Peliput: Zaman Adha
BAUBAU, BP – Rancangan APBD-Perubahan tahun ini mengalami penurunan. Terdapat defisit Rp 87,19 miliar dari ABPD induk 2020.
Wali Kota Baubau AS Tamrin dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Baubau, Rabu (09/09) menyampaikan sejumlah penurunan pada postur APBD-P 2020. Misalnya dari segi pendapatan daerah.
“Pendapatan mengalami penurunan 7,61 persen atau Rp 851,84 miliar dari semula yang direncanakan dalam ABPD induk Rp 922,01 miliar,” paparnya dalam pidato pengantarnya.
Tidak hanya pendapatan lanjutnya, dari segi belanja juga mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan APBD induk, belanja di APBD-P diperkirakan menurun 5,04 persen.
“Atau sebesar Rp 939,03 miliar dari anggaran semula Rp 988,84 miliar dalam APBD induk,” katanya.
Penurunan pendapatan dan belanja dalam rancangan APBD-P 2020 tidak terlepas dari andanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Kota Baubau. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah, hingga pembangunan sarana dan prasarana.
“Dengan pertimbangan tersebut, maka pemerintah perlu melakukan penyesuaian pendapatan daerah,” ujarnya.
Dalam laporannya, orang nomor satu di Kota Baubau ini mengurai beberapa pertimbangan yang diambil pemerintah dalam Perubahan APBD tahun 2020
Di antaranya menampung penyesuaian pendapatan baik itu PAD, maupun dana perimbangan. Kemudian pemerintah juga menampung pelaksanaan penyesuaian belanja program dan kegiatan dalam penanganan Covid-19.
Pertimbangan terakhir, pemerintah daerah menampung defisit anggaran dari semula Rp 66,88 miliar menjadi Rp 91,42 miliar, yang akan ditutup dengan pemanfaatan SiLPA. (**)
Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel
PPRB DEMO TUNTUT TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA COVID-19 dan MINTA KADIS KESEHATAN BUTON DICOPOT
Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pemerhati Rakyat Buton (PPRB), menggelar aksi demostrasi menuntut transparansi anggaran covid-19, di Perkantoran Takawa Buton, Senin (29/06).
“Kemudian dengan terpaparnya 27 Nakes menimbulkan tersumbatnya pelayanan publik terhadap masyarakat yang membutuhkan penangan medis di RSUD Buton. Maka untuk itu kami meminta kepada Bupati Buton untuk menggati Plt Dinas Kesehatan, karena kami anggap lalai dalam memerangi dan menangani covid-19 di Buton,” Ucap koordinator demonstran PPRB La Ovan Wabula.
