Pertemuan itu menempatkan Bandar Udara Betoambari sebagai salah satu simpul penting mobilitas masyarakat Pulau Buton. Adios mendukung keberlanjutan penerbangan yang menggunakan pesawat Boeing dan berharap pemerintah daerah dapat bersama-sama menjaga layanan tersebut karena manfaatnya tidak hanya dirasakan warga Baubau, tetapi juga masyarakat Buton Selatan dan daerah lain di kawasan Kepulauan Buton.

“Kita harus bahu-membahu, terutama dalam membahas kepentingan masyarakat di Pulau Buton,” kata Adios. Menurut dia, keberadaan Betoambari merupakan kepentingan bersama karena Baubau dan Buton Selatan memiliki keterkaitan wilayah, mobilitas penduduk, serta aktivitas ekonomi.

Secara historis, Betoambari bukan fasilitas baru dalam menopang konektivitas kawasan. Kementerian Perhubungan mencatat lapangan terbang perintis tersebut mulai dibangun pada 1975/1976 dan diresmikan pada 22 Oktober 1976 dengan landasan awal 820 x 23 meter. Pengelolaannya kemudian beralih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 1978 dan pada 1984 resmi dikenal sebagai Bandar Udara Betoambari Baubau.

Perkembangan tersebut menunjukkan bagaimana infrastruktur udara secara bertahap menjadi bagian penting dari konektivitas antardaerah kepulauan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, penguatan jaringan transportasi udara juga menjadi bagian dari upaya mengatasi hambatan jarak dan geografis. Kementerian Perhubungan mencatat bahwa pada awal masa kemerdekaan 1945–1949, transportasi darat menjadi perhatian utama pemerintah karena sarana perhubungan laut dan udara belum optimal.

Kini, kebutuhan pengembangan Betoambari kembali mengemuka. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana penambahan panjang landasan sekitar 400 meter agar kapasitas pelayanan bandara dapat ditingkatkan dan peluang bagi lebih banyak jenis pesawat terbuka. Adios berharap pengembangan itu dapat memperkuat akses transportasi masyarakat Pulau Buton. “Harapan kita, bandara bisa dikembangkan sehingga pesawat-pesawat lainnya juga dapat masuk dan melayani masyarakat di wilayah Pulau Buton,” ujarnya.

Selain penerbangan, kedua kepala daerah membahas pembangunan dan penyambungan jalan selebar sekitar 30 meter dari kawasan Batalyon 871 Lamaindo menuju wilayah Kota Baubau. Jalan tersebut diproyeksikan menjadi akses strategis untuk memperkuat konektivitas sekaligus menunjang perkembangan kawasan pemerintahan Buton Selatan, termasuk menuju Kantor Bupati Buton Selatan yang tengah dibangun.

Bagi Adios, percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena dampaknya berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. “Daerah kita harus cepat membangun infrastruktur. Infrastruktur harus menjadi perhatian agar daerah kita bisa segera mengalami perubahan dan masyarakat merasakan manfaatnya,” katanya.

baca juga:

1. PTSL Tembus 4.200 Bidang di Busel, 371 Warga Gaya Baru Terima Sertifikat …
2. Wali Kota H Yusran Fahim Luncurkan Bantuan Pangan Untuk 14.850 KPM Yang Disalurkan Bulog Baubau Berupa Beras Sebanyak 445,5 Ton Tiga Bulan Sekaligus

Sinergi kedua pemerintah daerah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pengembangan konektivitas Pulau Buton tidak dapat hanya dipandang sebagai kepentingan satu wilayah administratif. Dengan Betoambari telah beroperasi sejak 1976 dan terus mengalami pengembangan, serta adanya rencana penguatan jaringan jalan, kerja sama Baubau dan Buton Selatan diarahkan untuk menjadikan transportasi dan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan kawasan.(*)