BUTON TENGAH, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, di tengah keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu membiayai pembangunan secara maksimal. “Bupati Buton Tengah Azhari Percepat Pembangunan Jalan, Koordinasi ke Pusat dan Provinsi,”
Langkah strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan guna mempercepat realisasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurut Azhari, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya, sehingga dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi menjadi kunci.
“Saat ini APBD kita belum memungkinkan untuk pembiayaan aspal jalan secara maksimal. Karena itu, kita terus berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Azhari.
Upaya tersebut semakin diperkuat melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya terkait penanganan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan cukup parah.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalur Labungkari–Lakudo, termasuk titik prioritas Lombe–Waara yang dinilai membutuhkan penanganan segera.
Dalam pertemuan bersama pihak provinsi, Bupati juga menyampaikan langsung kebutuhan penanganan tersebut, termasuk melalui Staf Khusus Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Purnomo, sebagai bagian dari upaya percepatan realisasi.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan ini, karena dampaknya sangat besar bagi mobilitas masyarakat,” katanya.
Selain koordinasi di tingkat provinsi, Bupati Azhari juga melakukan kunjungan kerja ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kendari usai menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada Selasa (31/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Azhari didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buton Tengah, Muh. Said, untuk memastikan progres usulan pembangunan jalan yang telah diajukan sebelumnya.
Hasil koordinasi menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan di Buton Tengah telah masuk dalam sistem Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kini menunggu tahap realisasi pembangunan.
“Alhamdulillah, usulan kita sudah terinput di sistem Kementerian PU. Kita berharap tahun ini ada tambahan ruas jalan yang dapat dibangun,” ujar Azhari.
Ia menambahkan bahwa progres pembangunan ruas Labungkari–RSUD yang hampir rampung menjadi indikator positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur lainnya di Buton Tengah.
Secara historis, pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia telah menjadi prioritas nasional sejak era Orde Baru, terutama melalui program pembangunan jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat juga terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai program strategis nasional, termasuk peningkatan jalan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
Secara global, Bank Dunia dan berbagai lembaga internasional menilai bahwa investasi di sektor infrastruktur jalan memiliki korelasi kuat terhadap peningkatan ekonomi lokal, terutama di wilayah kepulauan seperti Indonesia.
Azhari menilai bahwa Buton Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan konektivitas jalan yang memadai untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan akses pelayanan publik.
baca juga:
- Dari Mawasangka, Bupati Buteng Dr Azhari Serukan Persatuan di Hari Raya Idulfitri 1447 H
- Buton Tengah Serius, Satu Tahun Azhari–Adam Bangun SDM, Infrastruktur, dan Perkuat Fondasi Kota Santri
“Konektivitas yang baik akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pun optimistis bahwa melalui komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera terealisasi.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, tetapi juga memperkuat integrasi wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(*)
baca berita lainnya:
Evakuasi dilakukan pada Kamis (2/4/2026) di Kecamatan Gu dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, S.Sos., bersama tim gabungan lintas instansi.
Empat ODGJ tersebut berasal dari Kecamatan Mawasangka Tengah, Lakudo, dan Gu. Mereka sebelumnya dipasung oleh keluarga masing-masing, umumnya karena keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa serta stigma sosial yang masih kuat di masyarakat.
Setelah dievakuasi, para pasien langsung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan perawatan medis dan penanganan psikiatri sesuai standar.
Proses evakuasi melibatkan sembilan personel yang terdiri dari tujuh petugas Kementerian Sosial RI melalui Sentra Meohai Kendari serta dua tenaga medis spesialis dari RSJ Sulawesi Tenggara. Tim dipimpin oleh Koordinator Penyandang Disabilitas Kemensos RI, Helma Parande.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai prosedur, dengan pendekatan persuasif kepada keluarga,” ujar Helma dalam keterangannya.
Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pembebasan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.
“Hari ini kita melihat kehadiran negara untuk memastikan tidak ada lagi warga yang hidup dalam pemasungan,” kata Adam Basan.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem penanganan ODGJ secara terpadu, mulai dari evakuasi, pengobatan, hingga rehabilitasi sosial.
“Upaya ini tidak berhenti di sini. Kami ingin memastikan mereka bisa kembali hidup layak dan diterima di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Buton Tengah, Dra. Nurlia Husuni, M.Si., menyebutkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam percepatan penanganan kasus serupa.
“Sinergi ini sangat penting agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli TP-PKK Buton Tengah Kartini Adam Basan beserta jajaran terkait. Keterlibatan PKK juga diharapkan dapat memperkuat edukasi keluarga dalam merawat ODGJ pascaperawatan.
Secara historis, praktik pemasungan terhadap ODGJ di Indonesia telah berlangsung lama, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Pemerintah melalui program “Indonesia Bebas Pasung” yang dicanangkan sejak 2010 oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial terus berupaya menghapus praktik tersebut.
Data nasional menunjukkan bahwa ribuan kasus pemasungan pernah ditemukan di berbagai daerah, meskipun dalam satu dekade terakhir jumlahnya terus menurun seiring peningkatan layanan kesehatan jiwa dan edukasi masyarakat.
Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan gangguan mental, termasuk penghapusan praktik-praktik tidak manusiawi seperti pemasungan.
baca juga:
- Setahun Memimpin, Azhari–Adam Perkuat Identitas Religius dan Pendidikan Buteng
- Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan di Buton Tengah
Kasus di Buton Tengah ini mencerminkan bahwa tantangan tersebut masih ada, namun intervensi aktif pemerintah daerah dan pusat menjadi langkah konkret menuju perubahan.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen melanjutkan upaya penanganan ODGJ secara berkelanjutan, termasuk reintegrasi sosial agar para penyintas dapat kembali berfungsi di lingkungan masyarakat.
Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan berkeadilan.(*)
