BAUBAU, BAUBAUPOST.COM – Dinas Perhubungan Kota Baubau terus melakukan penataan sistem perparkiran guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan mengurangi potensi kemacetan di sejumlah titik aktivitas masyarakat. “Dishub Baubau Perketat Pengawasan Parkir, Tata Ulang Parkir Tepi Jalan dan kawasan Khusus Berdasarkan Perwali Nomor 1 Tahun 2024, Sementara ada Tiga Kawasan Parkir Khusus Yang Aktif,”

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Baubau Ansaruddin Udu mengatakan pengelolaan parkir di Kota Baubau mengacu pada Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah.
Menurutnya, dalam regulasi tersebut terdapat dua jenis pengelolaan parkir yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, yakni parkir tepi jalan umum dan parkir khusus.
“Parkir khusus itu lahan yang memang disiapkan pemerintah sebagai tempat parkir, sedangkan parkir tepi jalan umum berada di lokasi aktivitas masyarakat yang cukup padat dan berpotensi menimbulkan kemacetan,” ujar Ansaruddin saat diwawancara di ruang kerjanya, Senin (8/7/2026).
Ia menjelaskan, tidak semua ruas jalan dapat dijadikan lokasi parkir tepi jalan. Penetapan lokasi parkir harus memperhatikan status jalan serta kondisi lalu lintas di kawasan tersebut.
“Yang bisa dijadikan lokasi parkir itu hanya jalan kota. Jalan nasional maupun provinsi tidak bisa sembarangan dijadikan lokasi parkir,” katanya.
Ansaruddin menyebutkan, berdasarkan surat keputusan wali kota sebelumnya, terdapat beberapa lokasi parkir khusus di Kota Baubau, di antaranya kawasan Pasar Wameo, Pantai Kamali, dan eks Kantor Satpol PP.
Namun saat ini, Dinas Perhubungan baru mengelola tiga titik parkir khusus tersebut secara aktif.
Sementara untuk parkir tepi jalan umum, sejumlah ruas yang telah masuk dalam pengelolaan Dishub antara lain Jalan Yos Sudarso, Jalan Agus Salim, Jalan Oputa Yi Koo, dan Jalan Wolter Monginsidi.
Meski demikian, beberapa titik lainnya masih dalam tahap inventarisasi dan pendataan guna menentukan kelayakan pengelolaan parkir di kawasan tersebut.
“Kami masih melakukan inventarisasi beberapa titik untuk melihat lokasi yang memungkinkan dilengkapi fasilitas parkir,” jelasnya.
Terkait pengawasan, Dishub Kota Baubau juga telah menempatkan personel di sejumlah kawasan parkir khusus. Di eks Kantor Satpol PP, misalnya, terdapat dua petugas yang bertugas mengatur parkir.
Sementara di kawasan Pantai Kamali terdapat satu koordinator lapangan dan sejumlah petugas lainnya, sedangkan di Pasar Wameo juga ditempatkan personel untuk membantu pengawasan parkir.
Selain penataan lokasi, Dishub juga terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran parkir. Pihaknya menegaskan akan memberikan teguran hingga tiga kali kepada pelanggar sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
baca juga:
- Lulusan Terbaik MIN 1 Baubau LM Uzair Arrezky Lapasha Miliki Segudang Prestasi Matematika
- Harga Minyak Goreng Bimoli Melonjak Tajam di Pasar Wameo Baubau, Sejumlah Kebutuhan Pokok Juga Naik Seperti Bawang Merah Tembus Rp 70 Ribu per Kilogram
Ansaruddin menambahkan, pihaknya masih menemukan adanya kecenderungan masyarakat memarkir kendaraan di lokasi yang tidak semestinya meskipun telah dipasang rambu larangan parkir.
“Kami terus melakukan pengawasan karena masih ada masyarakat yang parkir di lokasi terlarang walaupun sudah dipasang rambu-rambu,” tutupnya.(*)
baca berita lainnya:
BAUBAU, BAUBAUPOST.COM– Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Makassar memperkuat pembinaan mutu laboratorium kesehatan di Kota Baubau melalui kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang digelar pada Senin (9/6/2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hasil pemeriksaan laboratorium di fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar sehingga dapat menjadi dasar diagnosis dan pengambilan keputusan medis secara akurat. “BB Labkesmas Makassar Perkuat Akurasi Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Baubau, Dua Puskesmas Dibina Mutu Pemeriksaan Malaria,”

