Peliput Alyakin Editor: Hasrin ilmi
PASARWAJO, BP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton menyebutkan Drs La Bakry Msi tidak menginginkan menjadi Bupati Defenitif di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton untuk menggantikan posisi Bupati Non Aktif, Samsu Umar Abdul Samiun SH yang kini tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor.
Hal ini terungkap ketika salah satu Anggota DPRD Buton hearing bersama masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Birokrasi Kabupaten Buton (GPBKB) di Aula Kantor DRPD Buton, Senin (12/02)
“Intinya yang bersangkutan (La Bakry-red) tidak mau dilantik,” jelas Zainuddin terhadap pengunjuk rasa.
Menurut Anggota Fraksi PKS, terhambatnya pelantikan Bupati defenitif bukan karena politik namun terkendala administrasi. Selain itu, Pemda Buton tidak melakukan upaya mengenai pelantikan.
“Mandeknya itu bukan dipolitik tapi administrasi, Pemda Buton tidak melakukan upaya-upaya sehingga Kabiro juga tidak bisa mengambil sebuah sikap,” katanya.
Ditempat yang sama, anggota DPRD Buton, Fahrid Bachmid mengatakan, DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk melantik Bupati defenetif. Pasalnya, sampai hari ini belum ada surat salinan putusan inkrah Samsu Umar Samiun yang masuk di DPRD.
“Salinan putusan inkrah belum ada di kami, menurut Biro Pemprov Sultra telah diusulkan Mendagri, tetapi Mendagri baru menerima salinan itu itu pada 31 Januari 2017 dari Biro Sulawesi Tenggara,” kata Farid
Untuk meredakan kemarahan rakyat, DPRD Buton bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindak lanjuti tuntutan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Birokrasi Kabupaten Buton.
“Secepatnya kita akan membentuk tim Pansus untuk mengambil salinan putusan inkrah Umar Samiun di Pengadilan Tipikor Jakarta sebagai dasar untuk melakukan proses pelantikan La Bakry sebagai Bupati Buton,” katanya.
Untuk diketahui, Sejumlah Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Birokrasi Kabupaten Buton (GPBKB) mendesak DPRD Buton untuk melantik Drs La Bakry Msi sebagai Bupati defenetif. Sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik, bahkan mereka meminta DRPD Buton untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Untuk memberhentikan Samsu Umar Abdul Samiun.
“Kami minta segera lantik La Bakry, serta dibentuk pansus untuk pemberhentian Umar Samiun,” kata seorang Pengunjuk Rasa saat hearing bersama anggota DPRD Buton
Olehnya itu para Pengunjuk rasa juga menilai DPRD Buton, terkesaan bisu dan diam soal pelantikan Bupati defenetif. Pasalnya sampai hari ini tidak ada upaya DRPD Buton untuk melantik Drs La Bakry Msi sebagai Bupati defenetif. (*)