BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan peningkatan signifikan jumlah kursi legislatif di wilayah Buton Raya pada pemilu mendatang. Target tersebut mengemuka dalam Musyawarah Cabang Bersama (Muscaber) IX PPP yang digelar di Ballroom Villa Nirwana Beach, Kota Baubau, Minggu (12/04/2026). “H Yusran Fahim Terpilih Kembali, PPP Baubau Bidik Kursi Lebih Banyak di Pemilu 2029,”
Kegiatan yang dihadiri kader dari Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Buton Tengah itu menjadi ajang konsolidasi penting bagi partai berlambang Ka’bah tersebut. Muscaber dibuka langsung oleh Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Baubau.
Dalam arahannya, Yusran menegaskan bahwa PPP harus mampu merumuskan strategi politik yang berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. “Strategi kita ke depan harus membumi, lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar konsep di atas kertas,” ujarnya.
Ia menambahkan, upaya peningkatan kursi DPRD hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan konsolidasi yang solid di semua tingkatan partai. Oleh karena itu, seluruh kader diminta memperkuat jaringan dan komunikasi politik hingga ke akar rumput.
Menurut Yusran, Muscaber bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi capaian dan menyusun langkah strategis ke depan. “Ini bukan kegiatan seremonial, tetapi momentum sakral kebangkitan PPP di jazirah Buton,” katanya.
Ia juga menyoroti perlunya introspeksi menyeluruh terhadap hasil pemilu sebelumnya yang dinilai belum maksimal. Evaluasi tersebut, lanjutnya, harus menjadi dasar untuk memperbaiki kinerja partai secara menyeluruh.
“Mari kita jadikan kekurangan sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Dengan kepemimpinan kuat dan kekompakan kader, kita bisa sampai pada kemenangan,” ucap Yusran di hadapan ratusan peserta.
Lebih lanjut, Yusran mengingatkan pentingnya soliditas internal sebagaimana ditekankan oleh Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono. Ia menyebut persatuan kader sebagai kunci utama untuk mengembalikan kejayaan PPP di tingkat nasional.
“Kunci kita satu, soliditas. Jika kita bersatu dan bergerak bersama, PPP akan kembali berjaya pada 2029,” tegasnya.
Secara historis, PPP merupakan salah satu partai politik tertua di Indonesia yang berdiri pada 1973 melalui fusi beberapa partai Islam. Dalam perjalanan politik nasional, PPP pernah menjadi kekuatan utama di parlemen, khususnya pada era Orde Baru hingga awal reformasi.
Namun, dalam beberapa pemilu terakhir, perolehan suara PPP cenderung mengalami fluktuasi. Pada Pemilu 2019 misalnya, PPP berhasil lolos ambang batas parlemen, tetapi dengan perolehan suara yang relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan pembenahan internal.
baca juga:
- Regulasi Baru PAW Diperkenalkan KPU Buton Selatan dalam Sosialisasi PKPU 3/2025, Sekaligus…
- Bahlil Mantap Maju Caleg 2029, Targetkan Kebangkitan Golkar di Papua
Fenomena kebangkitan partai politik berbasis ideologi atau identitas juga terjadi di berbagai negara. Di sejumlah negara Eropa dan Asia, partai-partai lama mampu bangkit kembali melalui penguatan basis kader dan adaptasi terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan.
Yusran menegaskan, perjuangan PPP tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat. “Kita tidak sedang berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk masa depan generasi mendatang,” katanya.
Ia berharap Muscaber IX PPP dapat menjadi titik awal konsolidasi besar menuju Pemilu 2029, dengan semangat baru dan strategi yang lebih adaptif. Dengan demikian, PPP di Buton Raya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisinya di legislatif.(*)
baca berita lainnya:
BUTON SELATAN, BP – DPRD Kabupaten Buton Selatan sedang mempersiapkan penyelesaian berbagai agenda legislasi dan pengawasan pada masa sidang pertama dan kedua tahun berjalan. Sejumlah rancangan regulasi prioritas, langkah koordinasi lintas lembaga, serta kegiatan reses menjadi rangkaian program yang diproyeksikan memperkuat pelayanan publik di daerah. “Raperda Prioritas dan Pengawasan Publik Warnai Dua Masa Sidang DPRD Busel,”
Mekanisme masa sidang DPRD, yang berjalan tiga kali dalam setahun, telah lama menjadi fondasi sistem legislasi Indonesia sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pola tiga masa sidang ini mengadopsi praktik lembaga legislatif modern di berbagai negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, yang menggunakan periode sidang untuk mengukur efektivitas fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Pada masa sidang pertama yang berlangsung empat bulan sejak pelantikan anggota dewan pada Oktober lalu, sejumlah agenda strategis tercatat telah dituntaskan. Di antaranya pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait skema multi years pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena kebutuhan infrastruktur pemerintahan yang semakin mendesak.
Selain itu, kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) turut dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi representasi yang secara historis telah menjadi ciri lembaga legislatif sejak masa parlemen modern Eropa pada abad ke-18.
Sekretaris DPRD La Ode Nurunani, menjelaskan bahwa seluruh agenda tersebut berjalan dengan pendekatan koordinatif. “Setiap tahapan yang kami laksanakan selalu dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kunker dan serap aspirasi menjadi salah satu instrumen yang kami utamakan,” ujarnya.
Fungsi pengawasan, menurut Nurunani, juga menjadi pekerjaan intensif selama masa sidang pertama. Sejumlah laporan masyarakat, terutama terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), seringkali menjadi isu yang disampaikan kepada lembaga legislatif. “Kami selalu mempertemukan pihak-pihak terkait agar tidak ada informasi yang simpang siur,” katanya.
Dalam sejarah kebijakan nasional, PIP sendiri merupakan program yang diluncurkan sejak 2014 sebagai bagian dari agenda pemerataan akses pendidikan. Program serupa juga diterapkan di banyak negara, seperti Malaysia dan Filipina, untuk mendukung pendidikan masyarakat berpenghasilan rendah.
Nurunani menegaskan bahwa penyelesaian persoalan masyarakat dilakukan melalui pendekatan mediasi. “Hampir semua aduan bisa kita selesaikan secara elegan tanpa harus ada pihak yang saling menyalahkan,” jelasnya.
Memasuki masa sidang kedua, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kini tengah mematangkan sejumlah Raperda inisiatif DPRD. Sedikitnya lima rancangan regulasi telah diusulkan untuk dibahas, meski penyusunan prioritas tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. “Kemampuan keuangan daerah menjadi acuan penting. Tidak semua usulan bisa langsung dibahas,” tuturnya.
Dalam proses legislasi ini, DPRD bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut dilakukan mulai dari penyusunan naskah akademik hingga pembahasan melalui forum diskusi. Praktik ini mengikuti standar internasional yang menempatkan kajian akademik sebagai dasar utama pembuatan regulasi agar produk hukum lebih responsif dan berkualitas.
baca juga:
- Rajiun Tumada Ungkap PSI Sultra Fokus Benahi Mesin Partai hingga Tingkat Desa…
- Surpres Masuk DPR, Pembahasan RUU Kepulauan dan Koperasi Dimulai
Pada masa sidang yang sama, DPRD juga dijadwalkan melaksanakan kegiatan reses sebagai bagian dari kewajiban anggota dewan. Reses tercatat telah menjadi mekanisme resmi di Indonesia sejak era reformasi, mengikuti pola kerja parlemen dunia yang menekankan kedekatan wakil rakyat dengan basis pemilih.
“Kegiatan reses wajib dilaksanakan sekali setiap masa sidang, dan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung,” pungkas Nurunani.(*)
