BAUBAU, BAUBAUPOST.COM– Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Baubau periode 2025–2028 resmi dilantik pada Minggu (12/4/2025) dengan komitmen memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis, serta memperluas edukasi kegawatdaruratan kepada masyarakat. “IDI Baubau Periode 2025-2028 Dilantik, Pemkot Dorong RSUD Naik Kelas dan Modern,”
Pelantikan yang dipimpin Ketua Wilayah IDI Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Rabiul Awal, itu dirangkaikan dengan Workshop Bantuan Hidup Dasar (BHD) sebagai langkah awal memperkuat kesiapsiagaan medis di tingkat masyarakat.
Ketua IDI Kota Baubau periode 2025–2028, Hasrida Hamid, menegaskan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada peningkatan profesionalisme dokter serta penguatan sistem rujukan kesehatan di daerah.
“Pelantikan ini menjadi momentum strategis untuk menghadirkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan solutif dalam menjawab tantangan kesehatan,” ujar Hasrida.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan seperti BHD merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat terkait penanganan kegawatdaruratan sangat penting agar pertolongan pertama dapat dilakukan sebelum pasien tiba di fasilitas kesehatan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Baubau, Wa Ode Hamsinah Bolu, menekankan pentingnya peran IDI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sektor kesehatan.
“Kita telah mencapai banyak kemajuan di bidang kesehatan, dan itu tidak terlepas dari kontribusi IDI sebagai organisasi profesi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Baubau telah melampaui angka 80, menjadikannya salah satu daerah dengan capaian terbaik di Sulawesi Tenggara.
Meski demikian, Hamsinah mengakui masih terdapat tantangan, salah satunya peningkatan status RSUD Baubau yang saat ini masih bertipe D.
“Pemerintah daerah sedang berupaya menghadirkan rumah sakit yang lebih lengkap dan modern, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis,” katanya.
Saat ini, RSUD Baubau telah menjadi rumah sakit rujukan kedua di wilayah Sulawesi Tenggara, sementara peningkatan sarana dan prasarana juga dilakukan pada tujuh puskesmas di kota tersebut.
Di bidang kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Baubau juga mencatat capaian dalam penurunan stunting dengan memperoleh dana insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat.
Ketua IDI Sultra, La Ode Rabiul Awal, menilai pelaksanaan Workshop BHD menunjukkan peran IDI tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai edukator masyarakat.
“Dengan edukasi ini, masyarakat diharapkan mampu memberikan pertolongan pertama sebelum pasien sampai di rumah sakit,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para dokter untuk tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
“Jika kita bekerja dengan baik dan berpihak pada kemanusiaan, maka kepercayaan masyarakat akan terus meningkat,” tambahnya.
Secara historis, Ikatan Dokter Indonesia didirikan pada tahun 1950 sebagai wadah profesional dokter di Indonesia yang berperan dalam menjaga standar etika dan mutu pelayanan medis. Dalam perkembangannya, organisasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan nasional.
baca juga:
- Persiapan Provinsi Kepton, Gubernur Sultra ASR Perkuat RSUD Baubau sebagai Rumah Sakit….
- Gubernur Sultra ASR Tinjau RSUD Baubau, Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Untuk Wilayah Kepton
Di tingkat global, konsep Bantuan Hidup Dasar (BHD) berkembang dari praktik resusitasi modern yang dipopulerkan sejak 1960-an oleh komunitas medis internasional, termasuk melalui pedoman dari American Heart Association yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam penanganan kegawatdaruratan.
Pelantikan pengurus IDI Baubau ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara tenaga medis dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Dengan langkah tersebut, IDI Baubau diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di daerah.(*)
baca berita lainnya:
Ketua PKK Buton Selatan Ny Sitti Norma Adios Gelar Gerakan Cegah dan Lawan Stunting di Batuatas, Sasar 1.000 Hari Kehidupan
ByArdi Toris
Mar 27, 2026
Kegiatan ini menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan peran keluarga dalam mencegah stunting. Program tersebut juga selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
Dalam pelaksanaannya, gerakan ini melibatkan kader PKK, tenaga kesehatan, serta masyarakat Batuatas. Sasaran utama kegiatan adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak usia di bawah dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga. Edukasi tentang gizi seimbang dan pola asuh menjadi kunci agar anak tumbuh sehat dan optimal,” ujar Sitti Norma Adios dalam sambutannya.
Ia menegaskan bahwa stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, melainkan berdampak pada perkembangan otak dan kemampuan belajar. Kondisi ini, menurutnya, dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Secara historis, isu stunting telah menjadi perhatian global. Organisasi World Health Organization mencatat bahwa stunting merupakan salah satu indikator utama kekurangan gizi kronis pada anak. Secara global, jutaan anak di berbagai negara berkembang masih mengalami kondisi ini akibat keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan.
Di Indonesia, perhatian terhadap stunting mulai diperkuat sejak satu dekade terakhir. Pemerintah melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk strategi percepatan penurunan stunting sejak 2018, terus menargetkan penurunan prevalensi secara signifikan di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan seperti di Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan. Berdasarkan Data E PPGM Buton Selatan, angka prevalensi stanting di Kecamatan Batuatas pada tahun 2025 sebesar 24,5 %.
“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak di Batuatas mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, meskipun berada di wilayah kepulauan,” tambahnya.
Program yang dilaksanakan di Batuatas mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian suplemen gizi, imunisasi anak, serta pemantauan tumbuh kembang melalui Posyandu. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.
Gerakan ini juga mendorong perubahan perilaku hidup sehat, seperti kebiasaan mencuci tangan, penggunaan air bersih, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Hal tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kekurangan gizi kronis pada anak.
“Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan anak. Ini yang terus kami dorong kepada masyarakat,” ujarnya.
Upaya ini diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan secara bertahap. Pemerintah daerah bersama PKK berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program hingga ke wilayah terpencil.
baca juga:
- Kabid Kesmas Buton Selatan Wa Ode Mahazura Tinjau Faskes Batuatas, Medan Ekstrem Menuju…
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lakukan Penyegaran Birokrasi, 104 Pejabat Resmi Dilantik Berdasarkan Rekomendasi BKN, Berikut Nama-Namanya
“Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dalam pertumbuhan hanya karena kurangnya pengetahuan atau akses layanan kesehatan,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah, kader PKK, dan masyarakat, gerakan ini diyakini dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi emas Indonesia khususnya di Buton Selatan pada masa mendatang.(*)
