Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Umar Arsal, kembali melakukan reses di Sultra. Kegiatan itu untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, selain itu melihat kondisi infrastruktur di Kepulauan Buton.
Kata Anggota Badan Anggaran DPR RI ini, ia telah mengumpulkan satker-satker dan PPK untuk memberikan masukan sejumlah pembangunan infrastruktur yang perlu dibenahi di Kepulauan Buton, misalnya jalan Lasalimu-Kamaru yang perlu dibenahi kembali.
“Kayak kemarin, saya melihat kondisi infrastruktur jalan, saya panggil semua satker-satker dan PPK, apa-apa yang mereka belum lakukan, seperti jalan Lasalimu ke Kamaru itu saya baru tahu itu masih ada tersisa 10 kilometer yang masih rusak, dan harus diselesaikan dianggaran tahun 2018,” katanya.
Dalam pertemuan itu, ia melakukan fungsi pengawasannya, melihat proyek-proyek yang sudah berjalan dan menanyakan sejumlah permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga akan dikoordinasikan dengan lembaga pusat sesuai dengan mitra komisi V. “Pertemuan itu di Kendari, mereka menyampaikan semua kondisi infrastruktur yang ada dan seperti apa rencana kedepan,” tuturnya.
Kemudian, jalan lingkar Labuan-Baubau yang lebarnya masih 4,5 meter yang idealnya jalan nasional itu harus memiliki lebar 7 meter. Kata Umar Arsal yang membidangi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan Rakyat ini, penambahan lebar jalan itu akan menjadi perhatiannya untuk di perjuangkan di pusat.
Terkecuali beberapa jalan provinsi yang merupakan gawean Pemprov Sultra, tetapi seperti jalan lintas Ereke-Labuan, yang saat ini masih berstatus jalan provinsi, akan dinaikan statusnya menjadi jalan nasional.
“Beberpa jalan provinsi itu wewenang gubernur, itukan bukan APBN. Tetapi diantara jalan provinsi itu ada yang kita ambil akan naikkan statusnya menjadi jalan nasional supaya di APBN tahun 2018 dianggarkan, misalnya jalan Labuan ke Ereke. Jalan itu termasuk jalan strategi nasional karena kalau Baubau ke Labuan sudah bagus, kan mestinya juga sama Ereka sebagai kabupatennya juga harus bagus. disana kan cuman 70 kilometer lebih, Kalau Baubua-Labuan jaraknya 179 kilometer, itu prioritaskan kedepan,” jelasnya.
Begitu juga untuk infrastruktur pelabuhan penyeberangan kapal fery, juga akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan. Misalnya yang sudah melakukan studi kelayakan itu adalah infrastruktur penyebrangan Kamaru (Buton)-Wangi-wangi-Kaledupa-Tomia-Binongko (Wakatobi). Kata Umar Arsal, pembangunannya akan dimulai tahun 2018.
“Mulai tahun depan infrastruktur penyebrangan fery akan kita tetapkan hingga ke Pulau Binongko nanti. Dalam hal ini, kita harapkan konektifitas dari Kendari-Buton-Wakatobi bisa memacu laju perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
Ia menilai, Kabupaten Wakatobi yang juga sebagai daerah destinasi wisata sudah pantas dikoneksikan melalui jalur darat. Begitupula pembenahan infrastruktur Pelabuhan Marina di Wakatobi akan digelontorkan anggaran hingga Rp 100 miliar di tahun 2018.
“Bupati Wakatobi telah memasukan proposal dan telah menemui DPR RI serta mitranya di pusat, Pelabuhan Marina dianggarkan Rp 100 miliar di tahun 2018,” tandasnya.(*)