F01.1 Ketua Lepidak Sultra Laode Hermawan SH Ketua Lepidak-Sultra Laode Hermawan SH

Peliput : Kasrun

BURANGA, BP-Ketua Lembaga Pemerhati Infrastruktur Daerah dan Anti korupsi Sulawesi tenggara (LEPIDAK-SULTRA) Laode Harmawan SH memintah kepada Ridwan Zakariah dan Ahali sebagai bupati dan wakil bupati Buton Utara terpilih pada pilkada 2020 yang lalu, setelah dilantik pada tanggal 17 Februari 2021 agar segera melakukan audit pengelolaan keuangan dana desa secara menyeluruh.

F01.1 Ketua Lepidak Sultra Laode Hermawan SH
Ketua Lepidak-Sultra Laode Hermawan SH

Kata Mawan sapaan akrabnya, hal ini untuk menjawab informasi yang menyebar dan merajalela dikalangan masyarakat Butur bahwa ada dugaan penyelewengan dana desa.

“agar di lakukan Audit pengelolaan keuangan Dana Desa(DD) secara menyeluruh dan mendalam kepada para Kepala desa(KADES) dikabupaten Buton Utara, untuk menjawab informasi yang menyebar dan merajalela di kalangan masyarakat di kabupaten Buton Utara, bahwa ada Dugaan penyelewangan dana desa(DD) Sehingga tujuan Hukum dapat tercapai yaitu Kepastian, dan azas manfaat.”katanya, jumat(29/01).

Kata Hermawan, pasalnya usai pilkada Butur yang lalu banyak informasi dari masyarakat yang berkembang bahwa para kepala desa telah menggunakan dana desa untuk kepentingan giat proses pilkada.

“Bahwa para Kepala desa se-Kabupaten Buton Utara menggunakan dana desa untuk kepentingan giat proses Pilkada.”ujarnya.

Hermawan juga berharap kepada Inspektorat Buton Utara, jika terbukti ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan dana desa agar segera mengeluarkan rekomendasi secara tertulis yang ditujukan kepada pihak penegak supremasi hukum.

Agar dijadikan acuan untuk melakukan proses penyelidikan / penyidikan terhadapa para kepala desa di kabupaten Buton Utara.

baca juga: Diduga Dampak Dari Beda Pilihan Pada Pilkada Butur, Kadus Rante Gola Dipecat

“Jikalau terbukti ada penyelewangan Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD), maka pihak Inspektorat kabupaten Buton Utara segera mengeluarkan Rekomendasi secara tertulis kepada Aparat Penegak Supremasi Hukum. dan sebagai bahan acuan untuk di lakukan proses Penyelidikan/Penyidikan terhadap semua kepala desa di kabupaten Buton Utara.”harapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *