Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Kinerja SKPD dibawah kepemimpinan Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay perlu dipertanyakan dalam mempercepat laju pembangunan Buton Selatan, pasalnya hasil evaluasi serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan tahun 2017 masih sekitar delapan persen.
Sementara jika diperhatikan secara detail, masa waktu realisasi APBD tahun 2017 semakin sempit yakni hingga Juni mendatang atau tinggal dua bulan. Hasil rapat evaluasi serapan yang dilakukan 17 April lalu, rata-rata serapan anggaran tiap SKPD baru mencapai 3 persen.
Kendala itu ada pada SKPD yang belum memasukan laporan akhir realisasi serapan anggaran, bahkan beberapa pekerjaan kegiatan belum direalisasikan serta dokumen lelang yang masih dalam proses.
Atas kondisi itu, Wakil Ketua I DPRD Busel Pomili Womal mendesak Pemkab Busel, khususnya pada SKPD untuk segera melakukan terobosan-terobosan yang dianggap bisa membantu percepatan realisasi anggaran, pasalnya jika tidak demikian maka berimbas kepada lambatnya pembangunan di Busel.
Ia menilai, terobosan Pj Bupati Buton Selatan Dr Ir OMN Ilah Ladamay Ms yang juga Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sultra dalam mempercepat laju pembangunan di Buton Selatan, tidak seirama dengan ‘laju mesin’ kabinet birokrasi SKPD lingkup Pemkab Busel yang dianggap masih tidak berani mengeksekusi program kerja.
“Saya bisa mengetahui bahwa, sepak terjang dari pada Pj Bupati Ilah Ladamay ini melakukan langkah-langkah percepatan untuk realisasi serapan anggaran dan kinerja. Namun persoalan yang dijumpai ini adalah, karena kepala SKPD belum bisa mengimbangi langkah percepatan yang sesuai harapan Pj Ilah,” ucap Pomili Womal saat ditemui diruangan kerjanya, Selasa (25/4).
Kata dia, serapan anggaran akan bergerak sejalan dengan pengerjaan sejumlah program baik fisik maupun non fisik, artinya tugas SKPD yang melakukan eksekusi dilapangan. Jika itu dilakukan, maka nilai serapan anggaran ikut bergerak naik.
“Setelah saya melihat itu tergantung dari yang melakukan kegiatan untuk lelang kegiatan ini, setelah saya mengecek bagaimana kesiapan ULP dan Pokja rata-rata sudah mulai melaksanakan lelang. Hanya kendala kadang ada beberapa dokumen belum lengkap, gangguan jaringan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dewan tetap akan melakukan fungsi kontrol terkait pecepatan pelaksanaan program fisik kegiatan paket proyek, sehingga serapan APBD Busel juga bisa direalisasikan sesuai target Pemkab Busel.
“Jadi kendalanya ada di ULP dan di SKPD lambat, itu analisa saya, tapi setelah ada evaluasi terakhir ini sudah ada yang ditanyangkan kerja-kerja, akhir bulan ini sudah ada mulai pekerjaan fisiknya,” tuturnya.
Ditambahkan, Pj Bupati Busel mesti lebih fokus dalam perecepatan menggerakan roda pemeritahan Kabupaten Busel, sehingga serapan APBD Busel dapat direalisasikan sesuai target, pasalnya waktu realisasi APBD semakin dekat.
“Secepat mungkin bisa kita dudukan bersama, bisa efektif program ini pada semester satu ini. Tinggal kita melihat, yang jelas Mei ini menurut pengakuan mereka (pemerintah) Mei ini sudah mulai eksen program fisik di Lapangan,” pungkasnya.(*)