Peliput : Prasetio M Editor : Hasrin Ilmi
BAUBAU, BP – Pemilihan Walikota Baubau masih satu tahun kedepan, namun geliat figur dan poltik saat ini mulai memanas. Salah satu isu politik yang berkembang ditengah masyarakat sejumlah figur Balon Walikota bukan putra daerah.
Anggota DPR RI, Wa Ode Hamsina Bolu ditemui Baubau Post di kampus STIKES IST Buton usai mengikuti seminar empat pilar kebangsaan, senin (12/06) mengatakan, banyaknya jumlah bakal calon yang akan mendaftar diantyaranya bukan putra daerah di Pilwalikota Baubau 2018-2023 bukanlah suatu masalah.
” Saya kira tidak menjadi masalah selama dirinya mempunyai niat baik buat Kota Baubau kedepannya. Ini yang kita cari kepada daerah, bukan pelantikan kepala suku, bukan ketua kerukunan. Dan Warga Baubau sudah lebih pintar dan maju jika di hadapkan dengan isu putra daerah,”ungkapnya.
Senator asal Sultra ini juga, tertarik dengan beberapa baliho yang menggunakan jargon dari daerah. Ia menilai hal tersebut cukup bagus, pasalnya disini memperlihatkan kebhinekaan yang ada di Kota Baubau. Apalagi jika jargonnya berisi nasehat, semangat nilai-nilai lokal daerah disekitar Kota Baubau, hal itu dapat menambah khasanah budaya yang kuat.
“Itu mungkin strategi para balon walikota untuk melakukan pendekatan, dan pasti yang maju ini ada spesifik sasaran yang dia arahkan untuk menggaet suara, jadi boleh-boleh saja,”kata Hamsina Bolu.
Hal senada diungkapkan, DR Andi Tendri Mahmud yang juga akademisi Universiotas Dayanu Ikhsanudin (Unidayan) Kota Baubau. Menurutnya, lewat Pilkada yang akan dilaksanakan kedepan menjadi salah satu ujian nyatal bagaimana nilai-nilai kebhinekaan itu di terapkan, sehingga kita harus tetap mendahulukan persatuan.
“Persatuan yang dimaksud persatuan bangsa indonesia, bukan persatuan Pilkada dimana dilaksanakan,”kata Andi Tenri.
Untuk itu, kata Andi Tendri, jika menghayati arti ke Bhinekaan untuk diimplementasikan dalam pilwali, maka kita akan memandang siapapun orang itu, dari etnis dan daerah manapun, selama dia mempunyai tujuan yang baik dan mau memajukan daerah dan akan maju di pilkada itu tidak boleh dihalangi dengan politik-politik aliran.
“Yang mempunyai niat baik untuk membangun daerah saya kira sah sah saja sebagai bentuk hak politik setiap warga negara dari latar belakang manapun,”tutupnya. (*)