BUTON SELATAN, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) bersama Yayasan Sahabat Muadz Indonesia (SMI) menggelar bakti sosial terpadu yang menghadirkan layanan kesehatan gratis, pelatihan keagamaan, hingga donor darah. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Rumah Jabatan Bupati Busel, Kamis (16/4/2026), sebagai upaya memperluas akses pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. “Kolaborasi Pemkab Buton Selatan dan SMI Hadirkan Layanan Sosial Terpadu, Sasar Kesehatan Gratis dan Keagamaan,”
Bakti sosial tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga tenaga medis. Program ini mencakup pengobatan massal gratis bekerja sama dengan Rumah Sakit Bahteramas, pelatihan imam masjid, serta donor darah yang dijadwalkan pada Sabtu.
Sekretaris Daerah Buton Selatan, La Ode Harwanto, yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program sosial.
“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kebersamaan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini,” ujar La Ode Harwanto dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan bahwa Bupati Buton Selatan tidak dapat hadir pada pembukaan kegiatan karena menjalankan tugas dinas di luar daerah. Namun, kepala daerah dijadwalkan akan hadir pada penutupan kegiatan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Busel Sitti Norma Adios yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Buton Selatan, Ketua Yayasan Sahabat Muadz Indonesia Zaenal Mursalin, unsur Forkopimda, kepala OPD, serta para imam masjid se-Kabupaten Busel.
Ketua Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, Zaenal Mursalin, menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam mendukung pembangunan sosial berbasis kolaborasi.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat langsung, tetapi juga memperkuat jaringan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Zaenal.
Selain layanan kesehatan, pelatihan imam masjid menjadi salah satu fokus kegiatan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya keagamaan di tingkat lokal agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakat.
Sementara itu, kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh Sitti Norma Adios diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah di daerah. “Donor darah ini adalah bentuk kepedulian nyata yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Secara historis, kegiatan bakti sosial terpadu seperti ini telah menjadi bagian penting dalam strategi pelayanan publik di Indonesia. Sejak era 2000-an, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil semakin diperkuat, terutama pascareformasi yang mendorong partisipasi publik dalam pembangunan.
Di tingkat nasional, program pelayanan kesehatan gratis dan donor darah juga menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan yang melibatkan lembaga seperti Palang Merah Indonesia (PMI), yang berdiri sejak 1945 dan terus berperan dalam penanganan krisis kesehatan dan bencana.
baca juga:
- Hasil Panen 2,68 Ton/Ha, Sampolawa Optimistis Tingkatkan Produksi dan Perkuat Ketahanan …
- Sinergi OPD Diperkuat, BPS Buton Selatan Siap Gelar Sensus Ekonomi 2026
Sementara secara global, konsep kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan sosial dikenal luas melalui pendekatan community-based development yang banyak diterapkan sejak dekade 1990-an oleh berbagai lembaga internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan bakti sosial terpadu di Buton Selatan ini menjadi contoh konkret bagaimana pendekatan tersebut diimplementasikan di tingkat daerah, dengan menggabungkan aspek kesehatan, sosial, dan keagamaan dalam satu program terpadu.
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sahabat Muadz Indonesia atas kontribusi dan kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Buton Selatan.(*)
GALERI FOTO
baca berita lainnya:
Pengurus DWP Buton Selatan 2024–2029 Resmi Dikukuhkan, Bupati H Muh Adios Minta DWP Hadirkan Program Nyata untuk Warga
ByFirman
Apr 17, 2026
BUTON SELATAN, BAUBAUPOST.COM— Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton Selatan masa bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Gedung Lamaindo, Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Jumat (17/4/2026). Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah berbasis keluarga. “Pengurus DWP Buton Selatan 2024–2029 Resmi Dikukuhkan, Bupati H Muh Adios Minta DWP Hadirkan Program Nyata untuk Warga,”
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Munanah Asrun Lio serta dihadiri Bupati Buton Selatan H Muhammad Adios bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sejumlah asisten, staf ahli bupati, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam rangkaian acara, pengukuhan kepengurusan baru ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai awal penguatan fungsi sosial DWP di tingkat daerah. Organisasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menegaskan bahwa DWP memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan keluarga dan pemberdayaan perempuan.
“Organisasi ini bukan sekadar pendamping, tetapi bagian dari kekuatan sosial yang harus mampu mendorong perubahan nyata di masyarakat,” ujar Bupati.
Ia juga meminta agar kepengurusan baru tidak hanya menjalankan program formal, tetapi menghadirkan kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Bangun program kerja yang konkret, yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Bupati menekankan pentingnya integritas, loyalitas, dan komitmen seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi agar kepercayaan publik tetap terjaga dan peran DWP semakin kuat di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Wa Ode Munanah Asrun Lio menekankan pentingnya sinergi antara DWP kabupaten dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran organisasi.
“DWP harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan sosial,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa DWP memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan keluarga serta menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan di daerah.
Dari sisi historis, organisasi Dharma Wanita di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi. Pada 1999, organisasi ini bertransformasi menjadi Dharma Wanita Persatuan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap perubahan struktur pemerintahan dan penguatan peran perempuan dalam pembangunan nasional.
Secara global, penguatan peran organisasi perempuan juga selaras dengan agenda internasional sejak Konferensi Dunia Perempuan di Beijing tahun 1995 yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Di tingkat lokal, pengukuhan DWP Buton Selatan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan program kerja yang lebih adaptif, responsif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, serta sosial kemasyarakatan.
baca juga:
- BPS Buton Selatan Perkuat Koordinasi Lintas Sektoral Jelang Sensus Ekonomi 2026
- Sinergi Pemerintah dan Petani Sukseskan Panen Padi di Wawoangi Sekaligus Perkuat Ketahanan Pangan Buton Selatan
Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, pemerintah daerah berharap DWP Buton Selatan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia dan ketahanan sosial masyarakat.
Acara pengukuhan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus yang baru dilantik sebagai simbol dimulainya masa bakti 2024–2029 di lingkungan DWP Kabupaten Buton Selatan.(*)
