F01.6 Wakil Ketua I DPRD Buton Selatan AliadiWakil Ketua I DPRD Buton Selatan, Aliadi

BATAUGA, BP- Wilayah Kepulauan Buton Selatan (Busel) masih kekurangan listrik, khususnya di Kecamatan Batuatas. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buseln melakukan kunjungan kerja ke PLN wilayah IX Makassar guna menyampaikan aspirasi masyarakat atas krisis listrik tersebut.

Kunjungan kerja para legislator DPRD Busel, beberapa waktu lalu itu ditera kepala Cabang PLN wikayah IX Makassar, Agus.

Wakil Ketua DPRD Busel, Aliadi menuturkan, dalam pertemuan itu sejumlah aspirasi telah disampaikan ke PLN Wilayah Makassar sebagai penanggungjawab kewenangan yang menangani listrik wilayah Sulawesi, sehingga penyediaan pasokan listrik di wilayah Busel Kepulauan secepatnya terakomodir

“Kita langsung diterima Kepala Cabang wilayah IX Makassar. Aspirasi kami intinya meminta PLN untuk mencarikan solusi krisis listrik di Batuatas,” katanya.

Lanjutnya, dalam diskusi itu terungkap PLN Makasar berkomitmen menuntaskan listrik di Batuatas.

Sebelumnya, kunjungan kerja Dewan ke PLN Wilayah IX Makassar dalam memperjuangan aspirasi ketersediaan pasokan listrik di Batuatas bukan yang pertama kalinya. Dalam waktu periode sebelumnya juga telah disampaikan, namun belum ada tanda-tanda penyediaan secara pasti listrik di Batuatas.

Tim dari PLN belum menentukan waktu guna melakukan survei lapangan. Atas persoalan itu PLN Makasar juga telah berkomunikasi dengan Kementerian ESDM terkait usulan program tersebut.

Kata Aliadi, DPRD Busel sudah cukup berjuang mencari solusi terbaik untuk listrik di Batuatas, salah satunya menyampaikan keseresahan masyarakat Batuatas atas ketubuhan listrik.

Lanjut, kata Aliadi, jika listrik tenaga Disel direncananya akan digunakan di Batuatas, idealnya itu dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dan ia sepakat dengan rencana tersebut

Ia berharap kerja sama seperti yang sebelumnya telah dilakukan oleh PLN untuk wilayah Siompu dapat juga dilaksanakan di Batuatas nanti.“ Batuatas itu juga harus dibangun jangan dianaktirikan,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memperjuangkan hal tersebut agar Pemkab Busel juga menggangarkan pada APBD perubahan tahun 2020 yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Peliput : Amirul

Visited 1 times, 1 visit(s) today