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BB Labkesmas Makassar, Dr. dr. Irene, M.K.M., menegaskan bahwa penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Baubau memiliki arti strategis bagi pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan Buton. Menurutnya, keberadaan laboratorium yang andal akan mengurangi ketergantungan pengiriman sampel ke Makassar sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.
“Labkesda Baubau memiliki peran penting agar masyarakat tidak perlu lagi mengirim sampel pemeriksaan ke Makassar. Kalau pemeriksaan bisa dilakukan di sini sendiri tentu lebih cepat dan biaya lebih ringan,” ujar Irene.
Selain memperkuat fungsi Labkesda, tim BB Labkesmas juga mengevaluasi hasil PME yang telah diikuti laboratorium kesehatan dan puskesmas di Baubau. Dari evaluasi tersebut ditemukan adanya kekeliruan pembacaan pemeriksaan malaria di Puskesmas Sulaa dan Puskesmas Kadolomoko sehingga keduanya menjadi prioritas pembinaan lanjutan.
Irene menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian negatif terhadap fasilitas kesehatan, melainkan sebagai bagian dari proses peningkatan kualitas layanan. “Kalau ada hasil yang tidak sesuai dengan kunci panel, maka kami turun langsung ke lapangan untuk melihat apa kendalanya dan apa yang perlu diperbaiki. Ini sifatnya pembinaan, bukan menghakimi,” katanya.

Ia menambahkan, peninjauan lapangan diperlukan karena penyebab ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi peralatan, metode pemeriksaan hingga kompetensi sumber daya manusia. “Kami harus melihat langsung kondisi di lapangan. Bisa saja masalahnya pada alat, metode, atau sumber daya manusianya. Jadi tidak bisa langsung disimpulkan,” jelas Irene.
Program PME sendiri merupakan mekanisme pengendalian mutu yang dilakukan dengan mengirimkan panel uji kepada laboratorium peserta untuk kemudian dibandingkan dengan standar acuan. Sistem serupa telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari penjaminan mutu laboratorium klinik guna memastikan hasil pemeriksaan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi.
Secara historis, penguatan sistem mutu laboratorium menjadi perhatian dunia sejak berkembangnya standar internasional pengelolaan laboratorium medis seperti ISO 15189, yang mendorong penerapan kompetensi dan manajemen mutu di berbagai negara. Di Indonesia, peningkatan kualitas laboratorium kesehatan juga terus didorong pemerintah melalui jejaring laboratorium berjenjang, mulai dari puskesmas sebagai tier 1, laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota sebagai tier 2, laboratorium provinsi sebagai tier 3, hingga laboratorium regional seperti BB Labkesmas sebagai tier 4.
baca juga:
- Labkesda Baubau Perkuat Laboratorium Lingkungan dan Klinik Untuk Layani Masyarakat di …
- Pemkot Baubau Perluas Program DASHAT Hingga 40 Kelurahan Untuk Tekan Angka Stunting
Sebagai bagian dari pengembangan kapasitas, BB Labkesmas Makassar turut membuka kesempatan magang bagi tenaga laboratorium daerah untuk meningkatkan kompetensi teknis. “Kami juga membuka fasilitasi magang di Makassar untuk peningkatan kemampuan SDM laboratorium daerah,” tutur Irene. Melalui pembinaan berkelanjutan tersebut, diharapkan mutu pemeriksaan laboratorium di Baubau semakin meningkat sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan dapat dipercaya.(*)



