BAUBAU, BAUBAUPOST.COM — Pemerintah Kota Baubau mempercepat pembenahan layanan pertanahan dan perpajakan daerah dengan mengintegrasikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta memanfaatkan Zona Nilai Tanah (ZNT). Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan MoU dan PKS antara Pemkot Baubau dan Kantor ATR/BPN Kota Baubau di Ruang Kerja Wali Kota Baubau, Kamis (27/8/2026). “Pemkot Baubau dan ATR/BPN Satukan Data NIB-NOP dalam Sistem Perpajakan, Lima Program ATR/BPN Tuntas,”
Kerja sama ditandatangani Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE dan Kepala ATR/BPN Kota Baubau Yusuf, S.SiT, disaksikan Sekretaris Daerah Kota Baubau serta organisasi perangkat daerah terkait. Integrasi tersebut diarahkan untuk menyederhanakan pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan.
Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I Bapenda Kota Baubau Fauziah, SP., M.Si., mengatakan dua dari sembilan program kerja kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah berkaitan langsung dengan Bapenda, yakni integrasi NIB-NOP dan pemanfaatan ZNT sebagai dasar Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Dari sembilan program kerja tersebut, ada dua yang menjadi program kerja Bapenda, yaitu integrasi NIB atau Nomor Identifikasi Bidang dengan NOP atau Nomor Objek Pajak serta pemanfaatan ZNT sebagai dasar NPOP BPHTB,” ujarnya.
Baubau telah mencatat kemajuan dalam agenda tersebut. Fauziah menyebut Kota Baubau menjadi daerah pertama di Sulawesi Tenggara yang menuntaskan lima dari sembilan program kerja ATR/BPN. Program itu juga merupakan tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pertemuan kepala daerah, mulai gubernur, bupati hingga wali kota se-Indonesia pada Mei 2026.
Namun, persiapan integrasi di Baubau tidak baru dimulai setelah arahan tersebut. Sejak Februari 2026, Bapenda telah menginisiasi perencanaan pengembangan sistem M-PAD untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah. Pemkot kemudian mempercepat PKS karena ATR/BPN telah menyediakan template dan contoh implementasi, termasuk sistem yang digunakan Bapenda Tangerang Selatan.
Pilihan pengembangan M-PAD juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Menurut Fauziah, sistem seperti yang diterapkan Tangerang Selatan membutuhkan anggaran cukup besar, sementara pemerintah daerah sedang menjalankan efisiensi. “Kehadiran M-PAD menjadi salah satu solusi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah karena dapat dibangun dan dikembangkan dengan kebutuhan anggaran yang lebih efisien,” katanya.
Secara historis, integrasi data pertanahan dan perpajakan sejalan dengan perkembangan administrasi pertanahan modern yang semakin mengandalkan data digital dan sistem informasi geospasial. Di Indonesia, kebutuhan menghubungkan data tanah dengan perpajakan semakin penting setelah pengelolaan BPHTB menjadi bagian dari desentralisasi fiskal daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara global, digitalisasi kadaster dan pertukaran data pertanahan juga berkembang untuk meningkatkan kepastian hak atas tanah, efisiensi administrasi, dan transparansi transaksi properti.
Bagi masyarakat, integrasi tersebut diharapkan memangkas proses yang selama ini dilakukan secara terpisah antara Kantor Pertanahan dan pelayanan pajak. “Dengan adanya integrasi melalui M-PAD, data Nomor Identifikasi Bidang dan Nomor Objek Pajak dapat tersinkronisasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan sederhana,” kata Fauziah.
