BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim SE menunjuk Dr Mohammad Tasdik MSi sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Baubau, terhitung mulai 1 Juli 2026. Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Baubau yang telah disampaikan kepada jajaran BPBD. “Jabat Plt Kalak BPBD Baubau, Dr Mohammad Tasdik Pastikan Layanan Kebencanaan Tetap Optimal,”
Dalam pertemuan perdana bersama para kepala bidang, kepala seksi, dan staf BPBD Kota Baubau, Dr Mohammad Tasdik menegaskan bahwa tugas yang diembannya bersifat sementara dan akan tetap mengacu pada arahan serta kebijakan strategis Wali Kota Baubau.
Ia memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah arah kerja BPBD. Menurutnya, fokus utama adalah menjaga kesinambungan program, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Saya hadir bukan untuk mengubah arah kerja BPBD secara mendasar, melainkan melanjutkan dan memperkuat apa yang telah dibangun. Tugas kebencanaan menuntut kesiapsiagaan selama 24 jam, ketepatan prosedur, dan soliditas tim,” ujarnya.
Tasdik menegaskan seluruh program kerja, standar operasional prosedur (SOP), serta sistem pelaporan kedaruratan yang telah berjalan tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, kecuali terdapat arahan resmi yang menetapkan perubahan.
Pada pertemuan tersebut, ia juga meminta setiap kepala bidang dan kepala seksi memaparkan kondisi terkini di unit kerja masing-masing, mulai dari penanganan isu mendesak, kendala administrasi, anggaran dan sumber daya, hingga tingkat kesiapsiagaan personel, kondisi peralatan, jadwal piket, serta koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terkait kewenangannya sebagai pelaksana tugas, Tasdik menjelaskan bahwa dirinya hanya menjalankan fungsi operasional organisasi. Sementara keputusan yang bersifat strategis, seperti perubahan struktur organisasi, mutasi pegawai, maupun kontrak bernilai besar, akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Wali Kota Baubau agar tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam waktu dekat, ia juga berencana meninjau langsung pos-pos siaga dan kondisi lapangan guna memastikan kesiapan personel serta sarana pendukung penanggulangan bencana.
baca juga:
- Badaruddin Resmi Nahkodai ASKOT PSSI Baubau Periode 2026-2030, Pemkot Dorong Pembinaan Usia …
- Tiga Kepala OPD Resmi Dilantik Walikota Baubau HYF, Efisiensi Tak Boleh Turunkan Layanan
Tasdik optimistis, dengan pengalaman dan dedikasi seluruh jajaran BPBD Kota Baubau, kesiapsiagaan serta pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi potensi bencana dapat terus dipertahankan.
“Mari kita bekerja bersama dengan semangat tinggi dan profesionalisme demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.(*)
baca berita lainnya:
JAKARTA, BP – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memperkuat perannya sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. “JKN Tembus 98,62 Persen Penduduk, BPJS Fokus Jaga Keberlanjutan Program,”
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Sepanjang 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Prihati dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, tingginya angka pemanfaatan layanan mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi WhatsApp PANDAWA, dan Care Center 165.
Kemudahan akses tersebut didukung oleh jejaring 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
Di sisi pengelolaan keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp3,94 triliun. Nilai tersebut mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
BPJS Kesehatan juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kali berturut-turut. Selain itu, lembaga tersebut mencatat berbagai capaian positif dalam tata kelola organisasi, manajemen risiko, hingga penilaian integritas.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Kajian tersebut juga menyebut Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sebanyak 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
baca juga:
Bupati Buton Tengah Azhari Dorong Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Lebih Banyak Desa
Puskesmas Lakologou Optimalkan PMT bagi 52 Balita dan Ibu Hamil, Tunjukkan Hasil Positif pada Pekan Ketiga
Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perluasan akses layanan, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan tata kelola. Hal senada disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang menegaskan pembiayaan JKN merupakan investasi jangka panjang untuk membangun SDM yang sehat, meningkatkan produktivitas, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.(*)
