Laporan: Hasrin Ilmi
BAUBAU, BP- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Baubau dilaporkan ke Polres Baubau atas dugaan penyalahgunaan pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau tahun anggaran 2019. Mereka yang bertanda tangan dalam laporan polisi itu yaitu Muhammad Gunawan, LM Ishaq Anshari, dan Pariama. Laporannya masuk sejak tanggal 1 Juli 2020.
Demikian dikatan Koordinator Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) Baubau LM Ishaq Anshari, Kepada Baubau Post, Jumat (03/07). Ishaq Anshari menjelaskan nilai aset tanah milik Pemkot Baubau yang sudah memiliki akta jual beli dan kompensasi dan surat seluas sekitar 204,8 hektar (lebih kurang 2.048.252.88 meter-red) dengan nilai Rp 189 Miliar (Rp 1.89.083.885.220-red) jumlahnya sebanyak 317 persil (letak tanah atau tanah kapling)-red)
“Namun yang dikuasai oleh Pemkot Baubau hanya 276 persil sebagai aset tetap dengan luas 185.7 hektar (1.857.221.96 meter-red). Jadi ada selisih, sisa tanahnya sekitar 19.1 hektar dipertanyakan keberadaannya atau tidak dapat dipertangungjawabkan,” kata Ishaq Anshari sambil memperlihatkan data dokumen realisasi anggaran belanja modal daerah Kota Baubau tahun anggaran 2019.
Dalam realisasi anggaran APBD Baubau alokasi tanah tahun 2019, lanjutnya, tercatat lebih kurang Rp 10,6 miliar merupakan kenaikan dari 2018 ke 2019. “Sumber dari data neraca daerah Kota Baubau ada Kenaikan belanja modalnya sekitar Rp 37.7 miliar. Ini artinya merupakan selisih aset tanah dalam bentuk rupiah yang dipertanyakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Ishaq Anshari.
Ishaq Anshari memperlihatkan dokumen realisasi Anggaran Belanja Modal Daerah Tahun anggaran 2019 yaitu Rp 204.312.582.251.00 terdiri dari belanja modal tanah sebesar Rp 10.694.344.205.00, belanja modal peralatan dan mesin Rp 59.399.969.439.00, belanja modal gedung dan bangunan Rp 55.010.340.369.00, belanja modal jalan irigasi dan jaringan Rp 66.581.150.834.00 dan belanja aset tetap lainnya Rp 12.626.776.350.00.
Koordinator KAKP itu mengatakan memang berdasarkan laporan arus kas (LAK) diketahui bahwa arus kas keluar dari aktivitas investasi atau investasi non keuangan tidak terjadi selisih terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
“Namun berdasarkan dokumen Laporan Neraca Daerah (LND) diketahui perolehan aset tetap Kota Baubau tahun anggaran 2019 nilainya sebesar Rp 1.939.045.109.026.98 naik sebesar Rp 181.214.778.866.98 dari tahun anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp 1.757.730.330.159.27. Artinya terdapat selisih terhadap Laporan Realisasi Anggaran Laporan Kas sebesar Rp 23.097.802.384.00,” jelasnya.
Isa Anshari memohon kiranya kepada aparat kepolisian Resor Baubau untuk melakukan audit investigasi dengan melibatkan auditor internal pemerintah yakni Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), kendatipun Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit dan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun bukan berarti menghilangkan atau mengurangi dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan anggaran daerah.
Dalam laporan dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapataan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, lanjut Isa Anshari, pihaknya melampirkan laporan realisasi anggaran (LRA) tahun 2019, ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, laporan arus kas (LAK) tahun 2019, dan laporan neraca daerah tahun 2019.
Ishaq Anshari mengungkapkan dari aset tanah yang berjumlah 317 persil itu, sudah termasuk aset tanah yang diserahkan Pemda Buton tahun 2019, namun berdasarkan hasil audit BPKP aset tanah dari Pemda Buton itu masih tercatat ganda. Sedangkan selisih aset tanah sebesar 19.1 hektar fisiknya tidak diketahui.
“Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam semangat UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme,” tutupnya. (***)