BUTON TENGAH, BAUBAUPOST.COM – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengevakuasi empat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang selama ini hidup dalam kondisi pemasungan di tiga kecamatan berbeda. Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan kesehatan mental yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. “Pemkab Buton Tengah Bebaskan Empat ODGJ dari Pemasungan di Tiga Wilayah,”
Evakuasi dilakukan pada Kamis (2/4/2026) di Kecamatan Gu dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buton Tengah, Muh. Adam Basan, S.Sos., bersama tim gabungan lintas instansi.
Empat ODGJ tersebut berasal dari Kecamatan Mawasangka Tengah, Lakudo, dan Gu. Mereka sebelumnya dipasung oleh keluarga masing-masing, umumnya karena keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa serta stigma sosial yang masih kuat di masyarakat.
Setelah dievakuasi, para pasien langsung dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan perawatan medis dan penanganan psikiatri sesuai standar.
Proses evakuasi melibatkan sembilan personel yang terdiri dari tujuh petugas Kementerian Sosial RI melalui Sentra Meohai Kendari serta dua tenaga medis spesialis dari RSJ Sulawesi Tenggara. Tim dipimpin oleh Koordinator Penyandang Disabilitas Kemensos RI, Helma Parande.
“Kami memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai prosedur, dengan pendekatan persuasif kepada keluarga,” ujar Helma dalam keterangannya.
Wakil Bupati Buton Tengah Muh. Adam Basan menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar pembebasan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya.
“Hari ini kita melihat kehadiran negara untuk memastikan tidak ada lagi warga yang hidup dalam pemasungan,” kata Adam Basan.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem penanganan ODGJ secara terpadu, mulai dari evakuasi, pengobatan, hingga rehabilitasi sosial.
“Upaya ini tidak berhenti di sini. Kami ingin memastikan mereka bisa kembali hidup layak dan diterima di tengah masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Buton Tengah, Dra. Nurlia Husuni, M.Si., menyebutkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam percepatan penanganan kasus serupa.
“Sinergi ini sangat penting agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli TP-PKK Buton Tengah Kartini Adam Basan beserta jajaran terkait. Keterlibatan PKK juga diharapkan dapat memperkuat edukasi keluarga dalam merawat ODGJ pascaperawatan.
Secara historis, praktik pemasungan terhadap ODGJ di Indonesia telah berlangsung lama, terutama di daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Pemerintah melalui program “Indonesia Bebas Pasung” yang dicanangkan sejak 2010 oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial terus berupaya menghapus praktik tersebut.
Data nasional menunjukkan bahwa ribuan kasus pemasungan pernah ditemukan di berbagai daerah, meskipun dalam satu dekade terakhir jumlahnya terus menurun seiring peningkatan layanan kesehatan jiwa dan edukasi masyarakat.
Di tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan gangguan mental, termasuk penghapusan praktik-praktik tidak manusiawi seperti pemasungan.
baca juga:
- Setahun Memimpin, Azhari–Adam Perkuat Identitas Religius dan Pendidikan Buteng
- Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan di Buton Tengah
Kasus di Buton Tengah ini mencerminkan bahwa tantangan tersebut masih ada, namun intervensi aktif pemerintah daerah dan pusat menjadi langkah konkret menuju perubahan.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berkomitmen melanjutkan upaya penanganan ODGJ secara berkelanjutan, termasuk reintegrasi sosial agar para penyintas dapat kembali berfungsi di lingkungan masyarakat.
Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat sistem layanan kesehatan jiwa yang inklusif dan berkeadilan.(*)
baca berita lainnya:
Investasi Pendidikan, Gubernur Sultra ASR Dorong Peningkatan SDM di Buton Tengah
ByArdi Toris
Mar 25, 2026
Kunjungan yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan tersebut menjadi momentum untuk meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi sekaligus memastikan program pendidikan berjalan efektif di daerah.
Dalam kesempatan itu, gubernur menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. “Pendidikan adalah investasi masa depan yang menentukan kemajuan daerah,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret, Pemprov Sultra mengalokasikan anggaran revitalisasi sejumlah SMA di Buton Tengah pada tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar lebih layak dan modern.
Rincian anggaran meliputi SMA 3 Mawasangka sebesar Rp1,3 miliar, SMA 2 Mawasangka Rp1,2 miliar, SMA 2 Mawasangka Tengah Rp1,1 miliar, serta SMA 1 Sangia Wambulu sebesar Rp1,1 miliar.
Selain itu, SMA 2 Lakudo mendapatkan alokasi Rp738 juta dan SMA 3 Gu sebesar Rp86 juta. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan belajar siswa secara signifikan.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian langsung kepada siswa melalui program bantuan seragam sekolah gratis yang disalurkan melalui Yayasan ASR.
Bantuan tersebut diberikan kepada siswa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Muna, siswa di Muna Barat, serta siswa di Buton Tengah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua.
“Pembagian seragam sekolah ini merupakan bentuk kepedulian agar anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya tambahan,” kata gubernur.
Dalam kunjungan tersebut, gubernur juga meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dirancang sebagai pusat pembelajaran modern dan inklusif.
Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing. “Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas yang setara dengan daerah lain,” tambahnya.
Secara historis, perhatian terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pada era 1980-an hingga diperluas menjadi wajib belajar 12 tahun pada dekade 2010-an. Upaya tersebut terus diperkuat melalui peningkatan anggaran pendidikan yang secara konstitusional mencapai minimal 20 persen dari APBN.
Di tingkat global, investasi pendidikan juga menjadi prioritas sebagaimana tercermin dalam agenda United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization melalui program Education for All yang menekankan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan.
Sejalan dengan itu, langkah yang dilakukan Pemprov Sultra dinilai sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas SDM di daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
baca juga:
- Dari Mawasangka, Bupati Buteng Dr Azhari Serukan Persatuan di Hari Raya Idulfitri 1447 H
- Bupati Buteng Dr Azhari Tekankan Persaudaraan dan Dukungan Pembangunan Momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. “Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sekaligus membentuk kepribadian anak,” ujarnya.
Melalui kombinasi revitalisasi infrastruktur dan bantuan langsung kepada siswa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di Buton Tengah, tetapi juga memberikan dampak luas bagi kemajuan daerah secara keseluruhan.(*)
