BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM— Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton Selatan masa bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Gedung Lamaindo, Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (17/4/2026). Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keluarga. “Pengurus DWP Buton Selatan 2024–2029 Resmi Dikukuhkan, Bupati H Muh Adios Minta DWP Hadirkan Program Nyata untuk Warga,”
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Munanah Asrun Lio serta dihadiri Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sejumlah asisten, staf ahli bupati, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam rangkaian acara, pengukuhan kepengurusan baru ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai awal penguatan fungsi sosial DWP di tingkat daerah. Organisasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan bahwa DWP memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
“Organisasi ini bukan sekadar pendamping, tetapi bagian dari kekuatan sosial yang harus mampu mendorong perubahan nyata di masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga meminta agar kepengurusan baru tidak hanya menjalankan program formal, tetapi menghadirkan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Bangun program kerja yang konkret, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Bupati menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi agar kepercayaan publik tetap terjaga dan peran DWP semakin kuat di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Munanah Asrun Lio menekankan pentingnya sinergi antara DWP kabupaten dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran organisasi.
“DWP harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan sosial,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa DWP memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga serta menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan di daerah.
Dari sisi historis, organisasi Dharma Wanita di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi. Pada 1999, organisasi ini bertransformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perubahan struktur pemerintahan dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional.
Secara global, penguatan peran organisasi perempuan juga selaras dengan agenda internasional sejak Konferensi Dunia Perempuan di Beijing tahun 1995 yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di tingkat lokal, pengukuhan DWP Buton Selatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan program kerja yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, serta sosial kemasyarakatan.
baca juga:
- BPS Buton Selatan Perkuat Koordinasi Lintas Sektoral Jelang Sensus Ekonomi 2026
- Sinergi Pemerintah dan Petani Sukseskan Panen Padi di Wawoangi Sekaligus Perkuat Ketahanan Pangan Buton Selatan
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, pemerintah daerah berharap DWP Buton Selatan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat.
Acara pengukuhan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus yang baru dilantik sebagai simbol dimulainya masa bakti 2024–2029 di lingkungan DWP Kabupaten Buton Selatan.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
KKP Bidik Buton Selatan Kaji Lima Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, DKP Busel Dampingi Survei KKP
ByFirman
Apr 14, 2026
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengkaji sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai kandidat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program strategis nasional yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi berbasis kelautan. “KKP Bidik Buton Selatan Kaji Lima Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, DKP Busel Dampingi Survei KKP,”
Survei lapangan tersebut dilakukan sejak Senin (13/4/2026) dengan menyasar beberapa desa yang dinilai memiliki potensi perikanan yang kuat. Kegiatan ini melibatkan tim dari KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Buton Selatan.
Pelaksana Tugas Kepala DKP Buton Selatan, Nafiruddin, menyebutkan bahwa ada lima desa yang diusulkan dalam program tersebut. “Kami mengusulkan lima lokasi yang tersebar di wilayah pesisir strategis Buton Selatan,” ujarnya kepada awak media.
Kelima desa tersebut yakni Desa Gaya Baru di Kecamatan Lapandewa, Desa Bahari II di Kecamatan Sampolawa, Desa Batuatas Timur di Kecamatan Batuatas, Desa Lamaninggara di Kecamatan Siompu Barat, serta Desa Kaofe di Kecamatan Kadatua.
Menariknya, tahapan survei tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap untuk memastikan kualitas kajian. Setelah dua lokasi awal, tim dijadwalkan melanjutkan peninjauan pada Selasa (14/4/2026) ke wilayah lainnya.
“Setelah Gaya Baru dan Bahari II, kami lanjut ke Batuatas Timur, kemudian Siompu Barat dan Kadatua,” kata Nafiruddin.
Ia menegaskan, survei ini tidak hanya melihat kondisi fisik wilayah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program.
“Penilaian kami meliputi kesiapan geografis, sosial masyarakat, hingga potensi ekonomi berbasis perikanan,” jelasnya.
Program Kampung Nelayan Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan, termasuk modernisasi kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Secara historis, program pengembangan kampung nelayan di Indonesia telah berjalan sejak era awal 2000-an melalui berbagai skema seperti minapolitan dan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT). Namun, konsep Kampung Nelayan Merah Putih dinilai lebih terintegrasi karena menggabungkan pembangunan infrastruktur, akses pembiayaan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Di tingkat global, model serupa juga diterapkan di sejumlah negara maritim seperti Jepang dan Norwegia, yang sukses membangun desa nelayan modern berbasis teknologi dan koperasi. Indonesia berupaya mengadaptasi pendekatan tersebut dengan menyesuaikan kondisi lokal.
Nafiruddin berharap Buton Selatan dapat masuk dalam daftar prioritas pembangunan. “Kami optimistis daerah ini layak karena potensi sumber daya lautnya sangat besar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan masyarakat nelayan yang cukup dominan menjadi faktor pendukung utama dalam program tersebut.
Sebelumnya, pada 2025, Buton Selatan telah lebih dulu mendapatkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa. Program tersebut menjadi pijakan awal dalam pengembangan kawasan pesisir di daerah itu.
“Pengalaman tahun lalu menjadi modal penting bagi kami untuk pengembangan berikutnya,” kata Nafiruddin.
BACA JUGA:
- BPS Buton Selatan Perkuat Sinergi Data Daerah Hadapi Penilaian IPS 2026
- Langkah Strategis Bupati H Muh Adios Dorong Pemda Busel Hibahkan Lahan Untuk Kantor Haji dan Umrah Buton Selatan Yang Akan Segera Dibangun
Melalui program ini, pemerintah menargetkan terciptanya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan secara berkelanjutan.
Dengan proses survei yang sedang berlangsung, hasil kajian dari KKP nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi prioritas pembangunan, yang diharapkan mampu membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Buton Selatan.(*)
