F01.3 2

Laporan: Kasrun

BURANGA, BP – Sekertaris Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur), Muhammad Hardy Muslim membuka rapat Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) di Aula Sekertariat Daerah, Rabu 28 September 2022.

PPL Kabupaten Butur dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 103 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Guna Mendukung Tercapainya Perlaksanaan Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah

F01.3 2

Rapat tersebut digelar untuk mendapatkan persetujuan dalam mendorong proses percepatan pendistribusian hak kepemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya kepada petani di Kabupaten Buton Utara melalui program redistribusi tanah obyek landreform.

Muhammad Hardhy Muslim menjelaskan, bahwa kebijakan landreform atau Reforma Agraria merupakan upaya untuk menata jembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, melalui penataan, penyesuaian, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi yang berkeadilan.

Menurut Hardy, reforma agraria terhadap kegiatan redistribusi tanah merupakan solusi terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan sektor agraria, guna mendapatkan kepastian hukum tanah masyarakat selain kegatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“Guna mendapatkan kepastian hukum tanah masyarakat selain kegatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”, katanya.

Pihaknya juga mengharapkan, ada sinergisitas dan Komitmen dari penyelenggara reforma agraria, dalam hal ini panitia pertimbangan landreform Butur untuk bisa mencapai persetujuan dari anggota, sehingga hasilnya dapat ditindak lanjuti menjadi pemberian Hak Milik (Sertifikat).

Senada dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Butur, Abdul Rahman membeberkan target redistribusi tanah tahun 2022 untuk Kabupaten Butur sebanyak 500 Bidang, yang tersebar di Desa Triwacu-wacu 51 Bidang, Desa Laeya, 93 Bidang, Desa Matalagi 216 bidang, Desa Sumampeno 30 bidang dan Desa Bumi Lapero 110 bidang Yang Sudah diselesaikan oleh tim dari kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara.

baca juga: Terkait Pemotongan TPP ASN Butur, Anggota Banggar DPRD Butur Rahman Menyatakan Itu Bertentangan Dengan Visi Misi Bupati dan Wabup Butur

“Semoga, seluruh potensi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) di Kabupaten Buton Utara setelah dinyatakan clear and clean, dapat ditindak lanjuti dengan sertifikat tanah melalui kesehatan Redistribusi Tanah”, harapnya.(*)