Peliput: Anton
LABUNGKARI, BP – Menyikapi berbagai tudingan puluhan masyarakat Kelurahan Bombonawulu yang mendatangi Kantor DPRD Buteng belum lama ini yang mengatakan bahwa pihak Pemdes Walando tidak transparan dalam pengelolaan DD dan ADD, Kades Walando Mursidi SPd merasa difitnah, dan menilai bahwa keadaan internal Desa Walando telah dicampuri oleh masyarakat luar dalam hal ini masyarakat Bombonawulu.
Saat ditemui dikediamannya pada Selasa (11/07), Mursidi juga menegaskan bahwa berbagai tudingan yang dilontarkan masayarakat Bombonawulu mengarah pada pencemaran nama baik terhadap dirinya.
“Kenapa urusan “dapur kami” dicampuri oleh masyarakat dari luar Desa Walando, kalau terkait dengan tuduhan mereka tidak transparansi anggaran, selama ini mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, sampai turunnya dana, itu kita lakukan dengan transparansi, adapun adik-adik saya hari ini mendengar informasi, itu mereka hanya dengar sepihak, itu fitnah, dan itu masuk pada pencemaran nama baik saya,” tegasnya.
Selain itu, Mursidi juga menyesalkan tudingan mengenai pengadaan pasar sore yang berlokasi disamping Bank Sultra Unit Lombe, pasalnya pembuatan pasar sore tanpa melibatkan Dana Desa satu sen pun, dimana pembuatan pasar sore tersebut merupakan swadaya dari masyarakat Desa Walando.
“Itu hasil swadaya masyarakat yang dipelopori oleh mantan Kapolsek pak Bahtiar, dari pada atap bekas mesjid dan kayu-kayu bekas tidak dimanfaatkan, lebih baik kita bikinkan pasar sore supaya masyarakat bisa juga menjual disitu, hanya tahun ini setelah kita melihat pasar sore itu cukup berpotensi bagi masyarakat, maka kita sudah rencanakan untuk penganggaran tahun 2017, dan kami rencanakan itu anggarannya sekitar kurang lebih Rp 70 juta,” jelasnya.
Sedangkan mengenai persoalan tapal batas kata Mursidi, hal itu telah sesuai dengan mekanisme dan prosedural peraturan perundang-undangan.
“Kalau kita mau uruskan sertifikat lahan untuk masyarakat, itu alas haknya harus jelas, sehingga disitu harus ada saksi, maka diberikanlah sebagian uang saksi itu kepada tokoh-tokoh pada saat itu untuk menyaksikan bahwa kintal ini tidak akan bermasalah. Ini adik-adik saya ini, sebelum turun lapangan mereka kurang konfirmasi dengan Pemerintah Desa (Walando),” pungkasnya.(*)