baca juga:
- Rute Baubau-Makassar Dibuka Lagi, Terbang Setiap Hari Super Air Jet Pasang Tarif Rp800 Ribu Mulai …
- Motor Musrifa Hilang di Parkiran Lippo Plaza Baubau, Akhirnya Ditemukan di Butur, SOP Diakui Lalai
Melalui MoU dan PKS tersebut, Pemkot Baubau dan ATR/BPN tidak hanya menargetkan penyederhanaan pelayanan, tetapi juga membangun basis data yang lebih terpadu untuk mendukung akurasi perpajakan daerah. Sinkronisasi NIB, NOP, dan pemanfaatan ZNT diharapkan menjadi fondasi bagi pelayanan pertanahan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi dengan sistem pendapatan daerah.(*)
baca berita lainnya:
Pelaksanaan ujian dipusatkan di Kampus STAI YPIQ Baubau, Jalan Kartini, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mulai Rabu (26/8/2026). Forum akademik tersebut mempertemukan mahasiswa dengan dosen penguji untuk menguji penguasaan materi, pemahaman keagamaan, serta kemampuan mempertahankan hasil penelitian yang telah disusun dalam skripsi.
Ketua STAI YPIQ Baubau, La Ode Abdul Salam Al Amin, S.Pd., MMA., menilai ujian komprehensif dan munaqasyah merupakan bagian krusial dalam perjalanan akademik mahasiswa. Menurut dia, tahapan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai formalitas menjelang kelulusan, melainkan sebagai ruang untuk menguji keterpaduan ilmu dan kemampuan berpikir ilmiah.
“Ujian komprehensif dan munaqasyah ini bukan sekadar formalitas, melainkan ajang pembuktian atas integrasi keilmuan, kedalaman pemahaman agama, serta pertanggungjawaban ilmiah dari karya tulis yang telah Anda susun,” kata La Ode Abdul Salam.
Karena itu, mahasiswa diminta menyampaikan jawaban dan argumentasi secara rasional, jujur, serta berdasarkan kaidah keilmuan. Kritik dan masukan penguji juga diharapkan tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi menjadi bahan untuk memperbaiki kualitas karya sebelum mahasiswa menyandang gelar sarjana.
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Qaimuddin (YPIQ) Baubau, Muslihi, M.Si., mengatakan gelar akademik semestinya menjadi konsekuensi dari proses pendidikan yang tidak hanya membentuk kecakapan intelektual, tetapi juga karakter dan tanggung jawab moral. Ia meminta mahasiswa membuktikan komitmen dan integritas yang telah dibangun selama menempuh pendidikan di STAI YPIQ Baubau.
“Ujian komprehensif dan munaqasyah bukan sekadar agenda rutinitas akademis untuk meraih gelar sarjana. Ini adalah ajang pembuktian atas komitmen, integritas, dan kedalaman ilmu,” ujar Muslihi.
Muslihi juga meminta dosen penguji menjalankan proses evaluasi secara objektif, terukur, konstruktif, dan tetap bernuansa pembimbingan. Menurut dia, penilaian yang edukatif penting untuk menjaga mutu akademik sekaligus memastikan lulusan memiliki kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kembali berkiprah di tengah masyarakat.
Penekanan terhadap integritas akademik tersebut sejalan dengan perkembangan pendidikan tinggi modern yang menempatkan kejujuran ilmiah sebagai fondasi utama kegiatan akademik. Secara historis, praktik perguruan tinggi dan tradisi ilmiah di berbagai negara berkembang melalui prinsip pengujian pengetahuan, pembuktian argumentasi, dan pertanggungjawaban terhadap karya ilmiah. Di Indonesia, penguatan mutu pendidikan tinggi juga terus diarahkan agar gelar akademik tidak berhenti sebagai simbol kelulusan, melainkan mencerminkan kompetensi dan karakter lulusan.
baca juga:
- AZKO Hadir di Baubau, Perluas Akses Solusi Rumah dan Gaya Hidup bagi Masyarakat Pulau Buton
- SDN 2 Baadia Harumkan Nama Baubau ke Tingkat Nasional, Kadis Dikpora La Mane Tekankan Pentingnya Kebiasaan Positif Siswa Dalam Aksi Nyata Program Tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat
Melalui pelaksanaan ujian selama tiga hari tersebut, STAI YPIQ Baubau diharapkan dapat melahirkan sarjana yang memiliki kompetensi akademik, pemahaman keagamaan, integritas, dan akhlak mulia. Para lulusan diharapkan mampu menggunakan pengetahuan yang diperoleh bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.(*)
