Peliput: Iman Supa
RAHA, BP – Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Muna banyak bersumber dari tagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
Kepala Badan Pendapatan Daerah, Rahmat Raeba yang ditemui diruang kerjanya. Senin (22/10), menjelaskan potensi PAD Muna banyak berasal dari PBB-P2, sehingga untuk pengaliohan potensi PAD tersebut dengan melakukan percepatan realisasi PAD maupun pertumbuhan PAD.
“Setelah menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan strategi percepatan realisasi PAD dan pertumbuhan PAD dengan mengevaluasi semua Perda, Perbup maupun Perundang-undangan yang ada sebagai penguatan dalam rangka percepatan penambahan PAD,” jelasnya.
Menurutnya, banyak potensi dalam peningkatan PAD, namun selama ini kurang dimaksimalkan sehingga untuk peningkatan PAD dengan melakukan pendataan maupun mengali potensi. Hal ini dilakukan dengan tetap melakukan koordinasi bersama instansi maupun pihak terkait.
Lebih lanjut mantan Kabag Umum Setda Muna ini menjelaskan, pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat namun tetap dipertimbangkan faktor sosial maupun ekonomi.
“Kita tidak ingin menarik pajak dan retribusi namun memberatkan masyarakat, apalagi akibat hal tersebut menurunkan potensi pendapatan hingga mengarah pada kerugian. Kalau hal itu terjadi kita hentikan, sebab Pemerintah dibawah kepemimpinan Rusman-Malik saat ini mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat bisa sejahtera,” ungkapnya.
Rahmat menyebutkan, kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih kurang, ia mengukurnya dari kesadaran pembayaran PBB maupun retribusi sebagian masyarakat belum menerima. Tahun depan pihaknya berencana membangun dua pos PAD diantaranya di wilayah Muna Timur maupun Muna Barat dengan melibatkan instansi terkait.
“Tahun 2019 sudah direncanakan untuk membangun dua pos PAD di wilayah Muna Timur dan Mubar untuk menangkap PAD yang keluar Kabupaten,” tambahnya. (*)
