Laporan: Ardi Toris
JAKARTA, BP– Ketua Pengorganisasian dan Keanggotaan (POK) DPP PAN Desk Pilkada Yandri Susanto menanggapi adanya ‘kicauan’ kader PAN versi Hamuri CS di Kota Baubau yang menyebut PAN akan membuka penjaringan Calon Walikota/Wakil Walikota Baubau untuk periode 2018-2023. Menurut Sekertaris Fraksi PAN DPR RI itu, PAN memastikan tidak akan membuka penjaringan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau.
Yandri Susanto menegaskan bahwa dewan pimpinan pusat (DPP) PAN yang punya kewenangan mengeluarkan SK untuk calon yang direstui menggunakan pintu PAN maju di Pilwali Baubau. “Sesuai dengan UU No 10/2016 tentang partai politik dinyatakan bahwa DPP yang punya kewenangan mengeluarkan SK, sementara dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan wilayah (DPW) tugasnya hanya mengusulkan. Jadi tidak ada istilah DPD dan DPW mengambil alih penjaringan, semua kembali ke DPP,” ucapnya, Kamis (15/06).
Dia meminta seluruh kader PAN yang ada di Baubau dan di Sultra baiknya sebelum berkomentar di media, baiknya membaca dulu aturannya, agar tidak membingungkan publik. Yandri Susanto mengatakan DPP PAN sudah memutuskan mendukung penuh Dr HAS Tamrin MH untuk maju di Pilwali Baubau dengan menggunakan pintu PAN.
“Jadi DPP PAN itu pertama mengutamakan kader yang masih incumbent bila dia maju di Pilwali. Kedua, melihat hasil survei. Dua indikator ini kan ada pada diri Pak Tamrin. Beliu sekarang ini masih walikota Baubau dan akan maju di Pilwali mendatang. Hasil survei yang dilakukan poltracking menunjukan belum ada calon lain yang mengalahkan Pak Tamrin. Karena itulah DPP PAN memutuskan akan mendukung penuh Pak Tamrin,” ucapnya.
Yandri menyebutkan, selama ini DPP PAN selalu mengutamakan kadernya yang potensial untuk maju tanpa harus membuka penjaringan calon, “Masa kita mau buka penjaringan calon, sementara kader PAN di Baubau notabene masih menjabat Walikota. Kalau kita buka penjaringan kan nanti PAN sendiri yang malu,” lanjutnya.
Yandri mencontohkan daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sudah ikut Pilkada serentak bila ada incumben yang maju maka DPP PAN langsung memerintahkan untuk tidak membuka pendaftaran calon. “Contohnya di Buton, di Bombana, di Buton Tengah (Buteng), di Buton Selatan (Busel) termasuk di Muna Barat dan Kendari tidak ada penjaringan calon. Waktu itu seperti di Buton, kita bilang pada Bang Umar, bang tidak usah buka pendaftaran karena yang maju adalah incumbent. Jadi di Baubau juga DPP PAN akan memberlakukan hal yang sama tidak akan membuka penjaringan calon walikota,” katanya menegaskan.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh kader PAN di Kota Baubau agar mematuhi apa yang sudah digariskan DPP PAN terkait Pilwali 2018. “Saya minta kader di daerah ikuti garis partai. Jangan membuat aturan main sendiri. Permainan bola saja kan ada aturan mainnya. Tidak mungkin ketika bermain bola aturan yang digunakan adalah aturan bermain volly, tentu offside semua pemain. Maka sekali lagi, sebelum berkomentar di media baca dulu aturan mainnya,” katanya mengulangi. (***)