SULTRA, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan kebijakan kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan pola empat hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi dan adaptasi terhadap dinamika global. “Hadapi Krisis Energi Global, Gubernur Sultra ASR Terapkan WFH dan Gerakan Moral Tiap Jumat,”
Kebijakan tersebut diumumkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, saat memimpin apel gabungan ASN di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (6/4/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketidakpastian global yang berdampak pada sektor energi, termasuk potensi gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG).
“Penghematan aktivitas menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan tetap berjalan optimal,” ujar Andi Sumangerukka dalam arahannya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pengaturan jam kerja, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam menjaga efektivitas pelayanan publik sekaligus efisiensi anggaran.
Dalam skema yang diterapkan, ASN diwajibkan bekerja di kantor pada Senin hingga Kamis, sedangkan pada Jumat diperbolehkan menjalankan tugas secara fleksibel dari rumah dengan tetap mengedepankan target kinerja.
“WFH bukan berarti mengurangi produktivitas, tetapi justru harus meningkatkan kinerja secara terukur dan bertanggung jawab,” katanya.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, evaluasi kinerja ASN akan dilakukan secara berkala setiap bulan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Selain kebijakan WFH, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga mencanangkan gerakan moral ASN yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kolektif dalam mendukung efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Gerakan moral ini merupakan gerakan hati nurani, bukan perintah. Ini ajakan agar ASN memiliki empati dan kesadaran untuk berkontribusi,” ujarnya.
Sebagai bentuk implementasi nyata, ASN didorong untuk melakukan langkah sederhana seperti menggunakan sepeda dalam aktivitas harian guna mendukung penghematan energi dan menjaga lingkungan.
Kebijakan efisiensi kerja melalui WFH sejatinya bukan hal baru. Secara historis, pola kerja jarak jauh mulai berkembang pesat secara global sejak pandemi COVID-19 yang memaksa berbagai negara menerapkan pembatasan aktivitas fisik.
Di Indonesia, kebijakan WFH juga pernah diberlakukan secara luas sejak 2020 melalui berbagai regulasi pemerintah pusat guna menekan penyebaran virus sekaligus menjaga keberlangsungan layanan publik.
Secara internasional, tren kerja fleksibel terus berkembang bahkan setelah pandemi mereda, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang mengadopsi sistem kerja hibrida sebagai standar baru.
Kondisi geopolitik global, termasuk konflik energi di kawasan Eropa Timur pasca Invasi Rusia ke Ukraina, turut memperkuat urgensi efisiensi energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai sejalan dengan upaya nasional dalam menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
baca juga:
- Gubernur Sultra ASR Soroti Antrean Mudik Naik 7 Persen, Tambah Armada Jadi Solusi
- Idulfitri 1447 H Jadi Momentum Persatuan, Gubernur Sultra ASR Ajak Bersinergi Bangun Daerah
Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada integritas dan komitmen ASN dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“Bekerjalah dengan hati, dengan keikhlasan, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat,” tuturnya.
Dengan kombinasi kebijakan WFH dan gerakan moral ASN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
baca berita lainnya:
SULTRA, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat penguatan sektor pertanian melalui distribusi ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani, sebagai bagian dari strategi meningkatkan produksi pangan dan efisiensi pengelolaan lahan. “Gubernur Sultra ASR Dorong Efisiensi Pertanian dengan Ratusan Alsintan Modern,”
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dengan Kementerian Pertanian RI, yang membuahkan tambahan bantuan alsintan serta program perluasan cetak sawah di wilayah tersebut.
Memasuki triwulan kedua tahun 2026, Sultra kembali menerima tambahan 40 unit traktor roda dua (TR-2), melengkapi bantuan sebelumnya sekaligus mendukung target perluasan lahan sawah hingga total 24.050 hektare.
Program tersebut tidak berdiri sendiri. Sejak 2025, Sultra telah menerima 100 unit traktor roda dua, 52 unit traktor roda empat, 10 unit combine harvester, 25 unit pompa air, serta tiga unit drone pertanian untuk mendukung modernisasi sektor pertanian.
Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Sultra ke sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur yang menjadi prioritas penyaluran karena kebutuhan mendesak di lapangan.
Di Kolaka Timur, khususnya di Desa Wia-Wia dan Desa Tokai, bantuan pompa air difokuskan untuk mengatasi kekeringan ekstrem yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Sementara itu, kelompok tani di Konawe dan Kolaka Timur juga menerima bantuan traktor untuk mempercepat pengolahan lahan.
Kepala Distanak Sultra, Prof. Muhammad Taufik, menegaskan bahwa seluruh bantuan alsintan tersebut diberikan tanpa biaya dan menggunakan sistem pinjam pakai agar dapat dimanfaatkan secara bergiliran.
“Alsintan ini tidak dimiliki oleh satu kelompok tani saja. Setelah digunakan, alat tersebut harus dipergilirkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas,” ujar Taufik, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan, distribusi alsintan dilakukan berdasarkan luas lahan baku sawah di masing-masing wilayah, sehingga penyaluran dapat lebih tepat sasaran dan efisien.
“Penyaluran dilakukan secara proporsional dan tidak dipungut biaya. Ini bentuk komitmen pemerintah agar petani tidak terbebani,” katanya.
Program ini sekaligus menjadi respons terhadap tantangan global di sektor pertanian, termasuk perubahan iklim dan ketidakpastian produksi pangan. Secara historis, modernisasi alat pertanian terbukti mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan, seperti yang terjadi pada Revolusi Hijau di Indonesia pada era 1970-an yang berhasil mendorong swasembada beras pada 1984.
Secara internasional, penggunaan mekanisasi pertanian juga menjadi kunci keberhasilan negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat dalam meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menekan biaya tenaga kerja di sektor pertanian.
Di Indonesia sendiri, Kementerian Pertanian sejak satu dekade terakhir terus mendorong penggunaan alsintan sebagai bagian dari transformasi pertanian menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan berbasis teknologi.
Di Sultra, keberadaan combine harvester membantu mempercepat panen dan mengurangi kehilangan hasil, sementara penggunaan drone memungkinkan pemupukan dan penyemprotan pestisida dilakukan secara lebih presisi.
“Ini bukan sekadar bantuan alat, tetapi bagian dari transformasi pertanian berbasis teknologi sesuai arahan Bapak Gubernur,” ujar Taufik.
baca juga:
- Shalat Id 1447 H di Kendari, Gubernur ASR Ajak Warga Tingkatkan Kebersamaan dan…
- Gubernur Sultra ASR Lepas 13 Ribu Pemudik Gratis 2026, Tanpa Biaya Pergi dan Pulang, Prioritaskan Keselamatan
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus hadir memberikan solusi bagi petani, terutama dalam menghadapi kondisi ekstrem seperti kekeringan maupun keterbatasan sarana produksi.
“Pembangunan pertanian harus berbasis solusi dan teknologi. Kami ingin petani tetap produktif dalam kondisi apa pun,” katanya.
Dengan berbagai intervensi tersebut, Pemprov Sultra optimistis sektor pertanian akan semakin tangguh dan mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional.(*)
