BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – SMP Negeri 1 Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menargetkan pembukaan hingga enam rombongan belajar (rombel) dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026. Sekolah tersebut optimistis mampu menampung lebih dari 100 siswa baru seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan menengah pertama di wilayah Batauga dan sekitarnya. “SPMB 2026 SMPN 1 Batauga Dibuka Gratis, Siapkan Enam Rombel, Optimistis Jadi Pilihan Utama Lulusan SD,”
Pelaksanaan penerimaan siswa baru dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Seluruh tahapan penerimaan akan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) pemerintah dengan menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan tanpa pungutan biaya.
Kepala SMPN 1 Batauga Wa Ode Saniarti mengatakan pihak sekolah telah membentuk panitia resmi melalui surat keputusan sekolah guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
“Penerimaan ini gratis, tidak ada biaya apa pun. Selama calon siswa memenuhi persyaratan, kami terbuka menerima sesuai ketentuan yang ada,” ujar Wa Ode Saniarti saat ditemui di SMPN 1 Batauga, Selasa (6/5/2026).
Menurut dia, target pembukaan lima hingga enam rombel disesuaikan dengan kapasitas sekolah dan ketentuan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Setiap rombel dirancang menampung maksimal 32 siswa.
Dengan kapasitas tersebut, sekolah berpotensi menerima hingga 192 peserta didik baru apabila seluruh rombel terpenuhi. Namun, jumlah rombel tetap bergantung pada jumlah pendaftar yang masuk selama masa penerimaan berlangsung.
“Kalau terpenuhi lima rombel, berarti bisa menampung lebih dari 100 siswa. Kami sudah menjalin komunikasi dengan SD-SD terdekat untuk mendukung capaian tersebut,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, SMPN 1 Batauga menerapkan beberapa jalur penerimaan, yakni jalur zonasi berdasarkan domisili, jalur prestasi akademik maupun non-akademik, serta jalur perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan dokumen resmi.
Sekolah juga mulai menyiapkan sejumlah perangkat administrasi pendukung, seperti pemasangan spanduk informasi penerimaan siswa baru, kesiapan operator Dapodik, hingga sistem verifikasi dokumen calon peserta didik.
Setiap berkas pendaftaran yang diterima akan langsung diverifikasi dan diinput ke dalam sistem Dapodik. Verifikasi meliputi pemeriksaan usia calon siswa, dokumen kelulusan, hingga pengukuran tinggi dan berat badan sesuai ketentuan juknis.
“Setelah berkas diterima, langsung kami input ke Dapodik. Kami juga melakukan verifikasi seperti pengukuran tinggi dan berat badan, usia calon siswa sesuai juknis, serta kelengkapan dokumen seperti ijazah atau surat keterangan lulus,” jelasnya.
Secara nasional, sistem penerimaan peserta didik di Indonesia terus mengalami perubahan sejak diberlakukannya kebijakan zonasi pada 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan kualitas antarwilayah.
Pada 2024, pemerintah mulai memperkenalkan istilah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai penyempurnaan dari sistem sebelumnya yang dikenal sebagai PPDB. Perubahan tersebut bertujuan memperkuat transparansi, digitalisasi data pendidikan, dan pemerataan akses layanan pendidikan dasar serta menengah.
Secara internasional, sejumlah negara juga menerapkan sistem penerimaan berbasis wilayah dan kapasitas sekolah. Jepang dan Korea Selatan, misalnya, menggunakan pendekatan zonasi pendidikan untuk memastikan distribusi siswa lebih seimbang dan mengurangi penumpukan peserta didik di sekolah tertentu.
Sementara itu, Finlandia yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik dunia, menempatkan prinsip pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi utama pelayanan publik di sektor pendidikan. Sistem tersebut menekankan kualitas sekolah yang relatif setara di setiap wilayah sehingga masyarakat tidak terpusat pada sekolah tertentu saja.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa dan…
- BPMD Busel Rampungkan Administrasi Pengisian Jabatan 15 Kades, Rencana Dilantik 6 Mei 2026
Wa Ode Saniarti berharap jumlah pendaftar tahun ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Menurut dia, meningkatnya jumlah siswa baru akan menjadi indikator tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di SMPN 1 Batauga.
“Kami berharap minat masyarakat terus meningkat dan SMPN 1 Batauga tetap menjadi pilihan utama bagi lulusan SD di wilayah ini,” tutupnya.
Upaya memperkuat kualitas layanan pendidikan tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah tingkat menengah pertama, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah terluar Indonesia.(*)
baca berita lainnya:
BPS Buton Selatan Gelar FGD Standar Pelayanan Publik, Raih IKM 94,47 dan Predikat A Pelayanan Publik
ByFirman
Mei 7, 2026
Kegiatan tersebut dipusatkan di Kantor BPS Kabupaten Buton Selatan, Desa Lawela Selatan, Kecamatan, Batauga, Sulawesi Tenggara (Sultra), menghadirkan sejumlah perwakilan instansi pemerintah, akademisi, mahasiswa, media massa, hingga lembaga swadaya masyarakat. Hadir di antaranya perwakilan Bappeda Kabupaten Buton Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan, LPM Kelurahan Laompo, Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan, La Ode Ikhsanuddin Hamid,SST., M.Si mengatakan pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang langsung dirasakan masyarakat sehingga kualitas layanan harus terus ditingkatkan agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
“Standar pelayanan bukan hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi juga merupakan bentuk komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar La Ode Ikhsanuddin Hamid saat membuka kegiatan FGD, Kamis, (7/5/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap pelayanan publik menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sekaligus mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki.
Menurutnya, pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan mencapai angka 94,47 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 90,92. Selain itu, BPS Buton Selatan juga memperoleh predikat A- dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025.
La Ode Ikhsanuddin menegaskan hasil SKM tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, tetapi harus menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
“Penyusunan dan penyempurnaan standar pelayanan perlu selaras dengan masukan, harapan, serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.
Melalui FGD tersebut, ia berharap seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan standar pelayanan agar lebih relevan, implementatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
baca juga:
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tinjau Pelabuhan Lalole Memprihatinkan di Siompu dan …
- Bupati Buton Selatan H Muh Adios Tekankan Disiplin dan Integritas saat Lantik 15 Pj Kepala Desa
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat budaya pelayanan prima di lingkungan kerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan sehingga pelayanan yang diberikan semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
FGD Standar Pelayanan Publik tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Buton Selatan dengan harapan menghasilkan rumusan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.(*)
