Peliput: Amirul Editor : Hasrin Ilmi
BATAUGA,BP – DPRD Buton Selatan (Busel) dan Pj Bupati Busel diduga telah kongkalikong didalam pembagian proyek APBD tahun 2017. Hal itu terungkap saat puluhan mahasiswa yang menamakan diri Front Pancasila Merdeka (FPM) menggelar aksi unjukrasa,rabu (03/05).
Unjuk rasa yang digelar pukul 11.00 wita dimulai dari kantor DPRD Busel, namun aspirasi mereka tidak terakomodir, pasalnya 20 anggota DPRD tidak ada yang berkantor. Aksi pun bergeser ke depan kantor Bupati Busel.
Kordinator Lapangan (Korlap) aksi FPM, La Ode Syarifudin pada kesempatan tersebut mengatakan, dari data yang mereka peroleh ada indikasi kuat beberapa anggota DPRD dan Bupati telah melakukan konspirasi didalam pembagian jatah “kue” APBD 2017, bahkan telah mencaplok proyek sebelum lelang.
“Ini berdasarkan pantauan situasi lapangan dan hasil komunikasi dengan beberapa SKPD, ada indikasi sejumlah proyek itu sudah dicaplok oleh Bupati dan beberapa anggota DPRD Busel, dan ini saya pastikan benar,” ungkap Syarifuddin
, didepan Kantor Bupati Buton Selatan.
Dikatakan, jika itu benar, maka sebagai pejabat daerah itu sangat tidak dibenarkan didalam aturan dan perundangan yang berlaku. Apalagi DPRD fungsinya mengontrol jalannya pembangunan daerah. Kata dia, jika DPRD ikut andil mencaplok sejumlah proyek maka fungsi kontrol dewan akan tumpul jika pekerjaan tersebut mendapat kendala.
“Saat ini DPRD dan Pemerintah daerah sudah tidak menjalankan amanat rakyat. mereka sudah dianggap tidak mampu. Mereka telah merusak sistem yang ada. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya, mencaplok sejumlah proyek-proyek yang ada untuk memperkaya dirinya sendiri,” ucapnya.
Menurut dia, dengan adanya konspirasi anggaran APBD 2017, pihaknya menilai, kinerja DPRD dan Bupati didalam menjalankan roda pembangunan yang berkeadilan sosial sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat Buton Selatan
Sarifuddin berharap pihak penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan agar cepat melakukan tindakan, menyelidikan dan melakukan penyidikan lebih lanjut atas aroma tidak sedap permainan sejumlah proyek APBD 2017.
“Kita akan selalu melakukan pemantauan. jangan bilang kami akan hanya diam. kami akan selalu mengawal hingga akhirnya kalian bisa ditahan dan diadili,” tegasnya.
Sementara, Pj Bupati Busel, DR Ir OMN Illah Ladamay, membantah tudingan tersebut FPM tersebut. Menurutnya, semua proses lelang sejumlah proyek yang tertang dalam APBD 2017 telah sesuai mekanisme yang berlaku dengan menggunakan sistem elektronik
“Pelelalangan proyek ini terbuka untuk umum. Transparan, kalau tidak sesuai, saya kira mereka bisa melihat dalam website LPSE Buton Selatan. Disitu terdapat history pelelangan mulai dari awal pelelangan hingga pada pemenang tender, baik penunjukan langsung maupun dilelang. Jadi kalau masalah itu tidak perlu saya tanggapi,” pungkasnya. (*).