lapangan selalu stanby di lapangan, jika ada potensi dan indikasi yang mengarah adanya kecurangan, pantau, rekam, semua pergerakan oknum tersebut. Apakah ASN, Kades dan seluruh perangkatnya.Termasuk potensi money politik.
“Kami meminta seluruh Panwas hingga ketingkat PPL untuk melakukan pengawasan secara profesional, mendeteksi, mencatat siapa-siapa tim paslon itu ditiap desa. Karena tim didesalah yang berpotensi melakukan distribusi uang,” tegasnya.
Untuk memaksimalkan tugas pengawas kecurangan money politik atau bagi-bagi uang untuk mengarah seseorang memilih pasangan yang diinginkan, kata Amirudin, dengan pola pengawsannya mengambil 15-10 titik meminta kesediaan masyarakat yang bisa dipercaya untuk melakukan pemantauan dan melaporkan kepada PPL dan pengawas TPS yang ada di desa.
“Pola-pola ini yang saat ini digunakan sehingga proses pemantauan semakin maksimal,” pungkasnya.(*)
