Peliput: Hengki TA
LABUNGKARI, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona atau covid-19, yang tersebar di 10 Kelurahan di Buteng.
Berdasarkan data dari 10 kelurahan tersebut, yang telah penerima bantuan JPS sebanyak 1111 Kepala Keluarga (KK), yang disiapkan Pemkab Buteng melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah sebanyak Rp 1 miliar.
Bantuan tersebut, hanya disasarkan di kelurahan saja, untuk penyalurannya di mulai dari Kecamatan Mawasangka pada Kamis (10/09) kemudian berakhir pada Jumat (18/09) di Kecamatan Talaga.
“Kita sudah menyalurkan ke seluruh Kelurahan yang ada di Buteng, mulai dari Kecamatan Mawasangka dan terakhir di Kecamatan Talaga,” ungkap Abidin, Kepala Dinas Sosial Buteng saat dikonfirmasi diruangannya.
Lanjutnya, bantuan JPS seharusnya disalurkan pada bulan Mei lalu, namun akibat permasalahan data penerima, sehingga baru bisa disalurkan pada bulan September saat ini. Oleh sebab itu, pihaknya langsung menyerahkan langsung tiga bulan.
“Setiap KK diberikan Rp 300 ribu setiap bulan, namun karena ada keterlambatan maka diberikan tiga bulan, sehingga kita langsung menyerahkan Rp 900 ribu per KK,” tuturnya.
Kemudian, dari 10 kelurahan di Buteng jumlah yang mendapatkan bantuan JPS sebanyak 3032 KK, sedangkan yang baru disalurkan sebanyak 1111 KK, sehingga masih ada 1900 KK lebih yang belum menerima bantuan JPS.
“Penyaluran tahap kedua akan di anggarkan melalui Dana Insentif Daerah (DID), jadi Kita akan data ulang lagi masyarakat yang belum menerima bantuan JPS tersebut,” tutupnya. (*)
Nonton Video Berikut dari YouTube BaubauPost TV Channel:
Abu Hasan Selama 5 Tahun Jabat Bupati Buton Utara Tidak Pernah Berkantor di Buranga
Selama menjabat sebagai bupati Buton Utara (Butur) Abu Hasan tidak perna berkantor di kantor Bupati Butur yang dibangun di pusat ibu kota kabupaten Buton Utara itu yang tepatnya di Buranga kecamatan Bonegunu. “Kayaknya saya tidak perna liat. Saya tidak perna liat”. Kata Haendri Guntoro warga yang tinggal di depan kantor Bupati Butur. Kata Dia jika Bupati Buton Utara berkantor di sini (Buranga red) tidak mungkin kantor Bupati itu kotor seperti itu. “Kalau da berkantor pasti da bersih kantor, tapi kalau tidak berkantor makanya kantor da jelek begitu”. Katanya.
Terkait sorotan masyarakat Buranga yang mengatakan selama menjabat sebagai Bupati Butur Abu Hasan tidak perna berkantor di Buranga kecamatan Bonegunu sebagai pusat ibu kota kabupaten Buton Utara.
Sorotan tersebut diakui oleh Abu Hasan bahwa dirinya selama menjabat sebagai bupati Buton Utara tidak perna berkantor di Buranga.
Demikian kata Abu Hasan pada saat temui awak media usai meresmikan Mokodim Butur, Selasa ( 22/09).
“Kalau itu Saya akui berkantor secara formal tidak”. Singkatnya.
Lanjut Bupati Butur itu, mengatakan sejak awal dirinya menjabat sebagai bupati Buton Utara telah berusaha menggagas dan memfungsikan Buranga sebagai ibu kota kabupaten Buton Utara dan akan berkantor di Buranga namaun hal itu selalu gagal.
“Tapi diawal kepemimpinan saya, saya sudah coba untuk menggagas pemfungsikan Buranga sebagai pusat ibu kota, beberapa kali kita lakukan gagal menempatkan staf sebanyak seratus orang setiap kantor juga gagal”. Kata Abu Hasan.
Lanjut Abu Hasan, membeberkan juga penyebab kegagalan dirinya berkantor di Buranga karena kendala transportasi dan home stay. @BAUBAUPOST TV CHANNEL