Peliput: Amirul
BATAUGA, BP – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggandeng BNI Cabang Baubau dalam rangka pengeolaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengatakan, program kerjasama dengan BNI ini, adalah Buton Selatan yang pertama di Sulawesi Tenggara.
“BNI akan memberikan kita kemudahan fasilitas dalam pengelolaan keuangan daerah atau e-Goverment, sebagai salah satu solusi untuk pemerintahan yang bersih. Program ini sinkron dengan slogan ButonSelatan yang Beradab,” ucap Agus Feisal diruang rapat Kantor Buton Selatan, yang dihadiri SKPD Lingkup Pemkab Busel, Selasa (11/07).
Atas kerjasama ini pula, BNI Cabang Baubau memberikan bantuan Corporate Social Responsibilty (CSR) kepada Pemkab Busel berupa mini generator dengan kapasitas 9500 kilowatt. Kata Agus Feisal, mini generator itu akan diberikan ke Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa untuk dipergunakan.
“Saya berharap BNI Cabang Baubau akan memberikan dukungan terbaik dalam memberikan fasiltas dalam pengelolaan keuangan daerah. e-Goverment akan menjadi mercusuar, bahkan Buton Selatan yang baru seumur jagung bertekad melakukan transparansi keuangan dengan menggandeng BNI. Artinya jika Buton Selatan diaudit, sudah bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik,” pungkasnya.
Sementara Kepala Cabang BNI Baubau Ir Jusran Buraera MM, mengucapkan terima kasih kepada Bupati Buton Selatan atas dukungannya, sehingga terlaksana kerjasama tersebut.
“Ternyata Pemkab Busel memiliki tekad yang meningingkan daerahnya menjadi daerah yang beradab dan relevan, dengan keinginan pemerintah pusat terkait transparansi, akutanbiltas, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucap Jusran.
Dikatakannya, melalui kerjasama BNI, maka pemerintah daerah dapat memantau secara realtime posisi pendapatan daerah baik dari pajak retribusi maupun pendapatan lainnya. Dengan demikian, Pemkab Busel akan bisa dengan cepat mengambil langkah didalam melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat.
“Program ini mendukung Smart City, antara lain solusi pemda dalam pengelolaan pajak daerah, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti ePBB, eSamsat, ePDAM, ePajak daerah dan lainnya,” tandasnya. (*)