F01.1 1


Laporan: Ardi Toris

BAUBAU, BP-Kehadiran Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kota Baubau rupanya sangat berguna sekali bagi para pelaku usaha UMKM yang ingin produk olahannya bisa bersaing hingga ke pasar nasional dan bahkan hingga pasar dunia.

Kepala Loka POM Baubau Ryanpery Kusuma SFarm Apt mengatakan pihaknya memang berkomitmen mendukung kemajuan UMKM lokal di Kepulauan Buton yaitu di Kota Baubau, Buton, Busel, Buteng, dan Wakatobi

F01.1 1

“Jadi kami memberikan pendampingan lebih banyak pada potensi-potensi UMKM lokal yang memperoduksi pangan. Kita juga memberikan materi terhadap keamanan pangan yang diproduksi,” tuturnya, ketika ditemui Baubau Post.

Selain komiditi pangan, lanjutnya, pihaknya juga memberikan pendampingan pada komoditi lain seperti kosmetik dan obat tradisional. Tujuannya agar pelaku usaha lokal UMKM ini naik kelas artinya mereka tingkatkan kualitas produk dan standar produksinya sehinga produk yang dihasilakn memiliki daya saing nasional.

Di tahun 2022 Loka POM Baubau telah mendampingi beberapa pelaku usaha di kepulauan Buton, “Dari lima kabupaten/kota kami sudah terbitkan sertifikat pelaku usaha baru sekitar 13, terdiri dari 12 untuk produk pangan dan satu produk obat tradasional,” tuturnya.

Ryanperyi Kusuma mengungkapkan untuk pelaku usaha yang memproduksi obat tradisional di Baubau baru satu dan itu yang pertama di Kota Baubau.

“Kalau di Sultra ada empat yang sudah memproduksi obat tradisional termasuk yang ada di Baubau. Nah, nanti setelah lanjutan dari ini, sarana produksi tersebut bisa melakukan pendaftaran atau registrasi obat tradisionalnya untuk memperoleh komoditi legal,” ucapnyanya lagi.

kemudian ditahun yang sama, kata Ryanpery Kusuma, beberapa pelaku usaha di Kepton, khususnya di Baubau, Buton dan Buteng telah diterbitkan 16 nomor izin edar.

“Kami terus melakukan pendampingan intensif terhadap 16 pelaku usaha pangan yang sudah mendaptkan izin edar sehingga bisa beredar secara nasional sesuai dengan persyaratan.

Ryanpery mengakui bila bicara soal potensial UMKM di Kepulauan Buton yang menjadi wilayah kerjanya sangat banyak namun belum memiliki izin berusaha dan izin kelengkapan lainnya. Karena itu, pihaknya tidak bergerak sendiri tapi melibatkan lintas sektoral sepertti perizinan agar mempermudah masyarakat pelaku UMKM bisa paham soal alur pengurusan izin berusaha.

“Karena syarat utama untuk mendapatkan izin edar dan izin sertifikasi maka harus ada izin berusaha dulu. Ini yang kami dorong juga dari pelaku usaha agar mengurus izin berusahanya dulu. Makanya kami berkolabari dengan instansi terkait termasuk sosialisasi juga dari mereka agar tidak terkesan mengurus izin ini susah,” tuturnya.

Dengan memberikan sosialisasi seperti itu, kata Ryanpery, maka akan membuka mata bagi para pelaku UMKM bahwa dalam proses penngurusan izin berusaha ini sangat difalisitasi oleh pemerintah.

BACA JUGA: Koperasi Katapayi Sulaa dan CV Merpati Putih Raih Penghargaan Siddhakarya Tahun 2022

“Kalau potensi UMKM kita ini sangat banyak. Bicara potensi berarti usahanya sudah ada tapi belum memiliki izin berusaha dan izin-izin lainnya. Kalau di Kepton ini contohnya yaitu ada hasil lautnya yang sangat berlimpah seperti hasil olahan ikan, agar-agar dan banyak lagi,” tuturnya. (***)