Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lepas Kontingen Pramuka ke Jamnas XII 2026, Titip Pesan Jaga Nama Baik Jaga Nama Baik Daerah di Jambore Nasional

BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM – Bupati Buton Selatan H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., secara resmi melepas Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Buton Selatan yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan yang berlangsung di Gedung Lamaindo, Minggu (2/8/2026), menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui Gerakan Pramuka sekaligus mengemban misi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. “Bupati Buton Selatan H Muh Adios Lepas Kontingen Pramuka ke Jamnas XII 2026, Titip Pesan Jaga Nama Baik Jaga Nama Baik Daerah di Jambore Nasional,”

Prosesi pelepasan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Asisten I Setda, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Buton Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perhubungan, para pembina, orang tua peserta, serta seluruh anggota kontingen. Pada kesempatan itu, Bupati secara simbolis menyerahkan dan mengibarkan bendera kontingen sebagai tanda kehormatan sekaligus melepas keberangkatan peserta menuju Jakarta.

Dalam sambutannya, H. Muhammad Adios menegaskan bahwa keikutsertaan kontingen bukan sekadar menghadiri perkemahan nasional, tetapi membawa amanah besar sebagai duta daerah. “Hari ini bukan sekadar seremoni pelepasan. Hari ini adalah momentum yang sarat makna. Putra-putri terbaik Kabupaten Buton Selatan membawa amanah daerah, nama baik keluarga, sekolah, Gerakan Pramuka, dan pemerintah daerah,” ujar Adios.

Ia mengingatkan seluruh peserta agar memanfaatkan Jambore Nasional sebagai ruang belajar, memperluas jejaring persahabatan, serta membangun kolaborasi dengan peserta dari seluruh Indonesia. Menurutnya, setiap anggota kontingen harus menunjukkan sikap disiplin, santun, ramah, serta menghormati keberagaman budaya yang menjadi kekayaan bangsa. “Perkenalkan budaya Buton Selatan dengan penuh kebanggaan. Ceritakan kekayaan alam, budaya, adat istiadat, dan semangat masyarakat Buton Selatan kepada seluruh peserta Jambore Nasional,” pesannya.

Bupati juga meminta para pembina dan pimpinan kontingen memberikan pendampingan secara maksimal selama perjalanan maupun saat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta. Di sisi lain, para anggota kontingen diingatkan untuk menjaga nama baik daerah. “Setiap sikap kalian akan dinilai, setiap perkataan kalian akan didengar, dan setiap tindakan kalian akan menjadi cerminan daerah yang kita cintai. Karena itu, jagalah nama baik Buton Selatan,” tegasnya.

Menurut Adios, Gerakan Pramuka memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, cinta tanah air, tangguh, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, katanya, akan terus mendukung pembinaan kepramukaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. “Pramuka merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencetak generasi yang cerdas, sehat, tangguh, dan memiliki kepedulian sosial,” katanya.

Secara historis, Jambore Nasional merupakan pertemuan akbar Pramuka Penggalang yang diselenggarakan setiap lima tahun oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Kegiatan ini pertama kali digelar pada 1973 di Situ Baru, Jakarta, dan menjadi wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, persaudaraan, serta kebangsaan bagi generasi muda Indonesia. Jamnas XII Tahun 2026 di Cibubur melanjutkan tradisi panjang tersebut dengan mempertemukan ribuan Pramuka dari seluruh provinsi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan memperkuat persatuan bangsa.

Di tingkat internasional, kegiatan jambore memiliki sejarah panjang sejak World Scout Jamboree pertama diselenggarakan di Olympia, London, Inggris, pada 1920 atas prakarsa pendiri Gerakan Kepanduan Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Hingga kini, World Scout Jamboree menjadi forum kepanduan terbesar di dunia yang mempertemukan puluhan ribu anggota Pramuka dari berbagai negara guna membangun persahabatan lintas budaya, perdamaian, kepemimpinan, serta kerja sama global. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat yang diusung Jambore Nasional di Indonesia dalam membentuk generasi muda berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

baca juga:

1. Ketua TP PKK Buton Selatan Ny Hj Siti Norma Adios Ajak Semua Pihak Percepat Penurunan Stunting
2. Percepat Persiapan PLTS, Buton Selatan Pacu Pemerataan Listrik 24 Jam di Wilayah Kepulauan

Melalui pelepasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap seluruh peserta mampu mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, membawa pulang pengalaman berharga, meraih prestasi, sekaligus memperkenalkan identitas budaya Buton Selatan di tingkat nasional. Keikutsertaan kontingen ini diharapkan menjadi investasi penting dalam menyiapkan generasi muda yang siap bersaing, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun Indonesia di masa depan.(*)

baca berita lainnya:

JAKARTA, BAUBAUPOST.COM  – Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, S.Sos., M.B.A., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang menolak alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penegasan tersebut disampaikan saat bertemu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, di Jakarta, Selasa (28/7/2026), guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. “Klarifikasi Isu Tolak Alumni IPDN, Bupati Buton Selatan H Muh Adios Temui Dirjen Kemendagri,”

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Muhammad Adios menjelaskan bahwa kebijakan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton Selatan sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, isu yang menyebut pemerintah daerah menolak alumni IPDN tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Pemkab Buton Selatan tidak pernah memiliki kebijakan menolak alumni IPDN. Kami sangat menghargai seluruh putra-putri terbaik bangsa, termasuk alumni IPDN, yang memiliki kompetensi dan semangat pengabdian untuk membangun daerah,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan, terutama pada belanja pegawai. Karena itu, setiap kebijakan penambahan ASN harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengikuti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. “Penyesuaian formasi ASN harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi sekaligus kemampuan keuangan daerah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.

Selain mengklarifikasi isu yang berkembang, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas pengelolaan keuangan daerah dan arah kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN pada masa mendatang. Agus Fatoni yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) menerima penjelasan langsung dari Bupati mengenai kondisi riil di Kabupaten Buton Selatan.

Muhammad Adios menambahkan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan akan terus mengikuti perkembangan regulasi pemerintah pusat, termasuk kebijakan mengenai formasi ASN dan peluang pengabdian bagi alumni IPDN di daerah. “Kami akan menyesuaikan setiap kebijakan secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi dan kemampuan fiskal daerah, sehingga seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

IPDN merupakan lembaga pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang sejak berdiri telah menjadi salah satu institusi pencetak kader pemerintahan di Indonesia. Alumni IPDN tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota sebagai aparatur yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara historis, pemerintah Indonesia selama beberapa dekade menerapkan sistem pengisian kebutuhan ASN yang mengacu pada analisis jabatan, analisis beban kerja, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan praktik manajemen kepegawaian di berbagai negara yang menerapkan rekrutmen aparatur sipil berdasarkan kebutuhan organisasi, kapasitas anggaran, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga efisiensi birokrasi tetap menjadi prioritas.

baca juga:

1. HUT Ke-12 Buton Selatan, Bupati H Muh Adios Tegaskan Akselerasi Pembangunan Daerah
2. 72 Calon Paskibraka Buton Selatan Jalani Diklat, Bupati H Muh Adios Tekankan Nasionalisme, Fokus Bentuk Karakter Bangsa

Bupati berharap klarifikasi yang disampaikan secara langsung kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dapat mengakhiri kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif, mengedepankan informasi yang akurat, serta bersama-sama mendukung pembangunan Kabupaten Buton Selatan secara objektif, positif, dan konstruktif.(*)