BAUBAU, BP – Retribusi destinasi wisata kota Baubau pada tahun 2023 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Parawisata (Dispar) Kota Baubau, Idrus Taufiq Saidi ketika dikonfirmasi Baubau post di ruang kerjanya, Selasa (03/09/2023). “Retribusi dari Sektor Destinasi Wisata Di Kota Baubau Meningkat dibanding Tahun 2022.”
“Penarikan retribusi destinasi wisata, kami hanya mampu memungut Batu Sori dan Benteng Keraton Buton, diperkirakan akan mencapai kurang lebih Rp 50 juta sampai dengan akhir tahun 2023. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai kurang lebih Rp 20 juta.” katanya.
Untuk meningkatkan retribusi destinasi wisata, Idrus Taufiq berharap ada infrastruktur penunjang lainnya, kebijakan regulasinya untuk menompang itu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau dapat membuat perda tentang parawisata.
“Insyaallah, tahun ini sudah bisa hadir, perda kawasan khusus yang coba kami dorong, untuk memaksimalkan tata kelola dan pengelolaan benteng keraton sebagai icon, sebagai cagar budaya secara nasional.” katanya.
Disamping itu, ia mengakui bahwa kota Baubau memiliki banyak destinasi wisata unggulan, namun dinas parawisata hanya mengelola pajak, retribusi sesuai penguasaan atau kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, seperti benteng keraton dan batu sori.
“Potensi destinasi wisata di kota baubau banyak, namun pengelolaan pajak, retribusi terdiri beberapa penguasaan, ada penguasaan pemkot Baubau, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan dari masyarakat.” katanya.
Destinasi wisata unggulan seperti pantai nirwana, kata dia, masyarakat mengaku pantai nirwana adalah hak miliknya dan mereka mengelola sendiri dalam bentuk koperasi. Sementara Dinas Parawisata tidak memiliki wewenang.
“Pantai nirwana setelah di jejaki, di diskusikan, itu pantai nirwana miliki orang per orang, terdapat 28 KK, yang mengklaim milik hak mereka, tentunya di balik itu ada kewajiban dan hak kepada negera. Namun itu bukan menjadi kewenangan kami.” katanya.
Kemudian, potensi destinasi wisata unggulan hutan rimba air jatuh, Dinas Parawisata kota Baubau tidak memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Pasalnya, destinasi wisata tersebut menjadi kewenangannya badan konservasi sumber daya alam.
“Begitu pula dengan samparona, hutan Pinus juga destinasi unggulan, ada beberapa pokdarwis ikut mengelola. Namun karena status kedudukan hutan pinus dalam penguasaan kehutanan, sehingga pemerintah tidak masuk, ibarat seperti bandara dan pelabuhan Murhum, kalau pengelolaan sudah ada Unit atau instansi pemerintah, maka Pemerintah daerah tidak bisa masuk, kecuali ada perjanjian kerjasama.” katanya.
Sementara potensi destinasi wisata pada muara sungai lakologou merupakan kewenangan Dinas Parawisata provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Muara sungainya yang berkelup – kelup oleh tanaman nipa, Itu juga potensi. Namun daerah pinggiran pesisir dan laut, itu menjadi kewenangan propinsi.” katanya.
baca juga:
- Perselingkuhan Virgoun Viral di Medsos, di Yuotubenya Dia Buka Suara Akui Khilaf
- Gitabumi Shine Voice Sabet Medali Emas di World Choir Sekaligus Harumkan Nama Indonesia
Kendati demikian, pihaknya optimis, bahwa peningkatan ekonomi kedepannya setelah pasca covid 19 adalah destinasi wisata. Sehingga diharapkan pengelolaan destinasi wisata agar menjaga keamanan, kebersihan lingkungan serta gangguan yang menimbulkan kerusakan.
“Mudah-mudahan kebijakan regulasi pengelolaan pariwisata, pemulihan ekonomi pasca covid 19, Kedepannya Bisa meningkat. Karena ujung pemulihan ekonomi ada di destinasi wisata. Apapun yang di kelola, diharapkan jaga lingkungan, kebersihan serta gangguan yang menimbulkan kerusakan lingkungan,” tutup.(*)
Berita Lainnya:
“Yang disampaikan Bapak Presiden, pertama berkaitan dengan pentingnya peran generasi muda untuk memastikan bonus demografi kita terkonversi dalam 13-15 tahun ke depan menuju Indonesia negara maju,”
ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut.
Menurut Presiden, sebagaimana dituturkan Sandiaga, banyak negara yang tidak bisa meninggalkan statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah
karena generasi mudanya tidak memiliki terobosan dan inovasi.
Untuk itu, Presiden Jokowi berpesan agar para finalis Puteri Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam membawa Indonesia menjadi negara maju.
“Pesan Bapak Presiden agar para Puteri Indonesia sebagai bagian dari bonus demografi memberikan kontribusi dan membawa Indonesia menjadi negara maju
dengan pendapatan di atas 25 ribu dolar per kapita atau GDP per kapita 25 ribu dolar ke atas di tahun 2045,” jelasnya.
Hal berikutnya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah terkait pariwisata dan ekonomi kreatif.
Para finalis Puteri Indonesia diminta untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang dimiliki oleh Indonesia,
terutama destinasi wisata prioritas seperti Labuan Bajo, Mandalika, Danau Toba, Likupang, hingga Borobudur.
“Termasuk ada beberapa destinasi yang akan dikembangkan selanjutnya seperti Bangka Belitung, Kepulauan Seribu, Wakatobi, maupun juga Raja Ampat.
Ini yang diharapkan dari generasi muda untuk terus membangun suatu kesadaran
bahwa promosi destinasi wisata dan produk-produk ekonomi kreatif mulai dari kuliner, fesyen, dan kriya ini bisa kita dekatkan,” papar Sandiaga.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, menambahkan
bahwa pihaknya selalu berkomitmen untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi sumber daya manusia unggul.
Untuk itu, seluruh finalis ajang Puteri Indonesia 2023 akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan jenjang dan jurusan yang dikehendakinya.
“Kemudian 3 pemenang ini mendapatkan beasiswa dari Universitas Indonesia semua melalui jalur cepat untuk mengambil S1, S2, atau S3.
baca juga: Hadirkan Armada Band, Pemkot Kendari Sukses Gelar Malam Puncak HUT ke-192 Tahun Kota Kendari
Jadi memang komitmen Yayasan Puteri Indonesia untuk mendorong perempuan Indonesia untuk menjadi SDM unggul mengisi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.()